x
Komite I

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah;

2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

4. Pemukiman dan kependudukan;

5. Pertanahan dan tata ruang;

6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

DPD RI APRESIASI SISTEM INFORMASI KPU 18 September 2017
Jakarta, dpd.go.id Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (18/9). Hadir dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komite I Ahmad Muqowam, Wakil Ketua Benny Rhamdani, dan Anggota Komite I DPD RI, Ketua KPU Arief Budiman beserta anggota komisioner KPU lainnya, dan Anggota Bawaslu Mochammad Affifudin. Dalam pertemuan kali ini, Komite I DPD RI mengapresiasi kemajuan Sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kinerja B
Banyak Kendala Pada Distribusi 9 Juta Hektar Lahan Dari Pemerintah 04 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Reforma agraria seharusnya menjadi hal mendasar, saat ini pemerintah mempunyai program akan mendistribusikan 9 juta hektar lahan untuk disistribusikan dan dalam Undang Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan jelas memberikan kepada petani untuk diolah. Lahan tersebut diadakan melalui pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) oleh pemerintah, akan tetapi masih banyak kendala. "Pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan pemerintah saat ini pelaksanaannya masih jauh panggang dari api, prioritas yang d
Muqowam Menjadi Ketua Komite I yang ke Tiga Kalinya 22 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – Pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis Senator asal Provinsi Sumatera Utara, mengesahkan Pimpinan Komite I DPD RI dengan cara Musyawarah secara perwilayah. Komite I mendapatkan wakil dari masing-masing wilayah seperti wilayah tengah dengan juru bicara Eni Khairani Senator asal Provinsi Bengkulu, wilayah tersebut memiliki kesepakatan menunjuk Akhmad Muqowam Senator asal Provinsi Jawa Tengah, dari wilayah timur dengan juru bicara Syafrudin Atasoge Senator a
DPD RI Desak Pemerintah Cabut Moratorium DOB 18 Juli 2017
Jakarta - DPD RI mendesak pemerintah cabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan melalui Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Jusuf Kalla untuk mengusulkan dan merekomendasikan kepada Presiden segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada). Selain itu, DPD RI mendorong penataan daerah, utamanya pemekaran daerah  sebagai pilihan rasional objektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah, membuka ruang kreasi dan
Muqowam: Belum Saatnya UU Tentang ASN di Revisi 10 Juli 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo dan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Miftah Toha, guna mendapatkan pandangan terhadap Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). (10/7/2017) Ahmad Muqowam selaku Ketua Komite I DPD RI menyampaikan bahwa pertemuan ini dibuat guna menggolkan pendapat Komite I, sebelum akhirnya disampaikan ke DPR. Namun secara pribadi, Muqowan menilai, UU ASN masih
Tim Mediasi Akan Melakukan Tinjauan Lapangan Untuk Mengambil Arah Kebijakan 08 Mei 2017
Jakarta, dpd.go.id – Tanggal 3 Mei 2017 perwakilan dari masyarakat Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat diundang oleh Pimpinan DPD RI Nono Sampono Senator Maluku dengan pihak-pihak Kementerian terkait mengenai permasalahan sengketa tanah, sehingga diputuskan untuk segera dibentuk tim mediasi yang berisikan anggota dari Komite I DPD RI dengan perwakilan dari Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata ruang. Tim mediasi bertugas mewakili Lembaga masing-masing untuk melakuka
Apakah Perusahaan Harus Tunduk Kepada Negara? 17 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Kronologis kejadian konflik Petani tanah telukjambe karawang dengan PT Pertiwi Lestari, bermula sekitar tahun 1962 masyarakat sudah menggarap dan mengelola lahan dan sudah memiliki girik pada tahun 1984 sampai dengan sekarang. Datang seorang pengusaha pada tahun 1968 yang menyewa lahan para petani dengan peruntukan perternakan, sesudah itu tahun 1974 ada Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Tanjung Gresik Makmur padahal para petani tersebut tidak pernah menjual lahan tersebut, sampai waktu HGU tersebut habis tidak perna
Seluruh Data Penduduk Akan Terdata Tahun Ini 07 Maret 2017
Jakarta, dpd .go.id – “Ada Sekitar 56 ribu warga seluruh Indonesia yang belum merekam E-KTP, persoalan terletak pada warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi tidak memilki Kartu Keluarga (KK) dikarenakan mutasi perpindahan penduduk”. Ujar Ahmad Muqowam Ketua Komite I dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) dengan agenda isu-isu strategis terkait rancangan undang-undang tentang penyelenggara pemerintahan dan permasalahan daerah lainnya, di ruang rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Komplek Parleme
Anggota DPD RI Pertanyakan Status Gubernur Ahok Ke Menteri Tjahjo 07 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Mengenai Calon Gubernur DKI Jakarta yang juga petahana yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak diberhentikan secara sementara, Kata Dra. Hj. Juniwati T, Masjchun Sofwan Senator asal Jambi di depan Menteri Dalam Negeri, ada banyak para pakar hukum seperti Mahfud MD mengatakan polemik ini seharusnya diberhentikan sementara seperti kepada kepala-kepala daerah yang sudah terdakwa itu diberhentikan, bahkan di DPR RI sampai membentuk pansus hak angket. “Saya sebagai Menteri Dalam Negeri hanya bisa memberikan
Pembahasan RUU EPN Sudah Berjalan 16 Tahun 06 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Ketua Komite I DPD RI (Drs. H. Akhmad Muqowam Senator asal Provinsi Jawa Tengah) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Etika Penyelenggara Negara (EPN) sudah 16 tahun berjalan belum juga disahkan menjadi Undang-Undang (UU), padahal didalam RUU ini sangat kongkret dalam tugas dan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, tidak pada domain Eksekutif semata. UU EPN diperlukan dalam rangka mengendalikan berbagai perilaku negatif aparatur dalam penyelenggaraan negara karena memberikan dasar bagi pelaksanaan reformasi
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI