x
Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Warning Buat Pemerintahan

Jakarta, (8/5) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad mendorong pemerintah pemerintah untuk memperhatikan aspek-aspek teknis yang akan memberikan pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 menjadi momentum proses sinkronisasi pembangunan lintas bidang dan koordinasi antar pusat-daerah maupun daerah dan daerah.
“DPD mendesak Kementrian Bappenas agar lebih memperkuat peran koordinasi lintas kementrian, sinkronisasi pembangunan pusat-daerah dan antar daerah. Dari data BPS terbaru, masih memperlihatkan ketimpangan pembangunan yang sangat curam, dimana kontribusi pulau Jawa dan Sumatera masih sangat dominan. DPD mempunyai kepentingan untuk mengawal agar proses pembangunan bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh masyarakat terutama daerah.” Tegas Farouk Muhammad dalam keterangan resminya pada hari Rabu, 6 Mei 2015.
Berdasarkan informasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh sebesar 4,71 persen (y-on-y) atau melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulai I-2015 tersebut, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,01 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,36 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 2,21 persen.
Data BPS juga mengungkapkan bahwa struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2015 masih didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,30 persen, kemudian diikuti oleh provinsi di pulau Sumatera sebesar 22,56 persen, pulau Kalimantan 8,26 persen, pulau Sulawesi 5,72 persen dan pulau-pulau lainnya sekitar 5,16 persen.
Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menambahkan, agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan belanja modal yang masih terkendala sampai saat ini, agar bisa segera dicairkan. Percepatan pencairan belanja modal akan memberikan pengaruh terhadap penyerapan anggaran, mulai berjalannya proyek-proyek infrastruktur, sehingga diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebaran pembangunan infrastruktur di seluruh pulau di Indonesia, akan bisa mempercepat pembangunan di seluruh daerah di tanah air.
“Selain itu, paket kebijakan ekonomi pemerintah harus berdampak terhadap pertumbuhan sektor tradable, seperti pertanian dan industri.” Pungkas Doktor lulusan University of Florida Amerika Serikat (AS) ini. 
DPD RI memandang tantangan perekonomian kedepan akan jauh lebih komplek, jika pemerintah gagal mengangkat pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2015, maka prospek ekonomi tahun 2016 akan semakin suram. DPD mendesak agar proses koordinasi lintas departemen antar instansi pemerintah maupun pusat dan daerah diperkuat.

06 Mei 2015
Kembali
LIVE STREAM