x
Komite I

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah;

2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

4. Pemukiman dan kependudukan;

5. Pertanahan dan tata ruang;

6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Tidak Ada Alasan SITUNG Dihentikan 08 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI Tinjau langsung Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan membuktikan bahwa tidak ada upaya KPU secara sengaja menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berkontestasi dalam Pemilu Serentak 2019. Jikalau ada kesalahan input data, persentasenya tidak lebih dari 0,05%. Oleh karenanya, Komite I DPD RI menilai tidak ada alasan untuk menutup SITUNG dan mendukung untuk terus dilanjutkan. Hal ini dilakukan sebagai rangkaian dari tugas pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Pemilu S
DPD RI Nilai Pemilu Serentak 2019 Berhasil 07 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI nilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berhasil, tertib, aman dan damai dengan evaluasi regulasi agar pelaksanaan pemilu ke depan lebih baik. Selain itu DPD RI juga mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang dianut negara kita. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, BIN, TNI dan Polri. Ruang Rapat GBHN Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Selasa, 7 Mei 2019. “Kita harus apresi
RUU Daya Saing Daerah, Mewujudkan Daerah Berdaya Saing Global 25 Maret 2019
Surabaya, dpd.go.id - Rancangan Undang-Undang tentang Daya Saing Daerah (RUU DSD) diharapkan mampu mengangkat daerah-daerah khususnya daerah-daerah yang masih tertinggal agar mampu berdaya saing global. Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Komite I DPDRI di Surabaya dalam rangka penguatan materi RUU DSD (25/03).  Rombongan Komite I dipimpin oleh Abdur Qadir Amir Hartono (Gus Ton) Senator Jatim dengan sejumlah Anggota Komite I antara lain Tellie Gozilie Senator Babel, A. Hafid Asrom Senator Yogyakarta, dan I Gusti Arya Wedakarna Senat
DPD RI Maksimalkan Kinerja Di Masa Sidang Yang Singkat 14 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Maksimalkan Kinerja pada Masa Sidang III yang singkat ini, DPD RI telah menghasilkan 1 buah RUU Usul Inisiatif DPD RI, 3 buah hasil pengawasan DPD RI, 1 buah Pandangan DPD RI dan 1 buah pertimbangan DPD RI. Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Kamis, 14 Februari 2019.  “Kita berharap hasil kerja politik DPD RI tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik DPD RI dan dapat dirasakan manfaatnya ol
Komite I DPD RI Bahas Kasus Tindak Lanjut Ganti Rugi Tanah di Bolaang Mongondow 04 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite I meminta pemerintah agar segera menyelesaikan kasus ganti rugi tanah kepada 1.114 kepala Keluarga di lokasi eks. UPT. Tumokang. Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mogondow, Sulawesi Utara. Selain itu Komite I juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow meninjau ulang rencana upaya hukum luar biasa dengan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar pendapat Komite I dengan mengunda
Mengecam, Itu Selemah-lemahnya Membela Muslim Uighur 19 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - 19 Desember 2018—Dunia dan lembaga internasional termasuk PBB mengecam tindakan Pemerintah China yang melakukan penahanan massal tanpa proses hukum sekitar satu juta orang-orang Uighur, Kazakhstan, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Bahkan beberapa lembaga internasional menyatakan dalam laporannya bahwa para tahanan dibui tanpa dakwaan dan dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis serta tidak diberikan makanan yang cukup dan muncul laporan penindasan yang meluas. “Apa yang dilakukan Pemerintah China te
RUU Daerah Kepulauan, Special Treatment bagi Daerah Kepulauan” 18 Desember 2018
Manado, dpd.go.id - Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan merupakan bukti keberpihakan DPD terhadap Daerah Kepulauan, mengisi kekosongan hukum, dan upaya menghadirkan negara di Daerah Kepulauan. Hal ini disampaikan Benny Rhamdani, Senator Sulut yang juga Ketua Komite I DPDRI, dalam kegiatan sosialiasi RUU Daerah Kepulauan, inisiatif DPD RI di Ruang Rapat Gubernur Sulut, CJ Rantung, Selasa (18/12). Dari Komite I hadir juga pimpinan Komite I, Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat (Wakil Ketua), Senator Fahira Idris dari DKI Jakarta (w
Otsus Dipertahankan dan Dilanjutkan 17 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua,Papua Barat dan Aceh harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Hal ini terungkap dalam pleno penetapan hasil pengawasan Komite 1 DPDRI tentang pelaksanaan UU Otsus Papua dan Papua Barat (UU 21/2001dan UU 35/2008) dan Otsus Aceh (UU 11/2006). Bertempat d ruang rapat Komite 1 DPDRI Gedung B Kompleks MPR,DPR,DPD RI Pleno dipimpin oleh Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat dan Senator Fachrul Razy dari Aceh,keduanya merupakan wakil ketua Komite 1 DPDRI, senin (17
Daerah Dituntut Tingkatkan Daya Saing Hadapi Globalisasi 11 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menilai peningkatan daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja. Melainkan pada kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global. Hal tersebut tertuang saat rapat dengar pendapat mengenai ‘Pengembangan Daya Saing Daerah’ di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (11/12). “Tingkat daya saing antar daerah merupakan ujung tombak bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tuntutan persiangan global,” ucap Anggota Komite I DPD RI Eni Sumarni. Menurutny
Benny Rhamdani: Kemendes Jangan Buang Badan! 05 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondouw (Bolmong) pada Rabu (5/12) di Jakarta.  RDP mengagendakan pembahasan tentang penyelesaian permasalahan tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut.  Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani menegaskan pihaknya tentu saja mendukung transmigrasi sebagai program pemerintah
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI