x
Panitia Perancang Undang Undang

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bertugas :

1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;

2. Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

3. Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;

4. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna;

5. Melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna;

6. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh komite;

7. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;

8. Melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;

9. Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;

10. Mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas komite;

11. Mengoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan

12. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:

1. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum;

2. Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan

3. Mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.

PPUU Sahkan RUU Ketahanan Keluarga 29 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Rapat gabungan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dan Komite III DPD RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga setelah sebelumnya terjadi pembahasan yang cukup alot terkait bab sanksi dan penentuan judul RUU pada rapat gabungan (Ragab) 16 November lalu. Bertempat di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ragab yang dipimpin Wakil Ketua PPUU, Abdul Qadir Amir Hartono, senator asal Jawa Timur, selain menyepakati penghapusan perihal sanksi, dibaha
Judul dan Sanksi Jadi Bahasan Ragab RUU Ketahanan Keluarga 16 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Tingginya angka kekerasan, perceraian, melonjaknya angka kemiskinan dan hadirnya fenomena penyimpangan sosial merupakan salah satu dampak dari ketidakberfungsian keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam sebuah negara. Akan tetapi, kebutuhan pemenuhan atas pengaturan dan pemenuhan hak keluarga di Indonesia belum menjadi prioritas dalam lingkup pengembangan manusia, dan pembangunan masyarakat madani. Hal ini ditandai belum adanya undang-undang yang secara komprehensif mengatur mengenai ketahanan keluarga. Hal te
DPD Siap Jembatani Harmonisasi Hukum Daerah dan Pusat 18 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id –Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rembuk Nasional dengan tema “Membangun Harmonisasi Legislasi Nasional dan Legislasi Daerah, Rabu (18/10/17). Acara yang dibuka langsung oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta, menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto (Staf Ahli Menteri Dalam Negeri), Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Supandi (Ketua Muda Mahkamah Agung) dan Gede Pasek Suardika (Ketua PPUU DPD RI). Dalam m
Susun Prolegnas, PPUU Gelar RDPU dengan 3 Universitas 14 September 2017
Jakarta, dpd.go.id –Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Penelitian Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, serta Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kamis siang (14/09/17). “Rapat kali ini merupakan pertemuan untuk mendengarkan paparan narasumber terkait penyusunan Prolegnas DPD RI Prioritas Tahun 2018. Ekspektasi masyarakat terhadap penyusunan legislasi yang pro terhadap kepent
Bahas 2 RUU, Ini yang Disepakati PPUU dan Komite 1 13 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat gabungan (ragab) dengan pimpinan komite 1 di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/09/2017). Dalam membuka rapat gabungan kali ini, Gede Pasek menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) agenda yang perlu dibahas dan disepakati bersama yaitu dalam rangka harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU Pemerintahan Daerah Kepulauan dan RUU tentang Eti
Gede Pasek Gantikan Afnan Hadikusumo Pimpin PPUU 22 Agustus 2017
Jakarta, dpd.go.id – Bertempat di Ruang Rapat Komite IV, Gedung B DPD RI, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat pleno pertama Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018. Pada pemilihan kali ini terdapat 3 (tiga) calon yang diajukan, yang merupakan wakil dari masing-masing wilayah yakni, H. Nofi Candra (senator asal Sumatera Barat) Abdul Qadir Amir Hartono (senator asal Jawa Timur) dan Gede Pasek Suardika (senator asal Bali). Secara musyawarah mufakat, rapat yang dip
PPUU DPD RI Sahkan Jadwal Kegiatan Masa Sidang V Tahun 2016-2017 03 Mei 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Agenda pleno kita pada hari ini adalah pembahasan dan pengesahan jadwal kegiatan PPUU Masa Sidang V Tahun 2016-2017, pembagian kelompok uji shahih RUU tentang Penanggulangan Bencana dan pembagian kelompok penguatan fungsi legislasi DPD, “ ungkap Ketua PPUU Muhammad Afnan Hadikusumo (Senator asal DI Yogyakarta), membuka rapat, Rabu (03/05/2017). Setelah menyepakati jadwal kegiatan di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua PPUU, Djasarmen Purba, S
Marhany Victor Poly Pua: Kemajuan suatu Negara tercermin dari Kesigapan dalam Penanganan Bencana 27 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) se Wilayah Timur yang digelar Kamis siang (27/4/2017), Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Afnan Hadikusumo (senator asal DIY) kembali menegaskan bahwa, latar belakang revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah  adanya usulan dari Masyarakat Peduli Bencana karena implementasi UU tersebut masih mengalami berbagai kendala di lapangan terutama terkait koordinasi dan anggaran. Sekretari
Kalak BPBD Jawa Tengah: 3 Fungsi Kebencanaan: Koordinator, Pelaksana, Komando 27 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Afnan Hadikusumo (senator asal DIY) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) se Wilayah Tengah yang digelar Kamis (27/4/2017) menegaskan bahwa, latar belakang revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah karena adanya usulan dari Masyarakat Peduli Bencana dan penilaian bahwa UU tersebut masih terdapat persoalan terutama terkait koordinasi dan pendanaan. H. Sumawijaya, Kepala Pelaksana BPBD Ban
Bahmid: Terdapat 3 Isu Besar terkait Penanggulangan Bencana 26 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai, implementasi UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih belum mampu mengakomodasi dan merumuskan dengan tepat dan jelas permasalahan penanggulangan bencana secara nyata di lapangan. Oleh karenanya, PPUU DPD RI mengundang para Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi se Wilayah Barat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (26/4/2017). Dalam paparannya, Fadmi Ridwan, mewakili BPBD Aceh
  • Galeri Foto
  • Galeri Video
Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI