x

Hasil Pencarian Berita

DPD Mendorong Pemerintah Untuk Membentuk Kementerian Ekonomi Kreatif 02 Desember 2016
Jakarta – Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyelenggarakan acara Studi Kelembagaan Ekonomi Kreatif Indonesia-Korea/ Hongkong untuk penyusunan RUU tentang Ekonomi Kreatif di Gedung B, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (2/12/2016). Hadir dalam acara ini, pakar ekonomi Prof. Dr. Gumilar, Dr. Enny Sri Hartati, S.E., Dr. Nafiah Ariyani, S.E., M.Si., Peneliti asal Universitas Indonesia, Imbuh Sulistyarini, S.E., M.Ak., mahasiswa Universitas Dr. Moestopo jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas
Diperlukan Keberpihakan Pemerintah dalam pengembangan Industri Ekonomi Kreatif 25 Agustus 2015
Jakarta, dpd.go.id - “Jangan sampai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif ini layu sebelum berkembang” ungkap Habib Hamid Abdullah Senator asal Kalimantan Selatan pada kesempatan Rapat Pleno Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Tim Ahli RUU tentang Ekonomi Kreatif membahas perkembangan penyusunan naskah akademik RUU tentang Ekonomi Kreatif di Ruang Rapat Komite III Lantai 2, Gedung B DPD RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015). Beberapa anggota Komite III DPD RI yang lain juga mengutarak
Komite III DPD RI bahas RUU tentang Ekonomi Kreatif dengan Badan Ekonomi Kreatif 24 Agustus 2015
Jakarta, dpd.go.id - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengundang Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) untuk membahas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif yang merupakan usul inisiatif DPD RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Senin (24/08/2015) “Tujuan Komite III DPD RI dalam penyusunan RUU tentang Ekonomi Kreatif ialah mengoptimalkan potensi kreatif Indonesia yang luar biasa, sehingga kesadaran pelaku kreatifitas akan nilai ekonomi dari sebuah
RDPU Komite III Membahas Penyusunan RUU Ekonomi Kreatif 11 Juni 2015
Jakarta,dpd.go.id – Komite III DPD RI menggelar RDPU terkait penyusunan RUU ekonomi kreatif bersama Dr.Joko Suryanto,Peneliti LIPI di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/06/2015). Membuka RDPU, Fahira Idris menyatakan besarnya peran ekonomi kreatif bagi Indonesia, sehingga pembuatan  Undang-undang (UU) yang mengatur tentang ekonomi kreatif merupakan hal yang penting.“ Ekonomi kreatif memberikan kontribusi bagi negara berupa peningkatan dalam beberapa hal seperti iklim bisnis yang kond
Bahas Materi Ekonomi Kreatif, Komite III DPD RI Undang Praktisi Ekonomi Kreatif 11 Juni 2015
Jakarta, dpd.go.id – Membahas materi RUU tentang Ekonomi Kreatif yang menjadi usul inisiatif DPD RI, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama praktisi Ekonomi Kreatif di Indonesia. Hadir secara langsung Ketua STMIK AMIKOM Yogyakarta M. Suyanto dan Miranda Risang Ayu seorang Ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/06/2015). Dalam paparannya bertajuk Golden Opportunity for Indonesia’s Future, Suyanto menyatakan bahwa E
Ekonomi Kreatif Sebagai Soft Power 09 April 2015
Jakarta, dpd.go.id – “Ekonomi kreatif itu input-outputnya adalah ide,” ujar Irvan A. Noe’man dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite III DPD RI, Kamis (09/04/2015). “Lalu apa jenis karya dan produknya? Ekonomi kreatif menghasilkan karya atau produk yang memiliki keunggulan dengan hasil akhir estetika, yaitu keseimbangan rasa dan rasio. Nomenklatur ekonomi kreatif ada yang berbasis seni dan budaya, ada juga yang berbasis desain dan media,” lanjutnya di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Kompleks
Ekonomi Kreatif Memerlukan Payung Hukum Yang Jelas 09 April 2015
Jakarta, dpd.go.id – Memperkaya bahasan materi terkait RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Ekonomi Kreatif, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Ketua Pakar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia Prof. DR. Eddy Damian, SH dan DR. Violetta Simatupang. RDPU dipimpin Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood didampingi Wakil Ketua Komite III Abraham Liyanto dan Fahira Idris. Membuka RDPU, Hardi menyatakan perlunya membuat undang-undang (UU) yang mengatur tentang ekonomi kreatif. “Harus ada payung hu
Irman Gusman resmikan Pameran Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya 02 April 2015
Pekalongan, DPD.go.id - Dukungan DPD RI dalam mendorong kemajuan ekonomi kreatif bangsa dibuktikan dengan meresmikan ajang Pameran Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya di kawasan Jetayu Pekalongan. Kamis (2/4/2015). Dalam kesempatannya Ketua DPD RI Irman Gusman menyambangi sejumlah stan pameran ekonomi kreatif dan seni budaya bersama Walikota Pekalongan H.M. Basyir Ahmad serta Senator DPD RI Provinsi Jateng Bambang Sadono, Denty Eka Widi Pratiwi dan Sulistyo didampingi Sesjen DPD RI Sudarsono. Setibanya di stan DPD RI, Irman menyapa warga yang
UU Ekonomi Kreatif Harus Sejalan Dengan Kebijakan Kebudayaan 12 Februari 2015
Jakarta, dpd.go.id – “Ekonomi kreatif dapat menggerakkan sektor lain dan mendorong penciptaan daya saing secara nasional,” ujar Mari Elka Pangestu di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/02/2015) pagi. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu hadir memenuhi undangan Komite III dalam urun rembug penyusunan UU Ekonomi Kreatif. Mari melanjutkan, prinsip ekonomi kreatif adalah penguasaan terhadap iptek, pola pikir desain, kekuatan seni dan budaya lokal, dan pemanfaatan media.&nbs
Komite III DPD RI Mendukung Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif 16 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Industri Ekonomi Kreatif dapat memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian Indonesia. Karena konsep ekonomi adalah mensinergikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan gagasan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2015 mendefinisikan industri kreatif berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan p

Hasil Pencarian Artikel

DPD RI DORONG PENGUATAN EKONOMI KREATIF NTT 20 Agustus 2015
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Provinsi NTT untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi motor pembangunan daerah. Demikian disampaikan Wakil Ketua  DPD RI, GKR. Hemas saat membuka acara Rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah antara Anggota DPD RI Provinsi NTT dengan masyarakatNTT di Kupang, Kamis, 20/08/2015.   Menurutnya, NTT memiliki banyak potensi yang dapat diandalkan untuk mensejahterakan rakyat. Diantaranya, potensi wisata bahari yang indah, tenun ikat yang dikenal dunia, potensi sumber daya mineral yan
KOMITE III DPD RI: Ekonomi Kreatif Bernilai Ekonomis 09 April 2015
Kreativitas adalah dimensi fundamental dari aktivitas manusia yang akan tumbuh subur jika  ada dialog antar budaya, kebebasan yang bertanggung jawab, terbuka dalam keberagaman  lingkungan sosial, agama dan kesetaraan gender. Rasa hormat terhadap sesama dan perlindungan  hukum atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan keutamaan. Kreativitas adalah intisari dari seni,  desain dan inovasi, tetapi setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan bakat kreatif mereka  secara sosial maupun ekonomi. Masa depan Indonesia tergantung p
Komite III DPD RI Lakukan RDP Dengan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Terkait Penyusunan Undang Undang Ekonomi Kreatif 26 Maret 2015
Dalam mendukung perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia Komite III DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Prof. Dr. Ahmad M.Ramli, SH., MH, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, (Kamis, 26 Maret 2015) membahas tentang penyusunan Undang Undang Ekonomi Kreatif. Rapat yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komite III DPR RI, Fahira Idris, dilakukan sebagai bentuk keseriusan DPD RI Komite III dalam membuat Undang Undang Ekonomi Kreatif yang bertujuan menjadi payung hukum dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Dal
Kekayaan intelektual pendukung ekonomi kreatif 26 Maret 2015
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Ahmad Mujahid Ramli menyatakan kekayaan intelektual sebagai pendukung ekonomi kreatif. Hak cipta, contohnya, melekat erat ke ekonomi kreatif. Kontribusinya besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) atau signifikan terhadap total pendapatan suatu negara. “Kekayaan intelektual pendukung ekonomi kreatif, terjadi interseksi di antaranya. Ujung kekayaan intelektual pasti ekonomi kreatif. Maka, kami m
Dukung Industri Fashion, DPD RI Usulkan RUU Ekonomi Kreatif 26 Februari 2015
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berkomitmen  untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Tanah Air. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap ekonomi kreatif, DPD RI telah mengajukan RUU Ekonomi Kretif dalam program legislasi nasional atau prolegnas 2015-2019. Demikian dikemukakan Ketua DPD RI, Irman Gusman saat pembukaan Indonesia Fashion Week 2015 di Jakarta Convention Center, Kamis (26/2/2015).           Irman yang hadir dengan mengenakan baju kurung teluk belan
DPD Sodorkan RUU Ekonomi Kreatif ke DPR 22 Desember 2014
Jakarta, 22 Desember 2014—Dalam hitungan hari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diberlakukan di seluruh negara anggota ASEAN. Ini artinya kawasan ASEAN termasuk Indonesia akan menjadi pasar dan produksi tunggal dan wilayah dengan tingkat kompetitif yang tinggi serta bebas tenaga kerja terampil. Salah satu bidang yang diyakini akan menggeliat dan kompetitif adalah ekonomi kreatif. Agar pekerja kreatif Indonesia bisa bersaing dan mampu menguasai ASEAN, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan RUU Ekonomi Kreatif ke DPR untuk d
LIVE STREAM