x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

REVISI UU NARKOTIKA HARUS MENGUTAMAKAN UPAYA PENCEGAHAN 14 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - Tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi alasan mendesak untuk merevisi Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika. Salah satu poin yang diusulkan dalam UU tersebut adalah memperbesar porsi pencegahan daripada upaya pemberantasan. Hal ini disampaikan anggota Komite III DPD RI, Abdul Azis Kafia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah lembaga penggiat narkoba hari Selasa (14/5). Abdul Azis menjelaskan kondisi real saat ini dengan percepatan informasi di butuhkan undang-undang yang lebih tepat de
DPD RI Dorong Tenaga Kerja Spa Go International Tenaga Kerja Spa Untuk Kesehatan Bukan Hiburan 07 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI berharap pemerintah segera menyediakan payung hukum yang jelas terhadap pekerja migran Indonesia di sektor spa atau terapis. Kenyataannya, UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum memberikan harapan pada tenaga kerja spa atau terapis. Meski profesi ini sering dianggap berkonotasi negatif, kenyataannya spa memiliki manfaat bagi kesehatan. Bahkan, permintaan tenaga kerja spa atau terapis baik didalam dan luar negeri setiap tahunnya meningkat. “UU Nomor 18 Tahun 2
KOMITE III DPD : PERDA LANSIA BUKTI KOMITMEN PEMPROV BALI DALAM PENANGANAN KESEJAHTERAAN LANSIA 19 Maret 2019
Denpasar, dpd.go.id - delegasi Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Novita Anakotta senator asal Maluku bersama dengan senator DPD RI lainnya yakni Syarif (Lampung), Oni Suwarman (Jabar), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Stefanus BAN Liow (Sulut), AM. Iqbal Parewangi (Sulsel), dan Chaidir Jafar (Papua Barat), melakukan kunjungan kerja ke provinsi Bali, Rabu (19/03/19). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi, memperoleh masukan, pandangan dan pendapat bagi inisiasi DPD RI terhadap revisi UU No.13 Tahun 1998&
DPD RI Menilai UU Pendidikan Kedokteran Banyak Kekurangannya 13 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI menilai Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memiliki banyak kekurangannya. Sehingga UU tersebut harus segera direvisi agar bisa menjawab permasalahan kedokteran di Indonesia. “UU Pedidikan Kedokteran memang masih sangat belia, namun banyak kekurangannya khususnya pada implementasinya sehingga menyebabkan UU ini direvisi kembali,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta saat pembahasan inventarisasi materi penyusunan pertimbangan RUU tentang Pendidikan Ked
DPD RI Dorong Peningkatan Kualitas Dokter 12 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI terus mendorong derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui peningkatkan dokter atau tenaga kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Usman Sumantri di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (12/3). Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta mengatakan saat ini dokter bukannya hanya siap menolong pasien. Melainkan, membantu masyarakat agar dapat hidup sehat. “Saat ini tugas seorang dokter tidak hanya terpak
DPD RI Maksimalkan Kinerja Di Masa Sidang Yang Singkat 14 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Maksimalkan Kinerja pada Masa Sidang III yang singkat ini, DPD RI telah menghasilkan 1 buah RUU Usul Inisiatif DPD RI, 3 buah hasil pengawasan DPD RI, 1 buah Pandangan DPD RI dan 1 buah pertimbangan DPD RI. Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Kamis, 14 Februari 2019.  “Kita berharap hasil kerja politik DPD RI tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik DPD RI dan dapat dirasakan manfaatnya ol
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Harus Akomodir Kepentingan Umat 29 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI berharap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang disusun DPR RI memperhatikan kepentingan umat dengan mengedepankan akhlak mulia, dan penghapusan diskriminasi antar pendidikan swasta serta negeri. “Maka RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mencoba menjadi jawaban atas kegusaran yang berkecimpung dunia pendidikan keagamaan,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta saat RDP tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (29/1).   Novita
KOMITE II DPD RI LAKUKAN PENGAWASAN PASCA ERUPSI GUNUNG AGUNG 28 Januari 2019
Denpasar, dpd.go.id – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja di Posko Pemantauan Gunung Agung, Karangasem, Bali. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Rombongan disambut antusias oleh masyarakat sekitar Pos Pemantauan Gunung Agung, karena telah terjadi erupsi beberapa hari sebelumnya. Ketua Komite II DPD RI Aji Mirza Wardana menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah harus segera sadar akan risiko dan mitigasi bencana. “Permasalahan pembangunan y
DPD RI Sampaikan Pandangan RUU Pekerja Sosial ke DPR RI 08 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Pekerja Sosial pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah. Pada kesempatan ini, DPD RI berpandangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal.   “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal. Telah terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah serta kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta di Nusan
DPD Ingatkan DPR Tak Buru-buru Sahkan RUU Pesantren & Pendidikan Keagamaan 18 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Anggota Komite III DPD RI mengingatkan DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi Undang-Undang. Beberapa pasal dalam RUU masih perlu dikaji kembali karena dianggap berpotensi mengecilkan keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan.  Srikandi Komite III DPD RI Intsiawati Ayus menilai, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih perlu dilakukan kajian mendalam dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan kembali terkait landasan filosofi
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI