x
Panitia Perancang Undang Undang

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bertugas :

1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;

2. Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

3. Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;

4. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna;

5. Melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna;

6. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh komite;

7. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;

8. Melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;

9. Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;

10. Mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas komite;

11. Mengoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan

12. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:

1. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum;

2. Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan

3. Mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.

Keputusan DPD RI Dalam Sidang Paripurna ke-13 09 Juli 2015
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke-13 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (09/07/2015) pagi. Dua hal yang menjadi agenda pokok dalam Sidang Paripurna ke-13 DPD yaitu, laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI dan Pengesahan Keputusan DPD RI. Alat Kelengkapan DPD RI meminta pengesahan dalam Sidang Paripurna ke-13 diantaranya, Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV DPD RI. Disampaikan Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani
Laporan Hasil FGD di Daerah Mengenai RUU Wawasan Nusantara 14 April 2015
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadakan rapat pleno dengan agenda laporan hasil Focus Group Discussion (FGD) sebagai Inventarisasi Materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wawasan Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/04/15).  Hasil laporan FGD bertujuan memperdalam dan mempertajam perumusan naskah akademik RUU Wawasan Nusantara, diselenggarakan di 3 (tiga) Universitas yaitu Universitas Sari Mutiara Indonesia (Sumatera Utara), Universitas Sam Ratulangi (
PPUU Gelar RDPU Pembahasan Revisi RUU P3 31 Maret 2015
Jakarta, dpd.go.id – Untuk memetakan lebih lanjut aspek-aspek perumusan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU P3), Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Dr. Maruarar Siahaan, Dr. Enny Nurbaningsih, Ronald Rofiandri dan Prof. Dr. Saldi Isra dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa Sore (31/03/15). Di awal rapat, Enny Nurbaningsih mempertanyakan teknis ke depan hasil Keputusan MK terhadap UU No. 12 Tahun 2011. “Apakah kita akan melakukan perubahan
RDPU Materi Pengayaan RUU Wawasan Nusantara 31 Maret 2015
Jakarta, dpd.go.id – Bertujuan untuk mengembangkan Konsepsi Ketahanan Nasional di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggagas perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Wawasan Nusantara. Menindaklanjutinya, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna mendapatkan pengayaan materi RUU Wawasan Nusantara.  “Diharapkan dari RDPU ini, kita mendapatkan basis argumentasi sebagai landasan pembentuk RUU ini dan masukan–masukan yang strategis,” jelas Anang Prihantor
Laporan Kesiapan Komite Membahas Prioritas Prolegnas 17 Februari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan Komite DPD RI dengan agenda Penyampaian hasil pembahasan komite mengenai pembidangan Rancangan Undang-Undang (RUU) dari lingkup tugas masing-masing Komite, Selasa (17/02/2016). Bertempat di Ruang Rapat Gedung B DPD RI, Ketua PPUU, Gede Pasek Suardika mengungkapkan harapannya, “kami berharap bisa diberikan laporan hasil masing-masing Komite, sehingga kita menemukan formula bersama untuk menga
Rapat PPUU : Penyampaian 53 RUU Prolegnas 2015-2019 10 Februari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Berdasarkan hasil rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada 9 Februari 2015 lalu, terdapat 53 Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015 – 2019 yang masuk dalam lingkup tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  Hasil rapat dan konsinyering tersebut dilaporkan Ketua Panita Perancang Undang-Undang (PPUU), Gede Pasek Suardika, dalam Rapat Pleno PPUU, Selasa pagi (10/02/15). “Ada 53 yang me
PPUU DPD RI Bahas RUU Wawasan Nusantara bersama Lemhanas 03 Februari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Menindaklanjuti pembahasan materi Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar di Ruang PPUU DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (03/02/15). Mewakili Gubernur Lemhanas, hadir dalam rapat Mayjen TNI (Purn) Mar. Eddy Oetomo (Taprof Bidang Wawasan Nusantara) dan Laksda TNI Ari Soedewo, SE (Tenaga Ahli Bidang Pengkaji Bidang Geopolitik
Sidang Paripurna DPD Menyetujui 85 RUU Prolegnas 2015-2019 28 Januari 2015
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyetujui 85 Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif dalam list Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019, di antaranya 13 RUU usul inisiatif dalam list Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Rinciannya 25 RUU bidang politik dan hukum (9 RUU dilengkapi naskah akademik dan draft), 32 RUU bidang ekonomi dan sumberdaya alam (9 RUU dilengkapi naskah akademik dan draft), 18 RUU bidang sosial, budaya, kepemudaan, dan kesehatan (6 RUU dilengkapi naskah akademik dan draft)
Pengambilan Keputusan Dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI 28 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id – “Pertimbangan ini dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat dengan pemerintah, para pakar, dan pelaku pembangunan dalam berbagai kesempatan rapat kerja dan kunjungan kerja ke daerah,” ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Pandindang mengawali paparan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI. Ajiep berharap melalui Pertimbangan DPD RI, maka penyusunan dokumen RAPBNP Tahun Anggaran 2015 menjadi lebih baik, realistis dan sesuai dengan aspirasi rakyat di seluruh daerah.
PPUU Perdalam Materi RUU Wawasan Nusantara 27 Januari 2015
Jakarta, dpd.go.id – Pada Selasa (27/01/15) Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadakan Rapat Dengar pendapat (RDP) dalam rangka memperdalam materi RUU Wawasan Nusantara sebagai salah satu usul inisiatif DPD. Terkait pendalaman tersebut, PPUU mengundang Dr. Sujito (Guru Besar Ilmu Hukum UGM) Dr. Burhan Magenda (Guru Besar Ilmu Politik UI) dan Laksamana Madya TNI, Dr. D.A Mamahit. Menurut Laksamana Madya TNI, Dr. D.A Mamahit, Wawasan Nusantara merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju
× Belum ada Data
  • Galeri Foto
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI