x
KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMITE I DPD RI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015

KOMITE I DPD RI

DENGAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA;

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (KHUSUSNYA MENGENAI DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH - DESERTADA, DAERAH OTONOM BARU - DOB DAN OTSUS PAPUA)

 

Jakarta, Senin, 30 November 2015

------------------- 

 

Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan agenda pembahasan mengenai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015; pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Peraturan Pemerintah mengenai Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), progress revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dan mengenai Otonomi Khusus Papua. Setelah mendengar pemaparan dari Menteri Dalam Negeri RI dan dilanjutkan dialog intensif anggota Komite I DPD RI maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Komite I DPD RI mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal:
    1. Persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015;
    2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
    3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai Peraturan Pemerintah mengenai Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), progress revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah,  dan
    4. Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
  2. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, maka Komite I DPD RI mendorong agar Kementerian Dalam Negeri untuk:
    1. Mengantisipasi sejumlah daerah yang berpotensi terjadi kerawanan sosial selama tahapan pelaksanaan Pilkada;
    2. Memperhatikan distribusi logistik Pilkada terutama pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kesulitan geografis yang tinggi; dan
    3. Menjaga netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
  3. Komite I DPD RI mendorong agar Kementerian Dalam Negeri segera melanjutkan kebijakan penataan data kependudukan untuk memberikan kepastian mengenai validitas data tunggal (single identity) kependudukan;
  4. Terkait dengan kebijakan Penataan Daerah maka Komite I DPD RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dapat secara konsisten melaksanakan kebijakan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dengan memberikan prioritas pada daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah-daerah tertentu serta melaksanakan mekanisme dan ketentuan yang tercantum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Komite I DPD RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait lainnya serta melakukan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada jajaran Pemerintahan Daerah;
  6. Terkait dengan peralihan beberapa kewenangan dari daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat akibat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Komite I DPD RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk dapat segera melakukan kajian dan pendalaman secara komprehensif terkait efektivitas keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai peralihan kewenangan tersebut;
  7. Terkait dengan persoalan penerapan Otonomi Khusus Papua maka Komite I DPD RI mendorong agar Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan pendekatan integratif untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan rakyat di Papua.

 

Jakarta, 30 November 2015

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMITE I

 

TTD

 

Drs. H. Akhmad Muqowam

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI,

 

TTD

 

Tjahjo Kumolo, SH

01 Desember 2015
Kembali
LIVE STREAM