x
Badan Akuntabilitas Publik

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) mempunyai tugas :

1. Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum;

2. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik;

Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok ‘Curhat’ Ke BAP DPD RI 24 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - Paguyuban Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok mengadukan masalah konflik lahan yang terjadi antara Pemerintah Kota Depok dan PT.Petamburan Jaya Raya, yang bisa menyebabkan ribuan pedagang pasar digusur. Ketua Paguyuban Karno memohon bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI agar Mahkamah Agung menunda eksekusi dan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menjadikan lahan pasar menjadi milik negara. “Semoga DPD RI bisa membantu kami agar aset negara tidak jatuh ke tangan swasta
BAP DPD RI Terima Aduan Bupati dan DPRD Banggai Terkait Eksekusi Lahan 28 Maret 2018
Jakarta. dpd.go.id - Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai meminta bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas kasus eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua BAP DPD RI Novita Annakota dan Ahmad Sadeli Karim di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (28/3).  Bupati Banggai Herwin Yatim menjelaskan bahwa bukan hanya masyarakat saja yang menjadi korban, tetapi juga aset pemerintah daerah diantarany
BAP DPD RI Sarankan Kerahiman bagi Eks Karyawan Kepada ExxonMobil Indonesia 07 Februari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang ExxonMobil Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi Eks karyawan ExxonMobil Indonesia di Aceh Utara terkait tuntutan hak eks karyawan yang belum dibayar perusahaan. RDP dipimpin Novita Anakotta didampingi Ahmad Sadeli Karim Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (07/02/2018). Ghazali Abbas Adan, Senator asal Aceh menyatakan bahwa rapat
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Lampung terkait Konflik Lahan 31 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Ada tiga (3) Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti BAP yaitu Konflik lahan antara warga Kelurahan Pidada-Panjang Lampung dengan PT.Pelindo II Cabang Panjang, Kasus lahan Eks lahan eks Hak Erfpacht NV.Way Halim Sumatera Rubber dan Coffe Estate antara warga masyarakat Way Dadi, Way Dadi Baru dan KORPRI Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Permasalahan lahan antara masyarakat Kelurahan Sawah Brebes Kota Bandarlampung dan Desa Branti Kabupaten Lampung Selatan dengan PT.
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Eks Karyawan PT Exxon Mobil Aceh Utara 07 Desember 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi Eks karyawan PT.Exxon Mobil di Aceh Utara terkait tuntutan hak eks karyawan yang belum dibayar oleh perusahaan. RDP dipimpin Abdul Gafar Usman Ketua BAP didampingi Ahmad Sadeli Karim Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Kamis (07/12/2017). Ghazali Abbas Adan, Senator asal Aceh menyatakan
Forum Tenaga Honorer K-2 Adukan Nasibnya ke BAP DPD RI 06 Desember 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menerima audiensi Forum Tenaga Honorer K-2 dari hampir seluruh Indonesia dalam penyampaian aspirasi terkait permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2). Audiensi diterima Ahmad Sadeli Karim, Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (6/12/2017). Titik Purwaningsih selaku Ketua Forum Tenaga Honorer K-2 mengatakan data-data pegawai honorer K-2 sudah berada di BKN dan sudah memenuhi kriteria dan persyaratan seb
BAP Harapkan Solusi Permasalahan Tenaga Honorer K-2 23 November 2017
Jakarta, dpd.go.id -  Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Forum Tenaga Honorer K-2 seluruh Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumkam) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) terkait dengan permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) pada Rabu (23/11/2017).  Menurut Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman (Senator asal Riau), tujuan dari rapat adalah untuk mencari solusi permasalahan Tenaga Honorer K-2. Selaku perwakilan dari Forum Tenaga Honorer K-2, Titik Pur
Senator Lampung: Rekomendasi BAP Harus Mengutamakan Kepentingan Semua Pihak 12 Oktober 2017
Bogor, dpd.go.id –Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar konsinyering dengan agenda Laporan Hasil Kerja Tim Analisis BAP DPD RI dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan NTB, Kamis (12/10/17). Rapat diawali dengan penyampaian laporan oleh staf ahli yang merupakan perwakilan Tim Analisis dari tiap-tiap provinsi. Terdapat berbagai permasalahan yang ditemui oleh Tim Analisis yaitu perm
BAP Rekomendasikan Reaktivitasi Jalur KA Semarang Tawang-Tanjung Mas 05 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – “DPD mendukung proyek revitalisasi jalur kereta api, akan tetapi masyarakat juga perlu diperhatikan agar tidak merasa dirugikan.” Demikian disampaikan Abdul Gafar Usman Ketua BAP pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) diselenggarakan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memfasilitasi masalah sengketa lahan Kampung Kebonharjo, Tanjung Mas, Semarang antara PT. KAI dengan masyarakat di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Kamis (05/10/2017). RDP ini sebagai tindaklanjut atas kunjungan kerja
DPD RI Terima Audiensi Warga Lampung 28 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima audiensi kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas) kelurahan Way Dadi, Lampung di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen pada hari Kamis (28/9). Pokmas Way Dadi memohon perbantuan penyelesaian konflik tanah kelurahan Way Dadi, Lampung seluas 300ha sejak 1980 sampai sekarang belum selesai. Dalam rapat ini Armin Hadi selaku Ketua Pokmas Way Dadi menyebutkan bahwa Kebijakan Pemerintah di masa lalu tidak prosedural dan taat azas hukum, selain itu Pemda Lampung sampai saat
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI