Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
KESIMPULAN RAKER KOMITE I DPD RI DENGAN MENPAN RB DALAM PEMBAHASAN RUU EPN

Jakarta, Senin, 6 Maret 2017
-------------------

Setelah mendengarkan paparan dan pendalaman dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) beserta jajarannya terkait dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Komite I DPD RI sepakat dan sejalan dengan pendapat pemerintah, dalam hal ini MenPAN & RB, bahwa RUU Etika Penyelenggara Negara sangat penting bagi penyelenggara negara dalam rangka mengendalikan berbagai perilaku negatif aparatur dalam penyelenggaraan negara sekaligus memberikan dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Komite I DPD RI sepakat bahwa urgensi RUU Etika Penyeleggara Negara untuk dijadikan dasar bagi para penyelengggara negara dalam bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap guna membangun penegakan nilai moral, moral etika dan terwujudnya penyelenggara negara yang baik dan etis, dengan bercirikan kepribadian berperilaku menjunjung asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara; 
3. Komite I DPD RI sepakat dengan pandangan MenPAN & RB terhadap berbagai permasalahan terkait dengan aparatur negara yang meliputi: degragrasi moral, kebohongan publik, konflik kepentingan, intervensi peradilan, pelayanan publik yang tidak responsif, perlakukan yang deskriminatif dan lemahnya profesionalisme aparatur negara, sehingga kehadiran RUU Etika Penyelenggara Negara menjadi penting dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang profesional, etika dan bermoral; 
4. Komite I DPD RI mengapresiasi dukungan sepenuhnya dari MenPAN & RB atas inisiatif DPD RI dalam mendorong penyusunan RUU Etika Penyelenggara Negara dan menindaklanjutinya dengan pembentukan task force untuk merealisasikan tersusunnya Naskah Akademis dan RUU Etika Penyelenggara Negara tanpa mengurangi otonomi dan independensi kelembagaan masing-masing;

Jakarta, 6 Maret 2017

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KETUA KOMITE I,

ttd

Drs. H. Akhmad Muqowam

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
MENTERI,

ttd

H. Asman Abnur, S.E., M.Si

07 Maret 2017
Kembali
LIVE STREAM