Panitia Perancang Undang Undang DPD RI
INFO Kegiatan DPD RI
Aspirasi
  • Nama : Ir. Dedy Kurniawan
    DPD RI memiliki pengaruh besar, jadi saya harap untuk memperhatikan permasalahan infrastruktur di Medan. Tolon
  • Nama : sugeng widodo
    kami sebagai praktisi bidang ekonomi kemasyarakatan berharap pemerintah lebih mempermudah para pemula pengusaha agar lebih bisa ma
  • Nama : rasyid
    UU No. 4/2009 tentang minerba agar secepatnya dikeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis karena semua kabupaten di Indon
  • Nama : DICKY WICAKSONO
    PARA PEMODAL DI DAERAH HARUS MENGETAHUI TENTANG PASAR MODAL DI INDONESIA.
  • Nama : kunti badiah
    DPD seharusnya tidak boleh dari parpol!
  • Nama : Mohammad Novriz
    Selain untuk memberikan perlindungan dalam soal kepemilikan tanah dan menjaga pencemaran budaya dan lingkungan, Bali perlu mendapa
  • Nama : Muhammad HS
    ------------------------------------------------------------------ Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia Jl. Dahlia Raya No.195 P
Panitia Perancang Undang Undang DPD RI

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bertugas :

1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;

2. Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

3. Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;

4. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna;

5. Melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna;

6. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh komite;

7. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;

8. Melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;

9. Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;

10. Mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas komite;

11. Mengoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan

12. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:

1. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum;

2. Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan

3. Mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.

Berita Terkini
05 Mei 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD RI melakukan kerjasama dengan tiga (3) Perguruan Tinggi daerah. Perguruan Tinggi tersebut antara lain Universitas Bengkulu, Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Mahasaraswati Bali. Pelaksanaan kerjasama antara DPD RI dengan Perguruan Tinggi tersebut berlangsung di Ge ...
04 Maret 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional berangkat dari keanekaragaman budaya dan tradisi Indonesia yang membutuhkan perlindungan secara hukum. Tidak dapat dipungkiri, beberapa kekayaan budaya Indonesia telah diakui sebagai milik bangsa lain. ...
04 Maret 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Sidang Pleno Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung pada Selasa Siang (04/03/14) membahas 7 (tujuh) Rancangan Undang Undang yang disampaikan oleh DPR dan Pemerintah kepada PPUU DPD untuk diminta pandangan dan dilakukan klasifikasi RUU. PPUU ...
25 Oktober 2013
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Maraknya kasus suap yang dilakukan oleh kepala daerah terjadi merata di seluruh daerah. Dalam catatan Anggota DPD I Wayan Sudirta, tertangkapnya 158 Bupati/Walikota dan 17 Gubernur karena kasus korupsi, telah membuat masyarakat antipati terhadap pejabat publik. Pernyataan tersebut disampaikan Wayan dalam dialog ‘DPD RI Menyapa’ ...
01 Oktober 2013
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semua pihak terutama seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan DPD sampai usia ke-9, kekuatan kelembagaan DPD terus berlangsung baik dalam konteks kinerja legislasi dan pengawasan maupun dalam kedudukan konstitusional  dalam sistem kenegaraan. Pada puncaknya telah dite ...
28 Agustus 2013
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Pembahasan pada sidang Tim Kerja I (Timja) Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Rabu siang (28/08/13) terfokus pada pembahasan jadwal dan program kegiatan Timja I yang khusus membahas mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Law Center DPD RI. ...
21 Agustus 2013
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Mengawali Masa Sidang I Tahun 2013-2014, Anggota Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) menetapkan perwakilan untuk Panitia Khusus Tata Tertib DPD RI dalam Sidang Pleno ke-2 PPUU DPD RI di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/08/13). “Sidang kali ini akan menentukan tu ...
20 Agustus 2013
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-2 DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (20/08/2013). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida didampingi GKR. Hemas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Sidang paripurna kali ini mempunyai agenda tunggal yaitu mengesahkan pimpinan alat kelengkapan DPD RI, ...
19 Agustus 2013
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Sidang Pemilihan Pimpinan Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI pada hari Senin (19/8/13), dengan menetapkan I Wayan Sudirta untuk kembali menjabat sebagai ketua PPUU DPD RI pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2013 – 2014 mendatang. Sidang yang ...
15 Agustus 2013
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menggelar Sidang Paripurna setelah Anggota Dewan melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (masa reses) pada tanggal 9 Juli s.d 12 Agustus 2013. Sidang Paripurna ke 16 ini bertepatan pada bulan syawal sehingga dapat saling bersilahturahmi dan saling memaafkan.  “Kami selaku Pimpinan DPD RI ...
Sidang Tim Kerja I PPUU (2)
Sidang Pleno PPUU DPD (3)
Pelelangan Online
Perpustakaan DPD RI
Tautan Lain
Website Satelit DPD RI
Anggota DPD RI 2009-2014
Pimpinan DPD 2009-2014
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI