Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Komite II

Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pertanian dan Perkebunan;

2. Perhubungan;

3. Kelautan dan Perikanan;

4. Energi dan Sumber daya mineral;

5. Kehutanan dan Lingkungan hidup;

6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal;

7. Perindustrian dan Perdagangan;

8. Penanaman Modal; dan

9. Pekerjaan Umum.

 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka komite II DPD RI :

a. Menyampaikan konsepsi usul rancangan undang-undang dalam rangka penyusunan program legislasi nasional untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; dan

b. menyampaikan usulan rencana kerja dan acara persidangan Komite kepada Panitia Musyawarah.

(2) Komite membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Komite pada masa keanggotaan tahun sidang berikutnya.

 

Parlindungan Purba: Masih Banyak Kendala bagi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Rakyat 03 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id - "Pemerintah telah banyak melakukan terobosan kebijakan seperti Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun masih banyak kendala bagi pemenuhan kebutuhan rumah rakyat", ungkap Parlindungan Purba dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPuPR) yang membahas isu pokok pengawasan atas pelaksanaan UU No.1 Thn 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Lantai 3 Gedung B DPD RI pada hari Selasa (03/10/2017
DPD RI Minta Pemerintah Berdayakan Produksi Garam dalam Negeri 02 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI meminta kepada pemerintah lebih memberdayakan produksi garam dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun industri sehingga pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan impor garam yang mengancam kehidupan petambak garam dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI di Lantai 3 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (02/10/2017) Hal di atas merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementer
DPD RI: Kualitas Pengolahan Sampah di TPST Bantargebang Harus Ditingkatkan 28 Agustus 2017
Jakarta -- DPD RI mendorong kepada pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Menurut Ketua Komite II Parlindungan Purba dan Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus, banyak elemen dan infrastruktur di TPST Bantargebang yang harus segera diperbaiki. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan TPST Bantargebang mampu menjadi TPST yang ramah terhadap lingkungan, masyarakat, serta mampu menghasilkan energi yang bermanfaat. Saat meninjau TPST Bantargebang hari Se
Fahira Idris Terpilih Sebagai Ketua Komite III DPD RI 22 Agustus 2017
Memasuki Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018, Komite III DPD RI menggelar rapat pleno ke-1 dengan agenda pemilihan pimpinan. Dipimpin Wakil Ketua DPD RI Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, pleno memutuskan pemilihan pimpinan Komite III yang dilakukan melalui musyawarah mufakat. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama anggota Komite III. “Ijinkan saya untuk menyampaikan saran bahwa dalam pemilihan pimpinan Komite III ini ada baiknya dilakukan secara musyawarah mufakat, dan sebagai usul saya langsung saja mengajukan tiga nama untuk pimp
KOMITE II DPD RI TINDAK LANJUTI ASPIRASI SOAL HTI DI KABUPATEN BELITUNG 22 Agustus 2017
JAKARTA-Komite II menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Kabupaten Belitung terkait penolakan keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Timur. Keberadaan HTI justru dianggap merusak lingkungan seperti penebangan hutan yang berpotensi memunculkan banjir. Terkait permasalahan tersebut, Ketua Komite II Parlindungan Purba bersama Senator dari Provinsi Bangka Belitung mengadakan rapat bersama camat dan beberapa kepala desa di Kabupaten Belitung bersama Kementerian Kehutanan di Gedung DPD RI, Senin (21/8). Ke
KOMITE II DPD RI MENDORONG DAERAH MEMILIKI MASTERPLAN TERKAIT SAMPAH 01 Agustus 2017
Jakarta - DPD RI mendorong adanya masterplan penanganan sampah di daerah. Kurangnya sistem penanganan sampah yang baik di daerah membuat sampah-sampah semakin menumpuk dan menjadi beban untuk lingkungan. Adanya penanganan sampah yang baik, sampah dapat diolah sebagai sebuah energi. Saat Rapat Konsultasi Komite II dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, M.R Karliansyah; Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Kemenko Maritim, Yudi Prabangkara; Ketua Tim Pelaksana
DPD RI Khawatirkan Kenaikan Garam Menyebabkan Inflasi 27 Juli 2017
JAKARTA-Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengkhawatirkan melonjaknya harga garam di sejumlah akan berimbas pada perekonomian Indonesia. Hal itu disampaikan saat melakukan tinjaun ke Pasar Bandungan Hilir, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu, Parlindungan sempat bertanya-tanya kepada penjual dan pembali di Pasar Bendungan Hilir. Memang para pembeli sangat keberatan melonjaknya harga garam beberapa hari ini. “Saya pikir ini bisa menyebabkan inflasi pada perekonomian kita. Saya memahami masalah garam, dimana pemerintah harus seriu
Kembangkan Ekonomi Daerah Lewat UKM, DPD RI Jalin Kerjasama Dengan Kadin 21 Juli 2017
JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dalam rangka pengembangan ekonomi daerah melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM dianggap sebagai salah satu pilar perekonomian, sehingga melalui pemberdayaan UKM, pembangunan ekonomi di daerah akan dapat terwujud. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan dalam Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang V, hari Jum’at (21/7) oleh Ketua
PORSI DBH MASIH DIKELUHKAN DAERAH PENGHASIL MIGAS 20 Juli 2017
JAKARTA - Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah penghasil migas masih dirasa belum proporsional, itulah aspirasi di daerah yang saat ini dikeluhkan daerah penghasil migas.   Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono yang didampingi Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, saat menerima delegasi Asosiasi Daerah Penghasil Migas (APDM), di Ruang Delegasi Pimpinan DPDRI, kamis (20/7/2017).   Nono merasa prihatin karena daerah penghasil migas sebagian besar belum maju dalam pembangunan. "Saya pikir pemer
DPD RI Serap Aspirasi Soal RUU Geologi dan EBT di Jatim 18 Juli 2017
SURABAYA -- Meningkatnya pertumbuhan penduduk bumi terutama di Indonesia. Mengakibatkan jumlah kebutuhan sumber daya untuk memenuhi kehidupan seperti food, water, energy (FWE) otomatis melonjak.   Untuk itu, Komite II DPD RI berinisiasi untuk mengusulkan dua RUU, yakini RUU Geologi dan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Sehingga terciptanya sumber daya terjamin dan berkelanjutan.   "RUU ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan perkembangan isu global yang semakin mengarah pada persoalan tata kelola sumber daya di
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI