x
Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

1. Merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk :

a. 1 (satu) tahun sidang;

b. 1 (satu) masa persidangan; dan

c. sebagian dari suatu masa sidang.

2. Merancang rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan;

3. Rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dapat direvisi setiap tahun;

4. Menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana kerja lima tahunan;

5. Merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;

6. Merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak sidang Paripurna untuk mengubahnya;

7. Memberikan pendapat kepada pimpinan dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;

8. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut

9. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;

10. Membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib; dan

11. Merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Panitia Musyawarah mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam penentuan dukungan anggaran.

Sipur Keempat Tetapkan RUU Daerah Kepulauan Menjadi Usul Inisiatif DPD RI 19 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Sebagai bukti nyata langkah kerja DPD bersama daerah dalam menyusun RUU Usul Inisiatif  tentang Daerah Kepulauan yaitu dengan hadirnya stakeholder (gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota, dan rektor atau yang mewakili) menjadi dukungan moral bagi DPD dalam menjalankan tugas konstitusinya.” Demikian disampaikan Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Selasa, (19/09/2017). Sidang Paripurna (Sipur) ke-4 DPD RI dipimpin Nono Sampono didampingi Darmayanti Lu
Sipur Ketiga Tetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan 23 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Sesuai jadwal, pemilihan sudah terlaksana sesuai Tata Tertib DPD, pemilihan pimpinan alat kelengkapan berjalan dengan tertib dan lancar. Sidang Paripurna ketiga ini mempunyai agenda tunggal yaitu Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dan Penetapan Keanggotaan Panmus DPD RI.” Demikian disampaikan Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna (Sipur) ketiga di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Rabu, (23/08/2017). Berikut nama-nama Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2017-2018 : 1. KOMIT
Tiga Provinsi Akhirnya Serahkan Form Alat Kelengkapan 21 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Bagi provinsi yang belum menyerahkan formulir keanggotaan alat kelengkapan Tahun 2017-2018 agar segera menyerahkan, selanjutnya permasalahan ini akan diselesaikan oleh Panitia Musyawarah. Sebagai perhatian, bagi provinsi yang tidak menyerahkan formulir alat kelengkapan maka tidak diundang pada rapat pemilihan pimpinan alat kelengkapan.” Demikian disampaikan Darmayanti Lubis pada Sidang Paripurna kedua. Sidang Paripurna (Sipur)  DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI kedua diselenggarakan dengan agenda t
Pimpinan DPD Harapkan Alkel Efektifkan Masa Sidang 16 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Pada Masa Sidang I ini diharapkan seluruh alat kelengkapan (alkel) dapat menyelesaikan tugas-tugas alat kelengkapan dengan memanfaatkan keefektifan dan keefisien masa sidang yang relatif singkat, disiplin akan kehadiran sidang sehingga memenuhi target yang ditentukan.” Demikian disampaikan Nono Sampono pada Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018 dalam Sidang Paripurna pertama. Sidang Paripurna DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI kesatu diselenggarakan dengan agenda Pembukaan Masa Sidang I T
Usai Kunker, Ini Yang Dilaporkan Senator pada Sipur Ke-14 15 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Tarif listrik naik, hal itu memberatkan kehidupan masyarakat di daerah. Setelah dikoordinasikan dengan pihak PLN, hal itu sebagai akibat pencabutan subsidi listrik, subsidi dikenakan bagi rumah tangga mampu berdaya 900 VA, tetapi tidak semua bisa menerima pencabutan tersebut sehingga Kami minta Komite II agar menindaklanjuti hal itu,” tegas Abdul Gafar Usman, Senator asal Riau dalam laporannya. Sidang Paripurna DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Ke-14 diselenggarakan dengan agenda Laporan Hasil Kunjungan
Buka Sipur Ke-12, Ketua DPD Kecam Terorisme dan Persekusi 06 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Mengawali Masa Sidang V Tahun Sidang 2016-2017, saat ini kita melakukan kontemplasi untuk kebaikan kedepan, untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah? agar kita lebih peka terhadap kondisi yang dihadapi bangsa saat ini dan semakin peka terhadap isu yang terjadi, terorisme telah membuat kita prihatin. DPD RI mengecam keras segala bentuk terorisme dan radikal lainnya, termasuk persekusi. Kami harap pihak berwenang menindak tegas,” tegas Oesman Sapta dalam Pidato Pembukaan Sidang Paripurna DPD RI.
Ketua BPK RI: Pertama Kali Dalam 12 Tahun Terakhir, Laporan Keuangan Pemerintah Dapat WTP 23 Mei 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Moermahadi mengungkapkan perolehan WTP atas LKPP tahun 2016 merupakan yang petama kali sejak 12 tahun terakhir. Hal tersebut dilaporkan Moermahadi dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-6 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/05/2017) siang, dengan agenda menerima la
Tutup Masa Sidang IV, Oesman Sapta Minta Anggota DPD Lebih Peka Terhadap Masalah Daerah 08 Mei 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kami minta kepada anggota DPD RI agar lebih peka terhadap masalah di daerah khususnya pemberantasan kasus korupsi. Selanjutnya juga melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok menjelang puasa, diharapkan tahun ini tidak ada fluktuasi kenaikan harga menjelang puasa. Serta pengawasan terhadap transportasi mudik lebaran.” Demikian Pidato Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada Penutupan Masa Sidang IV sebelum para senator melakukan kegiatan di daerah pemilihan.  DPD RI menyelenggarakan S
Sipur DPD RI ke-10, BPK Laporkan IHPS Semester II Tahun 2016 11 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Hari ini BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Daerah.” Demikian disampaikan Harry Azhar Azis, Ketua (Badan Pemeriksaan Keuangan) BPK RI pada Sidang Paripurna DPD RI ke-10 di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Selasa, (11/04/2017). IHPS II Tahun 2016 memuat ringkasan dari 604 LHP yang terdiri 81 LHP Pemerintah Pusat, 489 LHP Pemerintah Daerah dan BUMD, serta 34 LHP pada BUMN dan Badan lainnya.
Wakil Ketua MA Lantik Oesman Sapta Sebagai Ketua DPD 04 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Setelah tadi skors isoma maka sesuai Tatib DPD RI, setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI selanjutnya mengucap sumpah dan janji dilantik Wakil Ketua MA,” tutur AM Fatwa pada pembukaan kembali Sidang Paripurna (Sipur) DPD RI ke-9 di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Selasa malam, (4/04/2017). Oesman Sapta sebagai Ketua DPD RI, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua II DPD RI dilantik dan diambil sumpah sesuai dengan ajaran agama islam oleh Wakil Ketua MA. S
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI