x
Panitia Perancang Undang Undang

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bertugas :

1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;

2. Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

3. Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;

4. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna;

5. Melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna;

6. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh komite;

7. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;

8. Melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;

9. Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;

10. Mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas komite;

11. Mengoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan

12. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:

1. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum;

2. Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan

3. Mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.

Laporan Kesiapan Komite Membahas Prioritas Prolegnas 17 Februari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan Komite DPD RI dengan agenda Penyampaian hasil pembahasan komite mengenai pembidangan Rancangan Undang-Undang (RUU) dari lingkup tugas masing-masing Komite, Selasa (17/02/2016). Bertempat di Ruang Rapat Gedung B DPD RI, Ketua PPUU, Gede Pasek Suardika mengungkapkan harapannya, “kami berharap bisa diberikan laporan hasil masing-masing Komite, sehingga kita menemukan formula bersama untuk menga
Rapat PPUU : Penyampaian 53 RUU Prolegnas 2015-2019 10 Februari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Berdasarkan hasil rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada 9 Februari 2015 lalu, terdapat 53 Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015 – 2019 yang masuk dalam lingkup tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  Hasil rapat dan konsinyering tersebut dilaporkan Ketua Panita Perancang Undang-Undang (PPUU), Gede Pasek Suardika, dalam Rapat Pleno PPUU, Selasa pagi (10/02/15). “Ada 53 yang me
PPUU DPD RI Bahas RUU Wawasan Nusantara bersama Lemhanas 03 Februari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Menindaklanjuti pembahasan materi Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar di Ruang PPUU DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (03/02/15). Mewakili Gubernur Lemhanas, hadir dalam rapat Mayjen TNI (Purn) Mar. Eddy Oetomo (Taprof Bidang Wawasan Nusantara) dan Laksda TNI Ari Soedewo, SE (Tenaga Ahli Bidang Pengkaji Bidang Geopolitik
Sidang Paripurna DPD Menyetujui 85 RUU Prolegnas 2015-2019 28 Januari 2015
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyetujui 85 Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif dalam list Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019, di antaranya 13 RUU usul inisiatif dalam list Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Rinciannya 25 RUU bidang politik dan hukum (9 RUU dilengkapi naskah akademik dan draft), 32 RUU bidang ekonomi dan sumberdaya alam (9 RUU dilengkapi naskah akademik dan draft), 18 RUU bidang sosial, budaya, kepemudaan, dan kesehatan (6 RUU dilengkapi naskah akademik dan draft)
Pengambilan Keputusan Dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI 28 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id – “Pertimbangan ini dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat dengan pemerintah, para pakar, dan pelaku pembangunan dalam berbagai kesempatan rapat kerja dan kunjungan kerja ke daerah,” ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Pandindang mengawali paparan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI. Ajiep berharap melalui Pertimbangan DPD RI, maka penyusunan dokumen RAPBNP Tahun Anggaran 2015 menjadi lebih baik, realistis dan sesuai dengan aspirasi rakyat di seluruh daerah.
PPUU Perdalam Materi RUU Wawasan Nusantara 27 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Pada Selasa (27/01/15) Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadakan Rapat Dengar pendapat (RDP) dalam rangka memperdalam materi RUU Wawasan Nusantara sebagai salah satu usul inisiatif DPD. Terkait pendalaman tersebut, PPUU mengundang Dr. Sujito (Guru Besar Ilmu Hukum UGM) Dr. Burhan Magenda (Guru Besar Ilmu Politik UI) dan Laksamana Madya TNI, Dr. D.A Mamahit. Menurut Laksamana Madya TNI, Dr. D.A Mamahit, Wawasan Nusantara merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju
Pleno PPUU : Persiapan Program Dan Agenda Tim Kerja 27 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Menindaklanjuti hasil rapat pleno sebelumnya, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) membahas program dan agenda untuk Tim Kerja RUU tentang Wawasan Nusantara dan RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.(P3), pada Selasa (27/01/15). “PPUU telah menyusun konsep program dan jadwal kegiatan. Pertama, tahap persiapan, tahap penyusunan naskah akademik, tahap penyusunan terhadap RUU dan tahap penyempurnaan RUU,” jelas Pimpinan Rapat, Gede Pasek Suard
Rapat Gabungan PPUU Dengan Komite-Komite Di DPD RI 20 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Pada Selasa Siang (20/01/2015), Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Para Pimpinan Komite DPD RI dalam rapat gabungan dengan agenda pembahasan usul Prolegnas Periode Tahun 2016 – 2019 di Gedung B, kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hadir dalam rapat diantaranya Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani (Senator asal Sulawesi Utara), Wakil Ketua Komite IV, Ajiep Padindang (Senator asal Sulawesi Selatan), dan Ketua Komite I, Hardi Selamat Hood (Senator asal Kepulauan Riau).
PPUU DPD RI Tetapkan Jadwal Dan Program Kerja 20 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Pada awal Masa Sidang II Tahun 2014-2015, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mulai merancang sejumlah agenda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/01/2015). Agenda utama yang dibahas dan diputuskan diantaranya mengenai Program Kerja PPUU Tahun 2015, serta pembahasan dan pengesahan Jadwal Kegiatan PPUU Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2015.  Setelah menyetujui jadwal kegiatan PPUU, rapat yang dipimp
Sidang Pleno PPUU : Pembahasan Usul Prolegnas dan Laporan Perkembangan Law Center DPD RI 25 November 2014
Jakarta, dpd.go.id – Pada Selasa (25/11/2014), Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan sidang pleno dengan agenda; 1. Pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Usul DPD RI Tahun 2015-2019; 2. Laporan Perkembangan Law Center DPD RI, dan 3. Lain-lain.Bertempat di Ruang Rapat PPUU, Gedung B DPD RI, sidang dimulai dengan pembahasan matriks Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Prolegnas DPD RI tahun 2015-2019 yang diserahkan oleh Komite IV DPD RI. Dalam matriks, dilaporkan bahwa Komite IV merum
× Belum ada Data
  • Galeri Foto
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI