x
Panitia Perancang Undang Undang

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bertugas :

1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;

2. Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

3. Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;

4. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna;

5. Melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna;

6. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh komite;

7. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;

8. Melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;

9. Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;

10. Mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas komite;

11. Mengoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan

12. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:

1. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum;

2. Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan

3. Mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.

Ingin Konstruktif, PPUU DPD RI Bahas RUU Pembentukan Undang Undang 21 Januari 2016
Jakarta, dpd.go.id - Tahun 2016 PPUU DPD RI konsentrasi dalam 2 Rancangan Undang Undang (RUU) yakni RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah dan RUU tentang pembentukan Undang Undang seperti yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) siang ini 21 Januari 2016 dimana DPD RI berkeyakinan mekanisme pembentukan konstruktif undang-undang yang konstitusional menjadi dasar bagi penguatan representasi daerah dalam tahap pembentukan hukum ditingkat pusat. Dr. Bayu Dwi Anggono Dosen ilmu perundang-undangan dari Universitas Jember dan Dr. Ilham He
Buka Masa Sidang III, PPUU Tancap Gas Perjuangkan 5 Usul Inisiatif Pada Prolegnas 2016 14 Januari 2016
Jakarata, dpd.go.id - Memasuki masa sidang III tahun sidang 2015 - 2016, PPUU gelar rapat pleno guna membahas RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 di DPR dimana akan diperjuangkan 5 usul inisiatif pada Prolegnas tahun ini. "Akan kita perjuangkan minimal 5 usul inisiatif DPD pada Prolegnas tahun 2016" terang Dajasarmen Purba, Senator asal Kepuluan Riau yang juga Wakil Ketua PPUU saat membuka rapat pleno tersebut pada 14 Januari 2016 didampingi Baiq Diyah Ratu Ganefi Senator asal Nusa Tenggara Barat. Selain pembahasan RUU Prolegnas Prior
DPD RI serahkan RUU usul Prolegnas DPD RI Tahun 2016 pada DPR dan Pemerintah 10 Desember 2015
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghadiri Rapat Koordinasi tripartit antara DPD RI, DPR RI dan Pemerintah dengan agenda membahas Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016. Hadir dalam rapat, Wakil Ketua PPUU Baiq Diyah Ratu Ganefi dengan anggota PPUU DPD RI, Pimpinan dengan Anggota Baleg DPR RI, dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya . Rapat Koordinasi dipimpin Sareh Wiyono, Ketua Badan Legislasi DPR RI di Ruang Rapat
Harmonisasi RUU Sistem Budidaya Tanaman 02 Desember 2015
Jakarta, dpd.go.id – Terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (SBT), Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan expert meeting dalam rangka mendalami dan membedah kembali substansi RUU Sistem Budidaya Tanaman tersebut, Rabu (02/12/15).  Expert meeting yang dipimpin oleh Ketua PPUU, Afnan Hadikusumo (Senator asal Yogyakarta), turut menghadirkan tim ahli dari Komite II, Prof. Dr. Ir. Sobir, Imadudin Abdu
Pemantapan Konsepsi RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik 02 Desember 2015
Jakarta, dpd.go.id – Expert Meeting Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan para ahli membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di Ruang Rapat PPUU, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (02/12/15). “Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi pengayaan materi-materi terkait dengan pelaksanaan penyusunan RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang dilakukan pembahasannya oleh Komite II,” jelas pimpinan sidang, Afnan Hadikusumo (Sena
PEMENANG KAJIAN PENELITIAN LAW CENTER - PPUU DPD RI TAHAP I 30 September 2015
Berdasarkan SK Sesjen DPD RI Nomor 639 Tahun 2015 Tanggal 26 Agustus 2015 perihal Penetapan Proposal Terpilih Kajian Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015, dan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pedoman Kajian pasal 51 ayat (4) dan ayat (6) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengumumkan Peneliti beserta Proposal Kajian terpilih sebagai pemenang melalui situs DPD. Berikut daftar pemenangnya:
Rapat Gabungan PPUU Bersama Pimpinan Komite Membahas Usulan Prolegnas Prioritas Tahun 2015-2019 16 September 2015
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan pembahasan klasifikasi usulan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dalam rapat gabungan bersama pimpinan Komite DPD yang digelar di Ruang Rapat PPUU, Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/09/15). Menurut pimpinan rapat, Baiq Diyah Ratu Ganefi (Senator asal NTB), klasifikasi tersebut dilakukan karena masih adanya usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum memiliki naskah akademik da
Dana Perimbangan Diharapkan Mampu Mengurangi Ketimpangan Sumber Pendanaan Pemerintah Antara Pusat dan Daerah 24 Agustus 2015
Jakarta,dpd.go.id - Panitia Khusus (Pansus) DPD RI menyelenggarakan rapat dengan pokok pembahasan Program Kerja Pansus RUU tentang PKPD di Ruang Rapat PPUU Lantai 3, Gedung B DPD RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015). Dr.H.Ajiep Padindang,SE.MM (Senator asal Provinsi Sulawesi Selatan) yang merupakan Ketua Pansus PKPD DPD RI memimpin jalanya rapat didampingi oleh Wakil Ketua Pansus PKPD DPD RI, Muhammad Afnan Hadikusumo (Senator asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Ajiep memaparkan program dan jadwal kerja Pansus diantaran
Afnan Hadikusumo Ditetapkan Sebagai Ketua PPUU DPD RI 18 Agustus 2015
Jakarta, dpd.go.id – Selasa (18/08/2015), segenap anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menetapkan Muhammad Afnan Hadikusumo (Senator asal DI Yogyakarta) sebagai Ketua PPUU untuk periode Tahun Sidang 2015-2016 mendatang.  Selain Afnan yang ditunjuk menjadi ketua, anggota lainnya yang terpilih sebagai Pimpinan PPUU adalah Djasarmen Purba (Senator asal Kepulauan Riau) dan Baiq Diyah Ratu Ganefi (Senator asal NTB) yang masing-masing merupakan perwakilan dari wilayah Barat dan Timur.  &ld
Keputusan DPD RI Dalam Sidang Paripurna ke-13 09 Juli 2015
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke-13 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (09/07/2015) pagi. Dua hal yang menjadi agenda pokok dalam Sidang Paripurna ke-13 DPD yaitu, laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI dan Pengesahan Keputusan DPD RI. Alat Kelengkapan DPD RI meminta pengesahan dalam Sidang Paripurna ke-13 diantaranya, Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV DPD RI. Disampaikan Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani
× Belum ada Data
  • Galeri Foto
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI