x
Badan Akuntabilitas Publik

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) mempunyai tugas :

1. Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum;

2. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik;

BAP Menerima Aspirasi Masyarakat Cilegon terkait Sengketa Lahan dengan PT. Krakatau Bandar Samudera 20 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima audiensi masyarakat warga Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Banten dalam penyampaian aspirasi terkait masalah sengketa lahan dengan PT. Krakatau Bandar Samudera. Audiensi diterima Abdul Gafar Usman Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (20/09/2017). Saiful Arifin, Kuasa ahli waris atas tanah sengketa menyampaikan bahwa tanah warga seluas kira-kira 5,12 Hektar yang berada di kawasan PT. Krakatau Bandar Samudera y
BAP Fasilitasi Sengketa Tanah Karang Intan Kalsel dengan TNI AD 13 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kami secara de facto memiliki tanah 2500Ha (5x5) Km. Sudah didaftarkan menjadi inventarais negara dan masuk ke BMN (Barang Milik Negara) dan diberikan kewenangan kepada Kemenhan (TNI AD) sebagai kuasa pengguna pengelola milik negara. Tanah tersebut kami pakai untuk markas batalyon Kodam VI/Mulawarwan, sebagian dipakai untuk fasilitas latihan militer di Kalimantan. Apapun yang terjadi sebagai penanggungjawab lahan tersebut maka Kami akan pertahankan. Status tanah itu sedang proses sertifikasi karena keterbatas
Badan Akuntabilitas Publik DPD RI - Pemkab Mempawah Bahas Sengketa Tanah 07 September 2017
Mempawah (Antara Kalbar) - Tim Inti Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, membahas dan melakukan dengar pendapat dengan sejumlah perwakilan masyarakat terkait sengketa tanah dengan PT Tri Kartika. Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana di Mempawah, Kamis, mengatakan, berdasarkan data yang diinventarisir, pengusahaan lahan oleh PT Tri Kartika didasari izin-izin yang dimiliki yakni terkait pengelolaan industri kecil di kawasan tersebut.  Sementara para pihak yang berkepentingan (m
Abdul Gafar Usman Kembali Pimpin BAP 22 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Pimpinan menawarkan cara musyawarah perwilayah untuk mendapatkan wakil pimpinan wilayah barat, tengah dan wilayah timur. Sidang diskors lima menit, untuk musyawarah perwilayah,” tutur Nono Sampono Wakil Ketua DPD RI dalam memimpin Sidang Pleno BAP dengan agenda Pemilihan Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa (22/08/2017). Sebelum skors dicabut, masing-masing wilayah sudah menetapkan pimpinan perwilayah dengan musyawarah mufakat. Juru bicara wilayah ti
BAP Menindaklanjuti Opini Disclamer BPK Terhadap TVRI 20 Juli 2017
Jakarta, dpd.go.id – “BAP menindaklanjuti temuan BPK atas opini disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), kami berharap tahun depan, opini tersebut sudah berubah lebih baik Kita ingin TVRI sebagai anak kandung Indonesia berkualitas secara internal dan secara eksternal.” Demikian disampaikan Abdul Gafar Usman, Ketua BAP DPD RI pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Lembaga Penyiaran TVRI di ruang rapat Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis, (20/07/2017). “Memang selama tiga tahun ini dari Tahun 2014 sampai de
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Akper Yamas Papua 22 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id –  “Memang benar tahun 2005 memberi ijin, dan sejak tahun 2013 Akper selalu dinilai agar salah satu prodi harus bisa akreditasi, dan transfer knowledge, sedangkan tahun 2016 mencabut ijin operasi pendirian Akademi Keperawatan Jayapura dengan alasan jumlah dosen kurang, kualifikasi dosen tidak memenuhi syarat, gedung kuliah tidak memadai, sarana dan prasarana tidak memadai, aspek keuangan sangat buruk. Dalam hal itu, masyarakat agar mengambil manfaat sehingga sebagai solusi pencabutan ijin adalah tepat. Demi
BAP Dorong BPK Audit Dana Pensiun 15 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id –  “Ada penyimpangan mengenai dana pensiun BRI. Ada mekanisme pekerja dan manajemen BRI yang tidak jelas. Ada dua sumber dana yaitu dana langsung yang dipotong dari pekerja dan dana yang dipotong dari BRI. Berkenaan dengan itu, subtansi konsultasi kita ke BPK adalah untuk memahami mekanisme audit, bahwa ada peluang melakukan audit dengan tujuan tertentu. Kami harap hal itu bisa dilakukan karena kami mau menjadi lembaga penegak aspirasi masyarakat.” Demikian disampaikan Ajiep Pandindang pada Rapat Kons
BAP DPD RI Tindaklanjuti Aspirasi D’GAJARA 14 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kami mengharapkan BAP membentuk tim analisis dan membantu proses peradilan yang akan digelar perkara kedua. Dan memanggil BUMN dan Pelindo agar cepat diselesaikan,” pinta Hasan Saman Bin Al Habsi, Perwakilan D’GAJARA pada RDP BAP di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Rabu (14/06/2017).   Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda menindaklanjuti aspirasi D’GAJARA (delegasi warga Koja Utara) yang mewakili 2.772
BAP Fokus Tindak Lanjuti Opini Disclamer BPK Terhadap TVRI 08 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kita sudah menerima penyampaian LH LKPP Tahun 2016, patut menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk menindaklanjuti opini Lembaga Penyiaran TVRI yang mendapat disclaimer dari BPK.” Demikian disampaikan Ajiep Padindang, Senator asal Sulawesi Selatan pada Rapat Pleno BAP di ruang rapat Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis, (08/06/2017). “Saya mendukung usulan Pak Ajiep, BAP menindaklanjuti opini BPK terhadap TVRI, disamping itu TVRI ada hampir diseluruh provinsi,” saran Leonardy Harma
Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan di Riau, DPD RI Minta Segera Tuntas 25 April 2017
Pekanbaru - Badan Akuntablitas Publik (BAP) DPD RI kembali memfasilitasi penyelesaian permasalahan lahan antara masyarakat Desa Sengkemang Jaya Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan PT Duta Swakarya Indah.   Hal itu dilakukan guna menundaklajuti pengaduan/permohonan masyarakat desa Sengkemang melalui Koperasi Sengkemang Jaya (KSJ) yang meminta kembali BAP DPD RI kiranya dapat memfasilitasi pertemuan dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Sebelumnya BAP juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Provinsi
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI