x
Badan Kehormatan

Badan Kehormatan (BK) merupakan Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap,

BK bertugas :

1. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPD karena :

a. tidak melaksanakan kewajiban;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangantetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

c. tidak menghadiri Sidang Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam ) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

e. melanggar ketentuan larangan Anggota.

2. Menetapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota;

3. Menyampaikan keputusan sebagaimana atas penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan teradap Anggota pada Sidang Paripurna untu ditetapkan.

4. Selain tugas-tugas sebagaimana diatas BK juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPD.

DPD RI Maksimalkan Kinerja Di Masa Sidang Yang Singkat 14 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Maksimalkan Kinerja pada Masa Sidang III yang singkat ini, DPD RI telah menghasilkan 1 buah RUU Usul Inisiatif DPD RI, 3 buah hasil pengawasan DPD RI, 1 buah Pandangan DPD RI dan 1 buah pertimbangan DPD RI. Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Kamis, 14 Februari 2019.  “Kita berharap hasil kerja politik DPD RI tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik DPD RI dan dapat dirasakan manfaatnya ol
DPD RI Gelar FGD Bahas Etika dan Citra Anggota Dewan 11 Desember 2018
Serang, dpd.go.id - Badan Kehormatan (BK) DPD RI menggelar FGD dalam rangka Penegakan Etika, kehormatan, dan Citra DPD RI, di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang Banten, Selasa, 11 Desember 2018. Ketua Badan Kehormatan DPD RI Mervin Sadipun Komber saat membuka FGD memaparkan bahwa penegakan etika menjadi hal yang penting dalam tugas kewenangan kelembagaan DPD RI dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait tugas kewenangan DPD RI. “Kami Badan Kehormatan tidak hanya memberikan sanksi/punishment jika ada
BK DPD RI Gelar FGD Tentang Kode Etik Masukan Dari Akademisi dan Masyarakat Sangat Diharapkan 04 Desember 2018
Bandung, dpd.go.id - Badan Kehormatan (BK) DPD RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Provinsi Jawa Barat. FGD tersebut membahas mengenai cara meningkatkan martabat, kehormatan, dan citra lembaga DPD RI melalui kode etik. Dalam kegiatan ini, BK DPD RI berharap mendapatkan pandangan dan masukan dari akademisi, mahasiswa serta masyarakat terhadap peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI. "Badan Kehormatan DPD RI dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, mengemban kewajiban
DPD RI Usulkan 6 RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019 12 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan usulkan 6 RUU prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/11/2018).  RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU Tentang Kegeologian, RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Tentang Perubahan atas U
DPD RI Sikapi Persoalan Bangsa 12 November 2018
JAKARTA, dpd.go.id (12/11) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan beberapa sikap terkait beberapa peristiwa yang menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa peristiwa tersebut seperti musibah jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tuti Tursilawati, di negara Arab Saudi, dan pembakaran bendera yang bertulisan kalimat tauhid di Garut yang terjadi beberapa waktu lalu. Terkait musibah jatuhnya pesawat Lion Air, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, menyampaikan rasa duka cit
DPD RI Tetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan 28 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id - Sidang Paripurna ke-3 DPD RI Tahun Sidang 2018-2019 memiliki agenda tunggal yaitu Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis, dan Akhmad Muqowam menetapkan sebanyak 10 pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. “Pemilihan dilakukan sesuai dengan tata cara yang kita sepakati, dan telah berlangsung dengan tertib, lancar dan demokratis,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna di Nusantara V, Jaka
DPD RI Lantik Pimpinan baru 26 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id-Wakil Ketua Bidang III DPD RI terpilih Akhmad Muqowam berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Pemilihan tersebut berlangsung pada Sidang Paripurna DPD RI ke-15 yang salah satu agendanya menggelar pemilihan Wakil Ketua Bidang III sesuai amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru. Di Gd. nusantara V Komplek Parlemen Senayan,Jakarta. Kamis, 26 Juli 2018. Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Darmayanti Lubis memimpin Sidang Paripurna ke-15 yang mempunyai 4 agenda. Pe
BK DPD RI Minta Masukan ke Kejagung Terkait Kode Etik 25 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id-Badan Kehormatan (BK) DPD RI bertemu dengan Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah. Kedatangan BK DPD ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berdiskusi atau bertukar-pikiran terkait Kode Etik DPD. “Kedatangan kami terkait Kode Etik DPD sekaligus kami ingin berdiskusi terkait penegakkan hukum. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan kami,” ucap Ketua BK DPD Mervin I.S. Komber di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7). Ia menjelaskan terkait Kode Etik DPD secara teknis bagaimana penyelesaian hak anggota ketika mereka dite
DPD RI Sahkan Pertimbangan RAPBN 2019 22 Juni 2018
Jakarta, dpd.go.id-Usai Lebaran Idul Fitri 1439H DPD RI langsung gelar Sidang Paripurna dan sahkan keputusan dan pertimbangan Komite IV terhadap RAPBN 2019. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta. Jum'at, 22 Juni 2018. Sidang Paripurna ke-14 dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019. "S
DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018). Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI