x
Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

DPD RI BERHARAP PROGRAM PEMERINTAH TEPAT SASARAN 27 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat merencanakan dengan baik prioritas pembangunan nasional tahun 2019 mendatang. Hal ini tertuang dalam rapat kerja Tim Anggaran Komite I, II, III dan IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/3). Wak
DPD RI : MES PERLU TINGKATKAN EDUKASI TENTANG PENTINGNYA EKONOMI SYARIAH 14 Maret 2018
Jakarta dpd.go.id - Kesadaran hidup masyarakat akan pentingnya ekonomi berbasis syariah dinilai masih rendah. Komite IV DPD RI berharap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat berperan aktif dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia guna terciptanya pengembangan ekonomi syariah yang kondusif dan harmonis. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan Masyarakat Ekonomi Syariah di Ruang Rapat Komite IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 14/3. Anggota Komite IV, Abdul Gaffar Us
RUU PAD AKAN AKOMODIR PENINGKATAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 12 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Rancangan Undang Undang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (RUU PAD) akan memfokuskan pembahasan tentang kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi dan potensi daerah sehingga akan diikuti oleh peningkatan pajak dan retribusi daerah. Rapat kerja Komite IV DPD RI dengan sejumlah pengamat ekonomi pembangunan yakni Kodrat Wibowo, Riatu Mariatul, Ardiansyah dan Djoko Hidayanto membahas tentang penguatan kewenangan kepada daerah untuk dapat merencanakan pendapatan dan belanj
Banyak Persoalan, LPDB-KUMKM Rencanakan Perbaikan di Tahun Ini 06 Februari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Selaku manajemen baru, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) berencana melakukan review dan perbaikan untuk tahun 2018. Hal ini terungkap dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite IV DPD RI pada Selasa (06/02/2018). Baru dilantik bulan Agustus lalu, Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengaku belum bisa menuntaskan persoalan-persoalan pada tahun-tahun sebelumnya, “Perlu saya sampaikan bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang muncul sekitar tahun 2011,
PUPN Dukung Usulan DPD RI Terhadap RUU Pengurusan Piutang Negara Dan Daerah 06 Februari 2018
Jakarta,dpd.go.id – Saat ini Komite IV DPD RI tengah mengkaji penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah yang telah menjadi agenda dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019. Sebagai alat kelengkapan DPD RI yang bertanggung jawab dalam berbagai isu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah, Komite IV DPD RI mengundang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen S
Siskeudes Diharapkan Mampu Mengatasi Korupsi Dana Desa 05 Februari 2018
Jakarta,dpd.go.id – Banyak kasus terungkapnya dugaan korupsi dana desa di berbagai daerah mendapat perhatian serius oleh DPD RI, apalagi dengan adanya himbauan dari Presiden Joko Widodo yang meminta agar penerapan dana desa itu diawasi terus-menerus. Untuk itu Komite IV DPD RI yang salah satu lingkup tugasnya memperhatikan urusan keuangan pusat dan daerah (dana desa) menyelenggarakan  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas sistem keuangan desa di Ruang Rapat Komite IV DPD R
Digitalisasi Sebagai Strategi PT. Pos Indonesia dan Pegadaian di Tahun 2018 22 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Pada Senin (22/01/2018), di hadapan ketua Komite IV DPD RI serta segenap anggota Komite IV DPD RI, perwakilan PT. Pegadaian mengungkapkan digitalisasi sebagai salah satu strategi pemasaran yang akan diterapkan pihaknya di tahun 2018. “Ke depan, strategi kami untuk menambah jaringan mungkin tidak serta merta menambah outlet fisik. Saat ini strategi di tahun 2018 untuk merespon disruption dan lainnya, kami memiliki agen pegadaian yang bisa bertransaksi melalui mobile app maupun web based,” jelas Harianto
Komite IV DPD RI Minta BPDP-KS Perhatikan Kesejahteraan Petani Sawit 22 Januari 2018
Jakarta,dpd.go.id – Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Komite IV DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang merupakan Badan Layanan Umum dengan tugas menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF) untuk digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Hadir langsung dalam RDP tersebut, Dono Boestami ya
Komite IV Gagas RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah 17 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Memulai Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018, tepatnya pada hari Rabu (17/01/18) Komite IV DPD RI menggagas dan mulai melakukan diskusi awal RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. Rapat dengar pendapat umum yang dipimpin oleh Ajiep Padindang (Senator Sulawesi Selatan) ini mengundang para staf ahli Komite IV DPD RI yakni Drs. Pardiman, M.Si, Drs. Siswo Sujanto, DEA, Dr. Mukhlis Sufri, Dr. Maret Priyanta dan Suryanto sebagai narasumber. Dalam rapat, sebagai Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang menjelaskan tuj
Budget Office DPD RI Gelar Seminar Kupas DAU 13 Desember 2017
Jakarta,dpd.go.id – Konstitusi mengamanatkan terwujudnya lembaga permusyawaratan atau perwakilan yang demokratis, yang lebih mampu mewujudkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga negara yang mengemban tanggung jawab, melalui fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan yang salah satunya berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah  mendapatkan dukungan substantif dari Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daer
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI