x
Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

DPD RI Tetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan 28 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id - Sidang Paripurna ke-3 DPD RI Tahun Sidang 2018-2019 memiliki agenda tunggal yaitu Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis, dan Akhmad Muqowam menetapkan sebanyak 10 pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. “Pemilihan dilakukan sesuai dengan tata cara yang kita sepakati, dan telah berlangsung dengan tertib, lancar dan demokratis,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna di Nusantara V, Jaka
DPD RI Lantik Pimpinan baru 26 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id-Wakil Ketua Bidang III DPD RI terpilih Akhmad Muqowam berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Pemilihan tersebut berlangsung pada Sidang Paripurna DPD RI ke-15 yang salah satu agendanya menggelar pemilihan Wakil Ketua Bidang III sesuai amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru. Di Gd. nusantara V Komplek Parlemen Senayan,Jakarta. Kamis, 26 Juli 2018. Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Darmayanti Lubis memimpin Sidang Paripurna ke-15 yang mempunyai 4 agenda. Pe
KOMITE IV DPD RI PERTANYAKAN PEMBERIAN OPINI WTP 23 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI mempertanyakan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan. Sejumlah pemerintah daerah mendapatkan opini WTP meskipun terlambat menyerahkan laporan keuangannya. Hal ini dikatakan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal BPK, Bachtiar Arief dan para auditor utama BPK di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/7). 
Komite IV DPD RI Pertanyakan Realisasi Dana Bergulir 18 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI mempertanyakan rendahnya realisasi dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pada tahun 2018 ini, direncanakan dana bergulir Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada para pelaku usaha dengan bunga kecil. Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang meminta LPDB-KUMKM untuk segera memberikan kepastian kepada para pengusul dana bergulir terkait dengan proposal pinjaman dana yang telah diusulkan sebelumnya. Menurutnya, LPDB-KUMKM terlalu selektif dalam
DPD RI Sahkan Pertimbangan RAPBN 2019 22 Juni 2018
Jakarta, dpd.go.id-Usai Lebaran Idul Fitri 1439H DPD RI langsung gelar Sidang Paripurna dan sahkan keputusan dan pertimbangan Komite IV terhadap RAPBN 2019. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta. Jum'at, 22 Juni 2018. Sidang Paripurna ke-14 dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menghasilkan keputusan dan pengesahan pertimbangan Komite IV terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2019. "S
DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017 31 Mei 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018). Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI
DPD RI BERHARAP PROGRAM PEMERINTAH TEPAT SASARAN 27 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat merencanakan dengan baik prioritas pembangunan nasional tahun 2019 mendatang. Hal ini tertuang dalam rapat kerja Tim Anggaran Komite I, II, III dan IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/3). Wak
DPD RI : MES PERLU TINGKATKAN EDUKASI TENTANG PENTINGNYA EKONOMI SYARIAH 14 Maret 2018
Jakarta dpd.go.id - Kesadaran hidup masyarakat akan pentingnya ekonomi berbasis syariah dinilai masih rendah. Komite IV DPD RI berharap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat berperan aktif dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia guna terciptanya pengembangan ekonomi syariah yang kondusif dan harmonis. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan Masyarakat Ekonomi Syariah di Ruang Rapat Komite IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 14/3. Anggota Komite IV, Abdul Gaffar Us
RUU PAD AKAN AKOMODIR PENINGKATAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 12 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Rancangan Undang Undang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (RUU PAD) akan memfokuskan pembahasan tentang kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi dan potensi daerah sehingga akan diikuti oleh peningkatan pajak dan retribusi daerah. Rapat kerja Komite IV DPD RI dengan sejumlah pengamat ekonomi pembangunan yakni Kodrat Wibowo, Riatu Mariatul, Ardiansyah dan Djoko Hidayanto membahas tentang penguatan kewenangan kepada daerah untuk dapat merencanakan pendapatan dan belanj
Banyak Persoalan, LPDB-KUMKM Rencanakan Perbaikan di Tahun Ini 06 Februari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Selaku manajemen baru, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) berencana melakukan review dan perbaikan untuk tahun 2018. Hal ini terungkap dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite IV DPD RI pada Selasa (06/02/2018). Baru dilantik bulan Agustus lalu, Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengaku belum bisa menuntaskan persoalan-persoalan pada tahun-tahun sebelumnya, “Perlu saya sampaikan bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang muncul sekitar tahun 2011,
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI