Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Komite I

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah;

2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

4. Pemukiman dan kependudukan;

5. Pertanahan dan tata ruang;

6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Komite I DPD RI: Implementasi Dana Desa Perlu Ditingkatkan 12 April 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI menilai bahwa implementasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masih menghadapi beberapa kendala. Ketua Komite 1 Akhmad Muqowam menjelaskan masalahnya, pertama adalah besaran Dana Desa yang seharusnya 10% dari Dana Transfer Daerah belum terpenuhi.  Kedua yaitu cara membagi Dana Desa berdasarkan 4 kriteria berdasarkan luasan wilayah, jumlah penduduk, kemiskinan dan geografis belum terlaksana. Menurut Akhmad Muqowam pemerintah masih menyamaratakan cara Alokasi Dana Desa (
Komite I DPD RI: Percepatan Daerah Tertinggal Terhambat Ego Sektoral Kementerian Lembaga 14 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Percepatan pembangunan daerah tertinggal masih terhambat salah satu penyebabnya permasalahan kurangnya koordinasi antara Kementerian Lembaga. Hal tersebut terungkap dalam Rapa dengar pendapat antara Komite I DPD RI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. DI Ruang rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Rabu(14/3). Menurut Ketua Komite I Akhmad Muqowam, saat ini kondisi di daerah y
Komite I DPD RI Terima Aduan Konflik Lahan di Berbagai Daerah 13 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menerima Audiensi dari Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat Koalisi Masyarakat Sulawesi Utara dan masyarakat peduli pembangunan Purwakarta terkait konflik pertanahan. Di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Selasa(13/3).   Saat ini konflik pertanahan hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia. Terkait hal tersebut Komite I DPD RI sedang menggodok RUU Tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Diharapkan dengan adanya RUU tersebut konflik-konflik terkait agraria
Ketua Komite I DPD RI :PILKADA Serentak 2018 Harus Menjadi Momentum Perubahan 12 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Pilkada Serentak 2018 diharapkan menjadi momentum perubahan bagi Demokrasi di Indonesia. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI dengan Dengan LSM Pemantau Pilkada dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) Serentak tahun 2018. Di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin(12/3). Ketua Komite I Akhmad Muqowam pada rapat tersebut meyatakan bahwa dari sekian banyak sistem pemerintahan sistem Demokrasi Pancasila masih yang terbaik bagi Indonesia. "Saya kira dari sek
Kedua Kalinya RUU Masyarakat Adat Jadi Prolegnas 23 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (PPHA) sudah pernah di agendakan dalam prolegnas yakni 2004-2009 dan prolegnas 2015-2019 dimana pada waktu Anggota DPD RI periode 2004-2009 sudah disusun oleh DPD RI RUU no. 37 2009 tentang RUU perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan dalam prolegnas 2015-2019 RUU tentang perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat hal tersebut mengingat karena keputusan pembentukan undang-undang ada di DPR. “RDPU ini kita harapkan output, pikiran dan rumusa
Provinsi Lampung siap Jadi Ibukota RI 11 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite I menggelar rapat dengan audiensi membahas aspirasi mengenai usulan wacana Provinsi Lampung sebagai Ibukota RI bersama Tim Kerja FGD Lampung Ibukota Pemerintahan RI.  Adanya wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta, mendorong akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat untuk mengusulkan Lampung sebagai salah satu pilihan ibu kota yang baru. Muqowam berpesan bagi setiap daerah yang menginginkan menjadi calon ibukota harus berupaya untuk memajukan daerahnya melalui road map pembangunan yang
Komite I DPD RI Gelar Seminar Dorong Pelaksanaan UU Desa 03 Oktober 2017
Semarang - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI gelar Seminar Regional bertemakan “Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa” untuk mendorong pelaksanaan Undang-Undang Desa. Karena dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut selama lebih dari 3 (tiga) tahun sejak diundangkan pada tanggal 14 Januari 2014, DPD RI melihat banyak permasalahan-permasalahan dalam implementasi di lapangan. Seminar tersebut digelar di Graha Dika Bhakti Kantor Gubernur Jawa Tengah. Selasa (3/10). Achmad Muqowam Ketua Komite I DPD RI bersama Ganjar Pran
DPD RI APRESIASI SISTEM INFORMASI KPU 18 September 2017
Jakarta, dpd.go.id Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (18/9). Hadir dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komite I Ahmad Muqowam, Wakil Ketua Benny Rhamdani, dan Anggota Komite I DPD RI, Ketua KPU Arief Budiman beserta anggota komisioner KPU lainnya, dan Anggota Bawaslu Mochammad Affifudin. Dalam pertemuan kali ini, Komite I DPD RI mengapresiasi kemajuan Sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kinerja B
Banyak Kendala Pada Distribusi 9 Juta Hektar Lahan Dari Pemerintah 04 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Reforma agraria seharusnya menjadi hal mendasar, saat ini pemerintah mempunyai program akan mendistribusikan 9 juta hektar lahan untuk disistribusikan dan dalam Undang Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan jelas memberikan kepada petani untuk diolah. Lahan tersebut diadakan melalui pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) oleh pemerintah, akan tetapi masih banyak kendala. "Pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan pemerintah saat ini pelaksanaannya masih jauh panggang dari api, prioritas yang d
Muqowam Menjadi Ketua Komite I yang ke Tiga Kalinya 22 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – Pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis Senator asal Provinsi Sumatera Utara, mengesahkan Pimpinan Komite I DPD RI dengan cara Musyawarah secara perwilayah. Komite I mendapatkan wakil dari masing-masing wilayah seperti wilayah tengah dengan juru bicara Eni Khairani Senator asal Provinsi Bengkulu, wilayah tersebut memiliki kesepakatan menunjuk Akhmad Muqowam Senator asal Provinsi Jawa Tengah, dari wilayah timur dengan juru bicara Syafrudin Atasoge Senator a
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI