x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Majukan Dunia Pendidikan, Komite III DPD RI Susun RUU Perubahan UU Guru dan Dosen 18 April 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Palembang untuk menginventarisir materi penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dimana diharapkan adanya RUU tersebut dapat mengoptimalkan peran guru dan dosen sebagai salah satu upaya dalam menciptakan kesejahteraan tenaga pendidik dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Wakil Ketua Komite III Abdul Azis mengatakan kunjungan kerja ini sangat penting dikarenakan UU No. 14 Tahu
Hadapi Era Globalisasi, Komite III DPD Minta Sistem Pendidikan Dibenahi 27 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Sistem pendidikan Indonesia sudah semestinya dibenahi untuk menghadapi persaingan ketat dengan bangsa lain di era globalisasi. Dengan demikian peran guru dan dosen memiliki fungsi dan peran yang strategis untuk mutu pendidikan Indonesia akan datang. Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan fakta dilapangan pada tahap implementasi ditemukan banyak permasalahan dalam sistem pendidikan Indonesia. “Guru dan dosen merupakan pemegang kunci pendidikan Indonesia,” ucapnya saat RDPU tentang penyusunan RUU Perub
DPD RI DORONG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERAWAT 19 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan perawat melalui perubahan regulasi. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat Persatuan Perawat Nasional Indonesia dengan Ketua DPD RI, Oesman Sapta di Ruang Rapat Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (19/3). Oesman Sapta menyatakan keprihatinannya dengan nasib para tenaga kesehatan khususnya perawat di berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai, perawat sebagai orang yang terdepan dalam memberikan kesehatan k
Komite III DPD RI : Pertolongan Ibu Hamil Tak Maksimal Akibat Kurangnya Bidan 14 Maret 2018
Jakarta.dpd.go.id - Pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada tenaga kesehatan terutama bidan. Pasalnya bidan merupakan ujung tombak dari kesehatan ibu dan anak. Untuk itu, profesi bidan mutlak harus mendapatkan perhatian lebih.  “Bidan ujung tanduk dari kesehatan ibu dan anak maka mutlak mendapatkan perhatian lebih. Bahkan bidan dalam menjalankan tugas pelayanannya dapat memenuhi 87 persen kebutuhan esensial pelayanan kesehatan perempuan,” ucap Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris saat RDP mengenai Inventarisasi M
DPD Tekankan Kesejahteraan dan Kualitas Guru dalam Penyusunan RUU Guru dan Dosen 31 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan inventarisasi materi penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di ruang rapat Komite III, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/18). RDP dipimpin oleh dr. Delis, Wakil Ketua I Komite III DPD RI, dengan menghadirkan Prof. Sudarwan Danim, Dekan FKIP Universitas Bengkulu. Sudarwan memaparkan bahwa hal yang melatarbelakangi Undang-Undang No. 14 Tahun 20
Kemenpora dan Kemendikbud Diminta Koordinasi Untuk Majukan Olahraga Nasional 30 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI menghadirkan Komite Olimpiade Indonesia dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI membahas inventarisasi materi pengawasan dan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. RDP digelar di ruang rapat Komite III, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/18), dan dipimpin oleh Fahira Idris, Ketua Komite III DPD RI. Dalam pembukaan RDP Fahira mengatakan bahwa dalam rangka pengembanga
Forum Tenaga Honorer K-2 Adukan Nasibnya ke BAP DPD RI 06 Desember 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menerima audiensi Forum Tenaga Honorer K-2 dari hampir seluruh Indonesia dalam penyampaian aspirasi terkait permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2). Audiensi diterima Ahmad Sadeli Karim, Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (6/12/2017). Titik Purwaningsih selaku Ketua Forum Tenaga Honorer K-2 mengatakan data-data pegawai honorer K-2 sudah berada di BKN dan sudah memenuhi kriteria dan persyaratan seb
AIPNI Desak Pemerintah Terbitkan Peraturan Pelaksanaan UU Keperawatan 29 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang  Keperawatan, di ruang rapat Komite III, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/17). Ini merupakan kali keenam Komite III melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan, dengan lebih spesifik mengangkat permasalahan pendidikan keperawatan. “Pendidikan keperawatan dinilai sangat pen
PPUU Sahkan RUU Ketahanan Keluarga 29 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Rapat gabungan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dan Komite III DPD RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga setelah sebelumnya terjadi pembahasan yang cukup alot terkait bab sanksi dan penentuan judul RUU pada rapat gabungan (Ragab) 16 November lalu. Bertempat di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ragab yang dipimpin Wakil Ketua PPUU, Abdul Qadir Amir Hartono, senator asal Jawa Timur, selain menyepakati penghapusan perihal sanksi, dibaha
Judul dan Sanksi Jadi Bahasan Ragab RUU Ketahanan Keluarga 16 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Tingginya angka kekerasan, perceraian, melonjaknya angka kemiskinan dan hadirnya fenomena penyimpangan sosial merupakan salah satu dampak dari ketidakberfungsian keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam sebuah negara. Akan tetapi, kebutuhan pemenuhan atas pengaturan dan pemenuhan hak keluarga di Indonesia belum menjadi prioritas dalam lingkup pengembangan manusia, dan pembangunan masyarakat madani. Hal ini ditandai belum adanya undang-undang yang secara komprehensif mengatur mengenai ketahanan keluarga. Hal te
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI