x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Beberapa Daerah di Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Perawat 06 September 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Dalam rangka memperkaya materi sebagai bahan masukan menyusun revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Komite III kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (6/9/2017). RPDU yang membahas mengenai pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ini dipimpin oleh Fahira Idris dengan menghadirkan Dr. Krishnajaya, MS, Ketua Umum ADINKES Pusat. Krishnajaya memulai paparannya dengan peta kondisi keperawatan yang ada di Indonesia, bahwa secara
DPD RI Dukung Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 05 September 2017
Dukungan DPD RI terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, terlihat dari komitmen Komite III untuk segera merampungkan apa yang menjadi kekurangan atau permasalahan dari UU No. 38 Tahun 2014 maksimal tahun 2018 dengan membentuk tim kerja, membuat jadwal dan tahapan-tahapan kerja. “DPD RI perlu membentuk Tim Kerja untuk mengawal usulan DPD RI kepada Pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Kepera
Posisi Indeks Kompetitif Indonesia Tahun 2016 Menurun 04 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Globalisasi ekonomi ditopang perdagangan dan sistem informasi. Undang-undang ini belum berdampak optimal terhadap Indek Inovasi Indonesia yang ada diperingkat 87 dibawah Kenya. Indek Kesiapan Indonesia ada diperingkat 85. Permintaan paten masih rendah yang mengindikasi inovasi masih rendah sehingga belum layak dikomersialkan. Jumlah publikasi masih rendah. Semua itu merupakan hal mendasar bagaimana cara melihat hubungan teknologi dan ekonomi. Bagaimana merumuskan mekanisme yang tepat antar lembaga.” Demik
Indonesia Darurat Narkoba 29 Agustus 2017
Jakarta -- Fahira dalam membuka RDPU mengatakan bahwa “Peredaran narkoba yang sangat masif, jelas menjadi ancaman tersendiri bagi generasi bangsa kita”. Hal ini disampaikan dalam RDPU membahas mengenai Narkotika yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (29/8/2017). Fahira menambahkan berbagai pendekatan dilakukan oleh banyak pihak dalam upaya pemberantasan narkoba, dan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui Undang-Undang. Saat ini Indonesia telah memiliki UU Nomor 35 Tahu
Komite III Bahas RUU Sisnas IPTEK 28 Agustus 2017
Jakarta -- “Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan bagi bangsa kita, hal ini terlihat pada nilai ekonomi yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat” tutur Fahira Idris. Hal tersebut disampaikan Fahira dalam membuka Rapat Dengar Pendapat Umum yang membahas mengenai pandangan terhadap RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Ruang Rapat Komite III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017) pagi. UU No. 18 Tahun 2002 menurut Komite III belum mampu memberik
GARAP RUU SISNAS IPTEK : IPTEK HARUS MAMPU TINGKATKAN KUALITAS SDM 28 Agustus 2017
Jakarta -- Rancangan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas-IPTEK) diharapkan dapat mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga memiliki daya saing di kancah Internasional. Hal ini dikatakan Anggota Komite III DPD RI, Abraham Liyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para peneliti membahas RUU Sisnas-IPTEK di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (28/7). Abraham menilai keberpihakan negara terhadap pengembangan SDM sangat minim. Dibandingkan dengan negara lain, kualitas SDM Indonesia jauh ter
Komite III Fokuskan Pembahasan Tiga RUU Inisiatif 21 Juli 2017
JAKARTA-Komite III DPD RI pada masa sidang V Tahun 2016-2017 telah memfokuskan tiga RUU inisiatif. Ketiga RUU tersebut yakni penyusunan RUU Tentang Sistem Pengupahan, Penyusunan RUU Tentang Ketahanan Keluarga, dan Penyusunan Pandangan atas RUU Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. "Pada masa sidang ini kami fokus pada bidang penyusunan RUU dan pandangan tersebut," ucap Wakil Ketua Komite II,I Fahira Idris saat laporan masa sidang V Tahun Sidang 2016-2017 di Komplek Parlemen Nusantara V, Jakarta, Jumat (21/7). Ia mengatak
INDONESIA DAPAT BERKACA PADA CINA DALAM KEMBANGKAN IPTEK 15 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Berbicara mengenai pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kita bisa melihat bagaimana Cina mengembangkan IPTEK”, ujar Prof. Yohannes Surya (Universitas Surya dan Direktorat lembaga penelitian dan pengembangan Kementerian Riset dan Dikti) dalam memulai paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI yang membahas mengenai pandangan terhadap RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite III Drs. H. Hardi Selamat Hood, didampingi oleh Wa
Pelaku Pedofil Harus Dijerat dengan Tiga UU 21 Maret 2017
JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris prihatin dengan maraknya kekerasan seksual pada anak-anak di bawah umur. Kabar terakhir, terbongkarnya jaringan pelaku pedofil yang menyebar aksi bejatnya lewat grup Facebook dan Whatsapp oleh Polda Metro Jaya. Dia mengatakan, para pelaku tersebut harus dihukum berat karena tindakan mereka adalah kejahatan luar biasa. Fahira meminta kepada penegak hukum, agar para pelaku tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang (UU) ITE dan UU Pornografi. Dia juga mengatak
DPD RI Dukung BNN Perang terhadap Narkoba 09 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Nota Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bentuk komitmen keseriusan DPD RI dalam pemberantasan dan perang terhadap narkotika. Hal itu dilaksanakan oleh Ketua DPD RI, Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Komite III dengan Kepala BNN, Komjen Pol Drs. Budi Waseso, SH di di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Kamis, (09/03/2017). Kepala BNN beserta Deputi Pencegahan BNN Drs. Ali Djohardi Wirogioto, SH, Deputi Pemberdayaan
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI