x
Komite II

Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pertanian dan Perkebunan;

2. Perhubungan;

3. Kelautan dan Perikanan;

4. Energi dan Sumber daya mineral;

5. Kehutanan dan Lingkungan hidup;

6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal;

7. Perindustrian dan Perdagangan;

8. Penanaman Modal; dan

9. Pekerjaan Umum.

 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka komite II DPD RI :

a. Menyampaikan konsepsi usul rancangan undang-undang dalam rangka penyusunan program legislasi nasional untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; dan

b. menyampaikan usulan rencana kerja dan acara persidangan Komite kepada Panitia Musyawarah.

(2) Komite membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Komite pada masa keanggotaan tahun sidang berikutnya.

 

Indonesia Butuh Regulasi Penerbangan yang Tegas 17 Desember 2018
Jakarta,dpd.go.id – Komite II DPD RI menanggap keselamatan penerbangan saat ini masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh semua pihak di dunia penerbangan, terutama dari sisi regulator. Dimana di Indonesia dibutuhkan regulasi yang tegas dalam mendorong pelaku industri penerbangan untuk dapat memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para penumpang. Saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno Hatta. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor
DPD RI Minta Penanggulangan Bencana Dilakukan Secara Cepat 28 November 2018
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI berharap agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Karena selama ini saat bencana terjadi di Indonesia, masih terdapat beberapa masalah, seperti terlambatnya bantuan, dan juga proses pemulihan infrastruktur yang dinilai kurang cepat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite II DPD RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari Rabu (28/11), Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menjelaskan bahwa saat ini sudah saatnya memikirkan ko
DPD RI Minta Jatuhnya JT-610 Sebagai Insiden Terakhir Penerbangan di Indonesia 26 November 2018
Jakarta, dpd.go.id  –  DPD RI berpendapat bahwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 tersebut harus mendapatkan perhatian khusus bagi semua pihak. Apalagi saat ini jumlah masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan dalam transportasi sangatlah tinggi. Sehingga musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 tanggal 29 Oktober lalu tidak lagi terjadi kedepannya. “Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara, sehingga sangat membutuhkan penyelenggaraan penerbangan sebagai bagian dari
Komite II DPD RI Temui Kementerian PUPR, DPD RI Dorong Pembangunan Irigasi dan Air Bersih di Daerah 21 November 2018
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI meminta agar Kementerian PUPR dapat merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di daerah, karena saat ini SDA menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama di bidang pertanian. Demikian hasil kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan agenda pembahasan rencana pembangunan infrastruktur terkait SDA di daerah. Banyaknya daerah yang mengalami masalah di bidang SDA, seperti untuk pengairan pertanian, kebu
DPD RI Dorong KLHK Tangani Masalah Pencemaran Di Daerah 14 November 2018
JAKARTA, dpd.go.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di daerah. Komite II meminta agar KLHK turun langsung dan menindaklanjuti permasalahan lingkungan hidup di daerah. Karena selama ini di daerah banyak wilayah-wilayah yang mengalami pencemaran yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Dalam pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapat KLHK (14/11), Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza War
DPD RI Usulkan 6 RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019 12 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan usulkan 6 RUU prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/11/2018).  RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU Tentang Kegeologian, RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Tentang Perubahan atas U
DPD RI Sikapi Persoalan Bangsa 12 November 2018
JAKARTA, dpd.go.id (12/11) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan beberapa sikap terkait beberapa peristiwa yang menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa peristiwa tersebut seperti musibah jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tuti Tursilawati, di negara Arab Saudi, dan pembakaran bendera yang bertulisan kalimat tauhid di Garut yang terjadi beberapa waktu lalu. Terkait musibah jatuhnya pesawat Lion Air, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, menyampaikan rasa duka cit
Komite II DPD RI Menyampaikan Ucapan Belasungkawa 31 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Pertama dan utama Komite II DPD RI menyampaikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah penerbangan pesawat Lion Air JT-610. Kita semua mendoakan semoga korban diberikan hal terbaik oleh Tuhan YME dan keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi musibah yang sedang dihadapi. Komite II DPD RI mengapresiasi Basarnas, Kementerian Perhubungan, Polair, KPLP, BAKAMLA, Bea Cukai serta semua pihak yang telah turut serta melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban musibah penerbangan Lion Air JT
Komite II DPD RI Dorong Pembangunan Pelabuhan di Daerah Dipercepat 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd go id - Komite II DPD RI melaksanakan rapat dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) mengenai pengembangan pelabuhan-pelabuhan di daerah dalam rangka membangun perekonomian daerah. Seiring dengan program nawacita terkait pembangunan jalur tol laut, daerah-daerah diharapkan dapat memiliki pelabuhan yang memadai untuk kegiatan arus perdagangan. Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, saat ini Indonesia belum memiliki pelabuhan yang dapat mengakomodir jalur perdangangan internasional seperti di Singapura.
Kebut RUU Kedaulatan Pangan, Komite II DPD RI Gelar Uji Sahih 04 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id (4/10) - Komite II DPD RI menggelar uji sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kedaulatan Pangan. Uji sahih tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan dari para ahli terkait RUU tersebut. RUU kedepannya akan mengatur masalah pangan di Indonesia baik di tingkat nasional ataupun daerah yang berdasarkan pada terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah dengan mengutamakan pada potensi lokal. “RUU Kedaulatan Pangan yang dibahas tidak hanya menetapkan kebijakan di tingkat nasional untuk mengatur permasalahan
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI