x
Badan Kerja Sama Parlemen

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) mempunyai tugas :

1. Membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga sejenis, lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah, baik secara regional maupun internasional, atas penugasan Sidang Paripurna ataupun atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah, dan Komite;

2. Mengoordinasikan kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan baik regional maupun internasional;

3. Mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD;

4. Memberikan saran atau usul kepada pimpinan tentang kerjasama antara DPD dan lembaga negara sejenis, baik secara regional maupun internasional;

5. Mengadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD; dan

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antar lembaga diatur lebih lanjut dengan keputusan Badan Kerjasama Parlemen

DPD RI Maksimalkan Kinerja Di Masa Sidang Yang Singkat 14 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Maksimalkan Kinerja pada Masa Sidang III yang singkat ini, DPD RI telah menghasilkan 1 buah RUU Usul Inisiatif DPD RI, 3 buah hasil pengawasan DPD RI, 1 buah Pandangan DPD RI dan 1 buah pertimbangan DPD RI. Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Kamis, 14 Februari 2019.  “Kita berharap hasil kerja politik DPD RI tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik DPD RI dan dapat dirasakan manfaatnya ol
DPD RI Fasilitasi Kerjasama Investasi & Perdagangan Antara Daerah dan Luar Negeri melalui RDM 2018 08 Desember 2018
Bali, dpd.go.id - Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2018 yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diharapkan bisa menjadi ajang agar hubungan kerjasama antara daerah dengan Luar Negeri bisa terjalin selaras dengan hubungan Diplomatik oleh Pemerintah Pusat. Tujuan RDM tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam saat memberikan pengantar dalam plenary meeting yang dihadiri para duta besar negara sahabat, gubernur dan perwakilan provinsi seluruh indonesia di Ballroom Hotel Stones, Bali, Sabtu (8/12).
DPD RI Usulkan 6 RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019 12 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan usulkan 6 RUU prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/11/2018).  RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU Tentang Kegeologian, RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Tentang Perubahan atas U
DPD RI Sikapi Persoalan Bangsa 12 November 2018
JAKARTA, dpd.go.id (12/11) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan beberapa sikap terkait beberapa peristiwa yang menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa peristiwa tersebut seperti musibah jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tuti Tursilawati, di negara Arab Saudi, dan pembakaran bendera yang bertulisan kalimat tauhid di Garut yang terjadi beberapa waktu lalu. Terkait musibah jatuhnya pesawat Lion Air, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, menyampaikan rasa duka cit
DPD RI: Perkuat Ekonomi Daerah Untuk Hadapi Persaingan Internasional 26 September 2018
Jakarta, dpd.go.id (26/9) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berpendapat bahwa daerah harus diperkuat untuk dapat menghadapi daya saing Indonesia dalam menghadapi iklim perdagangan internasional. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan perekonomian di daerah, baik dari bidang pariwisata, perdagangan, pertanian, ataupun investasi.  Dalam acara Focus Group Discussion yang digelar Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI dengan tema “Memperkuat Daya Saing Sektor Unggulan di Tengah Ketidakpastian Iklim Perdaga
DPD RI Tetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan 28 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id - Sidang Paripurna ke-3 DPD RI Tahun Sidang 2018-2019 memiliki agenda tunggal yaitu Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis, dan Akhmad Muqowam menetapkan sebanyak 10 pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. “Pemilihan dilakukan sesuai dengan tata cara yang kita sepakati, dan telah berlangsung dengan tertib, lancar dan demokratis,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna di Nusantara V, Jaka
DPD RI Lantik Pimpinan baru 26 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id-Wakil Ketua Bidang III DPD RI terpilih Akhmad Muqowam berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Pemilihan tersebut berlangsung pada Sidang Paripurna DPD RI ke-15 yang salah satu agendanya menggelar pemilihan Wakil Ketua Bidang III sesuai amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru. Di Gd. nusantara V Komplek Parlemen Senayan,Jakarta. Kamis, 26 Juli 2018. Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Darmayanti Lubis memimpin Sidang Paripurna ke-15 yang mempunyai 4 agenda. Pe
DPD RI Sahkan Pertimbangan RAPBN 2019 22 Juni 2018
Jakarta, dpd.go.id-Usai Lebaran Idul Fitri 1439H DPD RI langsung gelar Sidang Paripurna dan sahkan keputusan dan pertimbangan Komite IV terhadap RAPBN 2019. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta. Jum'at, 22 Juni 2018. Sidang Paripurna ke-14 dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019. "S
DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018). Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI
Bahar Ngitung Terpilih Menjadi Ketua BKSP 22 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – Nono Sampono selaku wakil ketua DPD RI memimpin rapat pleno Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) dalam pemilihan ketua baru masa sidang 2017-2018 di ruang rapat Komite III DPD RI, Senayan, Jakarta (22/8/2017).   Pemilihan diawali dengan penentuan perwakilan tiap wilayah daerah, dan didapat Bahar Ngitung senator dari Sulawesi Selatan, GKR Ayu Koes indriyah senator dari Jawa Tengah dan Tellie Gozelie senator dari Bangka Belitung sebagai calon ketua dan wakil ketua BKSP. Secara musyawarah, memutuskan BKSP di
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI