x
Komite I

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah;

2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

4. Pemukiman dan kependudukan;

5. Pertanahan dan tata ruang;

6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Komite I DPD RI Evaluasi Pilkada Serentak Dengan Mendagri 17 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk membahas evaluasi pelaksanaan pilkada serentak serta perkembangan otonomi daerah, pada Selasa (17/7). Dalam rapat tersebut  Komite I DPD RI menilai terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan pilkada serentak agar tidak terulang lagi di pilkada tahun 2019. Menurut Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam, hasil dari pengawasan pilkada serentak di daerah Komite I DPD RI menemukan berbagai temuan dalam pengawasan pilk
DPD RI Didukung Daerah Perjuangkan UU Daerah Kepulauan 06 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id-Komite I DPD RI mendapatkan dukungan dari daerah dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang (UU). Hal tersebut terungkap pada Rapat Dengar Pendapat Antara Komite I DPD RI dengan Komisi I DPRD Nusa Tenggara Timur,(NTT), di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Jum’at, 6 Juli 2018. Ketua Komite I Ahmad Muqowam menyatakan bahwa diperlukan ‘political will’ yang tinggi dari pemerintah untuk menggarap daerah kepulauan dan mengejar ketertinggalan da
Komite I DPD RI: Dana Desa Belum Optimal 04 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id-Komite I DPD RI mengingatkan kepada pemerintah agar  mengoptimalkan penggunaan dana desa agar sesuai dengan Undang Undang Desa. Saat Rapat Dengar Pendapat antara Komite I DPD RI dengan Dirjen Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membahas penyaluran Dana Desa. Di Ruang Rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan Jakarta. Rabu, 4 Juli 2018. Ketua Komite I Ahmad Muqowam menegaskan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan UU Desa dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan be
DPD RI PANTAU KESIAPAN PILKADA SERENTAK DI JATENG 25 Juni 2018
SEMARANG, dpd.go.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Akhmad Muqowam saat Rapat Kerja dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan para stakeholder, di Gedung KPU Jawa tengah, Senin (25/6/2018). Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada hari rabu tanggal 27 juni 2018, menurut Muqowam akan dilaksanakan serentak pada beberapa daerah di Indonesia. “Pilkada serentak ini
DPD RI Sahkan Pertimbangan RAPBN 2019 22 Juni 2018
Jakarta, dpd.go.id-Usai Lebaran Idul Fitri 1439H DPD RI langsung gelar Sidang Paripurna dan sahkan keputusan dan pertimbangan Komite IV terhadap RAPBN 2019. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta. Jum'at, 22 Juni 2018. Sidang Paripurna ke-14 dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019. "S
DPD RI Pertanyakan Kesiapan Pilkada 2018 ke KPU 06 Juni 2018
JAKARTA, dpd.go.id - Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2018 tinggal hitungan jari yaitu 27 Juni ini di 171 daerah yang terdiri dari 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Untuk itu, Komite I DPD RI mengundang rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menanyakan kesiapan pesta demokrasi di tahun ini. “Untuk Pilkada tahun ini dari kuantifikasi, luasan, dan jumlah kabupaten lebih besar dibandingkan pada Pilkada serentak pertama di tahun 2015,” ucap Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam di Gedung DPD, Ja
DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018). Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI
Komite I DPD RI: Implementasi Dana Desa Perlu Ditingkatkan 12 April 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI menilai bahwa implementasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masih menghadapi beberapa kendala. Ketua Komite 1 Akhmad Muqowam menjelaskan masalahnya, pertama adalah besaran Dana Desa yang seharusnya 10% dari Dana Transfer Daerah belum terpenuhi.  Kedua yaitu cara membagi Dana Desa berdasarkan 4 kriteria berdasarkan luasan wilayah, jumlah penduduk, kemiskinan dan geografis belum terlaksana. Menurut Akhmad Muqowam pemerintah masih menyamaratakan cara Alokasi Dana Desa (
Komite I DPD RI: Percepatan Daerah Tertinggal Terhambat Ego Sektoral Kementerian Lembaga 14 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Percepatan pembangunan daerah tertinggal masih terhambat salah satu penyebabnya permasalahan kurangnya koordinasi antara Kementerian Lembaga. Hal tersebut terungkap dalam Rapa dengar pendapat antara Komite I DPD RI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. DI Ruang rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Rabu(14/3). Menurut Ketua Komite I Akhmad Muqowam, saat ini kondisi di daerah y
Komite I DPD RI Terima Aduan Konflik Lahan di Berbagai Daerah 13 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menerima Audiensi dari Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat Koalisi Masyarakat Sulawesi Utara dan masyarakat peduli pembangunan Purwakarta terkait konflik pertanahan. Di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Selasa(13/3).   Saat ini konflik pertanahan hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia. Terkait hal tersebut Komite I DPD RI sedang menggodok RUU Tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Diharapkan dengan adanya RUU tersebut konflik-konflik terkait agraria
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI