Panitia Perancang Undang Undang DPD RI
INFO Kegiatan DPD RI
Aspirasi
  • Nama : Ir. Dedy Kurniawan
    DPD RI memiliki pengaruh besar, jadi saya harap untuk memperhatikan permasalahan infrastruktur di Medan. Tolon
  • Nama : sugeng widodo
    kami sebagai praktisi bidang ekonomi kemasyarakatan berharap pemerintah lebih mempermudah para pemula pengusaha agar lebih bisa ma
  • Nama : rasyid
    UU No. 4/2009 tentang minerba agar secepatnya dikeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis karena semua kabupaten di Indon
  • Nama : DICKY WICAKSONO
    PARA PEMODAL DI DAERAH HARUS MENGETAHUI TENTANG PASAR MODAL DI INDONESIA.
  • Nama : kunti badiah
    DPD seharusnya tidak boleh dari parpol!
  • Nama : Mohammad Novriz
    Selain untuk memberikan perlindungan dalam soal kepemilikan tanah dan menjaga pencemaran budaya dan lingkungan, Bali perlu mendapa
  • Nama : Muhammad HS
    ------------------------------------------------------------------ Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia Jl. Dahlia Raya No.195 P
Panitia Perancang Undang Undang DPD RI

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bertugas :

1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;

2. Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

3. Melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;

4. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna;

5. Melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna;

6. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh komite;

7. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;

8. Melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;

9. Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;

10. Mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas komite;

11. Mengoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan

12. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:

1. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum;

2. Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan

3. Mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.

Berita Terkini
10 Oktober 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Terpilihnya pimpinan alat kelengkapan DPD RI pada Kamis (09/10/2014) kemarin, maka DPD RI menggelar sidang paripurna ke-6 dengan agenda pengesahan pimpinan alat kelengkapan. Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad didampingi Wakil Ketua DPD RI G.K.R. Hemas di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/201 ...
09 Oktober 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Memulai masa kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (Senator) periode 2014 – 2019, alat kelengkapan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) menetapkan I Gede Pasek sebagai ketua PPUU pada sidang pemilihan pimpinan alat kelengkapan di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (09/10/2014). Ditunjuk langsung oleh calon pimpinan dari ...
30 September 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id - Menjelang berakhirnya keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2009-2014, DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke-19 di Gedung  Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/09/2014). Dipimpin Ketua DPD RI Irman Gusman didampingi Wakil Ketua DPD RI Laode Ida dan G.K.R. Hemas mengage ...
10 September 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Rabu (10/09/2014) dengan agenda perbaikan permohonan. DPD RI selaku pemohon diminta membacakan hasil perbaikan posita, ...
19 Agustus 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Menindaklanjuti sidang pleno sebelumnya, Panitia Khusus Tata Tertib DPD RI kembali mengadakan sidang pleno ke-3 dengan agenda pembahasan jadwal konsinyering Pansus dan pembahasan draft Materi Tata Tertib DPD RI. Sidang yang dipimpin oleh Alirman Sori (Senator Provinsi Sumatera Barat) pada Selasa (19/08/2014) ini turut meng ...
05 Mei 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD RI melakukan kerjasama dengan tiga (3) Perguruan Tinggi daerah. Perguruan Tinggi tersebut antara lain Universitas Bengkulu, Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Mahasaraswati Bali. Pelaksanaan kerjasama antara DPD RI dengan Perguruan Tinggi tersebut berlangsung di Ge ...
04 Maret 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional berangkat dari keanekaragaman budaya dan tradisi Indonesia yang membutuhkan perlindungan secara hukum. Tidak dapat dipungkiri, beberapa kekayaan budaya Indonesia telah diakui sebagai milik bangsa lain. ...
04 Maret 2014
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Sidang Pleno Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung pada Selasa Siang (04/03/14) membahas 7 (tujuh) Rancangan Undang Undang yang disampaikan oleh DPR dan Pemerintah kepada PPUU DPD untuk diminta pandangan dan dilakukan klasifikasi RUU. PPUU ...
25 Oktober 2013
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – Maraknya kasus suap yang dilakukan oleh kepala daerah terjadi merata di seluruh daerah. Dalam catatan Anggota DPD I Wayan Sudirta, tertangkapnya 158 Bupati/Walikota dan 17 Gubernur karena kasus korupsi, telah membuat masyarakat antipati terhadap pejabat publik. Pernyataan tersebut disampaikan Wayan dalam dialog ‘DPD RI Menyapa’ ...
01 Oktober 2013
http://www.dpd.go.id/ Jakarta, dpd.go.id – DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semua pihak terutama seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan DPD sampai usia ke-9, kekuatan kelembagaan DPD terus berlangsung baik dalam konteks kinerja legislasi dan pengawasan maupun dalam kedudukan konstitusional  dalam sistem kenegaraan. Pada puncaknya telah dite ...
Sidang Tim Kerja I PPUU (2)
Sidang Pleno PPUU DPD (3)
Pelelangan Online
Perpustakaan DPD RI
Tautan Lain
Website Satelit DPD RI
Anggota DPD RI 2014-2019
Pimpinan DPD 2014-2019
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI