x
Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

1. Merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk :

a. 1 (satu) tahun sidang;

b. 1 (satu) masa persidangan; dan

c. sebagian dari suatu masa sidang.

2. Merancang rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan;

3. Rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dapat direvisi setiap tahun;

4. Menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana kerja lima tahunan;

5. Merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;

6. Merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak sidang Paripurna untuk mengubahnya;

7. Memberikan pendapat kepada pimpinan dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;

8. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut

9. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;

10. Membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib; dan

11. Merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Panitia Musyawarah mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam penentuan dukungan anggaran.

BPK RI Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 Dalam Sidang Paripurna DPD RI 13 Juni 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI menyampaikan LKPP Tahun 2012 dalam Sidang Paripurna Ke-14 DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/06/13) pagi. Dalam paparannya, Hadi menyampaikan bahwa LKPP Tahun 20
DPD RI dan KPAI Melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 13 Juni 2013
Jakarta, dpd.go.id - Maraknya kasus kekerasan dan ketidak adilan terhadap anak di Indonesia mendorong DPD RI melakukan penandatanganan Nota Kesempahaman Bersama (MoU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Penanda tanganan MoU Berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/06/2013) pagi. Perlindungan terhadap anak dipandang sebagai hal yang signifikan untuk diperhatikan mengingat bahwa permasalahan anak semakin kompleks baik sebagai korban kekerasan maupun pelaku tindak kriminal. Dalam sambutannya,
BPK RI Menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 Kepada DPD RI 30 April 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke -12 di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta (30/04/13). Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPD RI, Laode Ida didampingi Wakil Ketua II DPD RI, GKR. Hemas. Dalam sidang kali ini Ketua DPD RI, Irman Gusman berhalangan memimpin sidang dikarenakan menghadiri Musrembang bersama Presiden SBY. Agenda dalam sidang paripurna ke-12 DPD RI antara lain: 1. Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013; 2. Pidato pembukaan Masa Sidang IV DPD RI Tahun Sidang 2
Sidang Paripurna ke-11 DPD RI: Nota Kesepahaman Bersama dan Pengesahan Keputusan DPD RI 01 April 2013
Jakarta, dpd.go.id - Mengawali sidang paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara DPD RI dengan 3 (tiga) Universitas di Indonesia bertempat di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta (28/03/13). Universitas yang dimaksud antara lain : 1) Universitas Panca Bhakti Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; 2) Universitas 11 Maret Surakarta, Provinsi Jawa Tengah; 3) Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Dengan adanya kerjasama antara DPD RI dengan Universitas t
Konsekuensi Putusan MK, Kinerja Anggota DPD RI, Wajib, Sewajib-wajibnya Harus Lebih 28 Maret 2013
Jakarta, dpd.go.id – “Hari ini merupakan hari istimewa karena Keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin,” ujar Irman Gusman pada pembukaan Rapat Panmus DPD RI di Ruang Rapat DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis (28/03/2013). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan seluruh ketentuan UU Nomor 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mereduksi atau mengurangi k
Sidang Paripurna ke-10 DPD RI: Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas dan Pengesahan Keputusan DPD RI 26 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta (26/02/13) pagi. Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPD RI, Laode Ida mewakili Ketua DPD RI, Irman Gusman yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dalam rangka menghadiri pelantikan presiden Korea Selatan. Membuka sidang, Laode menyoroti berbagai persoalan yang patut mendapat perhatian antara lain, masalah penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak dan diskriminasi laya
Panmus Siapkan Draf Penyusunan Panduan, Pandangan, dan Pendapat/Pertimbangan DPD RI atas RUU dari Pemerintah/DPR RI 12 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Untuk menunjang pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dalam bidang legislasi, Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI berupaya menyusun draft penyusunan panduan, pandangan, dan pendapat/pertimbangan DPD RI atas RUU dari Pemerintah/DPR RI. Dalam rapat pleno tim kerja Panmus pada Selasa, (12/02/2012),  staf ahli Panmus, Irfan R. Hutagalung, mengatakan selain untuk membantu alur mekanisme penyusunan pandangan, pendapat, dan pertimbangan DPD RI atas suatu RUU, panduan ini juga membantu bagaimana memahami suatu RUU. &ld
Sidang Paripurna DPD RI Ke-9: Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 16 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (15/01/13) pagi. Sidang dipimpin Ketua DPD RI, Irman Gusman didampingi Wakil Ketua I, Laode Ida dan Wakil Ketua II, G.K.R. Hemas. Agenda dalam sidang kali ini, yaitu: 1) Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013; 2) Pidato Pembukaan Masa Sidang III; 3) Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan; 4) Laporan PURT. Dalam pidato pembuk
Sidang Paripurna Ke-7: Senator DPD Sampaikan Persoalan Daerah dalam Perspektif Nasional 20 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Memasuki Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2012/2013 DPD RI menggelar Sidang paripurna Ke-7 dengan agenda pembukaan masa sidang dan laporan anggota kegiatan DPD RI di daerah pemilihan. “Dengan laporan kegiatan anggota DPD RI didaerah diharapkan kita bisa mengetahui hal-hal yang bisa diangkat secara nasional menjadi  persoalan kelembagaan dan persoalan –persoalan yang cukup diselesaikan di tingkat provinsi,” kata Irman Gusman dalam pengantar Sidang di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Sen
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI