x
Komite II DPD RI Dorong Optimalisasi Ketersediaan Energi melalui RUU Inisiatif Energi Terbarukan

Merosotnya ketersediaan energi di Indonesia yang kini berada pada peringkat 47 di dunia dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Guna mengoptimalkan ketersediaan energi,maka pemanfaatan energi terbarukan merupakan solusi terbaik. Untuk itu penyusunan RUU energi terbarukan merupakan hal yang mendesak.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komite II,Parlindungan Purba pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Masyarakat Energi Terbarukan (METI) di Gedung DPD RI,Jakarta. (31/01)

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum METI, Surya Darma mengemukakan bahwa pemanfaatan energi terbarukan sejak tahun 2006 bersifat statis, padahal kondisi pemenuhan energi dari fosil semakin menipis.

" Sejak 2006, energi terbarukan dimunculkan,pergerakan pemanfaatannya sangat statis. Padahal energi terbarukan merupakan solusi terbaik bagi pemenuhan kebutuhan energi yang semakin sulit dipenuhi oleh energi fosil,karena dapat memberikan ketahanan energi dan ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Surya Darma juga menyampaikan dukungannya terhadap Inisiatif DPD RI dalam membuat RUU energi terbarukan sebagai payung hukum dalam pemanfaatan energi terbarukan.

" Payung hukum dalam tatanan yang lebih spesifik bagi energi terbarukan merupakan hal yang penting mengingat UU No 30 Tahun 2007 yang sudah mewajibkan penggunaan energi terbarukan belum mampu mencapai target. Kami berkesimpulan bahwa hal ini harus diatur di tatanan yang lebih tinggi yaitu di perundang -undangan. Untuk itu usul inisiatif DPD dalam membuat RUU ini sangat kami dukung."

Sementara itu, Pendeta Marthen menyampaikan bahwa kurangnya keberpihakan pemerintah juga menjadi salah satu hambatan dalam pemanfaatan energi terbarukan.

" Kurangnya keberpihakan Pemerintah merupakan salah satu hambatan dalam pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu harus ada sinergi antara Pemerintah, industri dan masyarakat sehingga terdapat pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi berbentuk UU,diharapkan pemanfaatan energi terbarukan menjadi lebih optimal," pungkas anggota DPD RI Sulawesi Barat tersebut. (vic/ars)

31 Januari 2017
Kembali
LIVE STREAM