x
124 Senator serahkan laporan kekayaan ke KPK

JAKARTA—Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk mengumumkan laporan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Karenanya, 124 dari 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014 mengumuman harta kekayaan mereka di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan--Jakarta, Senin (15/3).

Acara dikemas dalam tema “Membangun Kesadaran dan Mendorong Budaya Anti Korupsi”. Para senator mengumumkannya di hadapan pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Haryono Umar, serta penggiat antikorupsi seperti Todung Mulya Lubis [advocate, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII), pendiri Lubis Santosa & Maulana], Saldi Isra [dosen-cum-aktivis Universitas Andalas, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas], Zainal Arifin Mochtar (Direktur Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Universitas Gadjah Mada), dan M Fadjroel Rachman [Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia].

Mendahului acara, Ketua Panitia Akutabilitas Publik (PAP) DPD Abdul Sudarsono mengatakan, pendekatan akuntabilitas adalah salah satu upaya pencegahan korupsi. “PAP mengembangkan format kerja dalam rangka mendorong good governance dan kelembagaan budaya antikorupsi, melalukan akuntabilitas dari segenap pemegang otoritas.”

Mewakili KPK, Haryono mengutip catatan KPK bahwa 77,79% dari 84.214 pejabat eksekutif yang melaporkan harta kekayaannya; 98,66% dari 16.000 pejabat legislatif; 88,92% dari 9.935 pejabat yudikatif; dan 56,20% dari 9.925 pejabat badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) yang melaporkan harta kekayaannya. “Dari fakta nasional seperti itu, saat tingkat kepatuhan yang relatif rendah, DPD membuktikan beda,” ujarnya. “Pengumuman ini akan menjadi suri teladan bagi seluruh Indonesia.”

“Pada hari ini, kami, pimpinan dan anggota DPD periode 2009-2014 mengumumkan harta kekayaan kami kepada KPK di hadapan hadirin sekalian,” ujar Ketua DPD Irman Gusman. “Delapan anggota lainnya menyusul. Walaupun sudah ada dokumen LHKPN, namun menurut verifikasi, persyaratan belum lengkap dan belum dapat diumumkan.”

Pada kesempatan tersebut, Irman menyesalkan hasil pemantauan korupsi di beberapa negara-negara, termasuk Transparency International. Survei TII akhir tahun 2009 menyatakan, Indonesia di ranking 111 dari 180 negara dengan indeks persepsi yang terkoreksi 0,2 dari angka 2,6 tahun 2008 ke angka 2,8 tahun 2009 (angka 10, negara paling bersih korupsi; angka 0, negara paling kotor korupsi).

“Benar-benar sangat menyedihkan. Karena Indonesia berada di urutan kedua, di bawah Rusia sebagai negara yang terkorup,” ujarnya. Dia berharap, pengumuman anggota DPD melalui penyerahan LHKPN mendorong good governance, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tak hanya itu, sebagai komitmen DPD mendukung pemberantasan korupsi. “Mengatasi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang memperkaya diri sendiri,” katanya.

Terlebih lagi, pengumuman dan penyerahan LHKPN merupakan kewajiban setiap pejabat negara yang diamanahkan UU 28/1999. UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menegaskan bahwa KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.

“Agar (pejabat) diperiksa dan diaudit harta kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat,” katanya. Irman juga menyebut pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang diumumkan dan diserahkan setiap anggota DPD sebagai instrumen pengawasan terhadap sumber perolehan harta kekayaan pejabat negara, apakah yang diperoleh dari pemberian, utang, maupun yang bersumber dari pendapatan resmi atau pendapatan tak resmi.

“Memang, tidak diatur sanksi kepada pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya di hadapan publik. Namun, secara etika dan moral bukan berarti para penyelenggara negara lalai dari kewajiban tersebut. Laporan harta kekayaan para penyelenggara negara akan menumbuhkan budaya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menjalankan kekuasaan negara.”

Pemeriksaan LHKPN yang diserahkan anggota DPD kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara dituntut melaporkan harta kekayaannya melalui formulir LHKPN yang disediakan KPK yang diisi jujur, benar, dan lengkap agar KPK menganalisis, mengevaluasi, serta menilai seluruh jumlah, jenis, dan nilainya.

LHKPN yang diumumkan mendata anggota DPD asal Sumatera Utara Rudolf M Pardede yang memiliki harta kekayaan yang terbanyak (Rp 506 miliar) sedangkan yang tersedikit anggota DPD dari Lampung Anang Prihantoro. “Total kekayaan saya minus Rp 325 juta,” ujarnya, disambut tepuk tangan rekan-rekannya. Irman mengungkapkannya harta kekayaannya Rp31,8 miliar. Kedua wakilnya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas Rp 15,7 miliar dan Laode Ida lebih sedikit lagi, yakni Rp 784 juta.

Harta kekayaan yang dilaporkan merujuk posisi per tanggal, bulan, tahun saat laporan harta kekayaan dibuat. Harta kekayaan berupa harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), harta bergerak, surat berharga; uang tunai, deposito, giro, tabungan dan setara kas lainnya; piutang, dan hutang.

Harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) mencakup tanah dan atau bangunan yang dimiliki, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Harta kekayaan tanah dan atau bangunan ini seperti yang dimaksud dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Harta bergerak mencakup seluruh jenis alat transportasi dan peralatan mesin lainnya yang dimiliki, baik keperluan pribadi, usaha, maupun barang dagangan. Harta bergerak tersebut adalah alat transportasi dan peralatan mesin lainnya; peternakan, perikanan, perkebunan , pertanian, kehutanan, dan pertambangan; serta harta bergerak lainnya, yang berupa logam mulia, batu mulia, barang-barang seni dan antik, benda bergerak lainnya.

Surat berharga mencakup semua obligasi, saham dan surat berharga lainnya termasuk harta kekayaan tidak bergerak dan tidak berwujud, misalnya hak cipta, hak paten, hak usaha dan lain-lain yang dikelompokkan ke dalam surat berharga lainnya seperti bond dan future.

Uang tunai, deposito, giro, tabungan dan setara kas lainnya mencakup seluruh uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan setara kas lainnya. Selebihnya adalah piutang dan hutang, baik berupa uang maupun barang.

17 Maret 2010
Kembali
LIVE STREAM