x
Badan Akuntabilitas Publik

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) mempunyai tugas :

1. Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum;

2. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik;

Senator Lampung: Rekomendasi BAP Harus Mengutamakan Kepentingan Semua Pihak 12 Oktober 2017
Bogor, dpd.go.id –Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar konsinyering dengan agenda Laporan Hasil Kerja Tim Analisis BAP DPD RI dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan NTB, Kamis (12/10/17). Rapat diawali dengan penyampaian laporan oleh staf ahli yang merupakan perwakilan Tim Analisis dari tiap-tiap provinsi. Terdapat berbagai permasalahan yang ditemui oleh Tim Analisis yaitu perm
BAP Rekomendasikan Reaktivitasi Jalur KA Semarang Tawang-Tanjung Mas 05 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – “DPD mendukung proyek revitalisasi jalur kereta api, akan tetapi masyarakat juga perlu diperhatikan agar tidak merasa dirugikan.” Demikian disampaikan Abdul Gafar Usman Ketua BAP pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) diselenggarakan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memfasilitasi masalah sengketa lahan Kampung Kebonharjo, Tanjung Mas, Semarang antara PT. KAI dengan masyarakat di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Kamis (05/10/2017). RDP ini sebagai tindaklanjut atas kunjungan kerja
DPD RI Terima Audiensi Warga Lampung 28 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima audiensi kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas) kelurahan Way Dadi, Lampung di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen pada hari Kamis (28/9). Pokmas Way Dadi memohon perbantuan penyelesaian konflik tanah kelurahan Way Dadi, Lampung seluas 300ha sejak 1980 sampai sekarang belum selesai. Dalam rapat ini Armin Hadi selaku Ketua Pokmas Way Dadi menyebutkan bahwa Kebijakan Pemerintah di masa lalu tidak prosedural dan taat azas hukum, selain itu Pemda Lampung sampai saat
RDP BAP Terkait Permasalahan Opini BPK RI terhadap TVRI 27 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah permasalahan opini BPK RI terhadap TVRI yang dipimpin Abdul Gafar Usman Ketua BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (27/09/2017).  Hasil Pemeriksaan BPK RI memberikan Opini Laporan Keuangan TVRI empat tahun berturut-turut TMP/Disclaimer (2013, 2014, 2015, dan 2016). Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Farida Dwi Cahyarini mengungkapkan bahwa Kominfo membantu dalam SDMnya m
BAP Menerima Aspirasi Masyarakat Cilegon terkait Sengketa Lahan dengan PT. Krakatau Bandar Samudera 20 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima audiensi masyarakat warga Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Banten dalam penyampaian aspirasi terkait masalah sengketa lahan dengan PT. Krakatau Bandar Samudera. Audiensi diterima Abdul Gafar Usman Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (20/09/2017). Saiful Arifin, Kuasa ahli waris atas tanah sengketa menyampaikan bahwa tanah warga seluas kira-kira 5,12 Hektar yang berada di kawasan PT. Krakatau Bandar Samudera y
BAP Fasilitasi Sengketa Tanah Karang Intan Kalsel dengan TNI AD 13 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kami secara de facto memiliki tanah 2500Ha (5x5) Km. Sudah didaftarkan menjadi inventarais negara dan masuk ke BMN (Barang Milik Negara) dan diberikan kewenangan kepada Kemenhan (TNI AD) sebagai kuasa pengguna pengelola milik negara. Tanah tersebut kami pakai untuk markas batalyon Kodam VI/Mulawarwan, sebagian dipakai untuk fasilitas latihan militer di Kalimantan. Apapun yang terjadi sebagai penanggungjawab lahan tersebut maka Kami akan pertahankan. Status tanah itu sedang proses sertifikasi karena keterbatas
Badan Akuntabilitas Publik DPD RI - Pemkab Mempawah Bahas Sengketa Tanah 07 September 2017
Mempawah (Antara Kalbar) - Tim Inti Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, membahas dan melakukan dengar pendapat dengan sejumlah perwakilan masyarakat terkait sengketa tanah dengan PT Tri Kartika. Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana di Mempawah, Kamis, mengatakan, berdasarkan data yang diinventarisir, pengusahaan lahan oleh PT Tri Kartika didasari izin-izin yang dimiliki yakni terkait pengelolaan industri kecil di kawasan tersebut.  Sementara para pihak yang berkepentingan (m
Abdul Gafar Usman Kembali Pimpin BAP 22 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Pimpinan menawarkan cara musyawarah perwilayah untuk mendapatkan wakil pimpinan wilayah barat, tengah dan wilayah timur. Sidang diskors lima menit, untuk musyawarah perwilayah,” tutur Nono Sampono Wakil Ketua DPD RI dalam memimpin Sidang Pleno BAP dengan agenda Pemilihan Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa (22/08/2017). Sebelum skors dicabut, masing-masing wilayah sudah menetapkan pimpinan perwilayah dengan musyawarah mufakat. Juru bicara wilayah ti
BAP Menindaklanjuti Opini Disclamer BPK Terhadap TVRI 20 Juli 2017
Jakarta, dpd.go.id – “BAP menindaklanjuti temuan BPK atas opini disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), kami berharap tahun depan, opini tersebut sudah berubah lebih baik Kita ingin TVRI sebagai anak kandung Indonesia berkualitas secara internal dan secara eksternal.” Demikian disampaikan Abdul Gafar Usman, Ketua BAP DPD RI pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Lembaga Penyiaran TVRI di ruang rapat Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis, (20/07/2017). “Memang selama tiga tahun ini dari Tahun 2014 sampai de
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Akper Yamas Papua 22 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id –  “Memang benar tahun 2005 memberi ijin, dan sejak tahun 2013 Akper selalu dinilai agar salah satu prodi harus bisa akreditasi, dan transfer knowledge, sedangkan tahun 2016 mencabut ijin operasi pendirian Akademi Keperawatan Jayapura dengan alasan jumlah dosen kurang, kualifikasi dosen tidak memenuhi syarat, gedung kuliah tidak memadai, sarana dan prasarana tidak memadai, aspek keuangan sangat buruk. Dalam hal itu, masyarakat agar mengambil manfaat sehingga sebagai solusi pencabutan ijin adalah tepat. Demi
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI