Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
20 Juni 2010

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). UU MD3 mengamanatkan bahwa sebelum pembukaan tahun sidang DPR dan DPD, disampaikan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama antara anggota DPR dan anggota DPD yang diatur secara bergantian.

Biasanya, DPD menggelar Sidang Paripurna Khusus setiap tanggal 23 Agustus yang dihadiri Gubernur, Bupati, Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia untuk mendengar pidato Presiden tentang Pembangunan Daerah. Sebelumnya, setiap tanggal 16 Agustus 2009 DPR menggelar Rapat Paripurna DPR untuk mendengar Pidato Presiden dan Nota Keuangan.

Menyongsong tanggal 16 Agustus itu, Panitia Musyawarah DPD mengadakan rapat di lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7), yang membahas berbagai persiapan dan antisipasi persoalan mengingat kegiatan ini baru, baik untuk DPR maupun DPD. Rapat menghasilkan Tim Kerja Persiapan Sidang Bersama DPR dan DPD yang diketuai I Wayan Sudirta (anggota DPD asal Bali) yang anggota-anggota tetapnya Wahidin Ismail (Papua Barat), Dani Anwar (DKI Jakarta), John Pieris (Maluku), Bambang Susilo (Kalimantan Timur), dan Muhammad Syukur (Jambi).

Anggota-anggota tidak tetapnya ialah ketua-ketua Komite I DPD, Komite II DPD, Komite III DPD, dan Komite IV DPD sebagai alat kelengkapan DPD yang bergumul dengan politik pembangunan dan berbagai persoalan masyarakat. Tim Kerja ini bertugas untuk menganalisis aspek hukum, menyiapkan materi politik kelembagaan DPD untuk menggelar sidang bersama antara anggota DPR dan anggota DPD, memantau ritme politik publik dan media massa guna mengembangkan kebijakan lanjutannya, serta melakukan supervisi terhadap persiapan teknis yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD.

“DPD mempersiapkan diri, karena sidang bersama ini hanya salah satu benchmarking mekanisme kerja hubungan DPR dan DPD yang banyak diatur dalam UU MD3. Jadi, kegiatan ini salah satu ukuran bagi kita untuk membangun sistem parlemen yang baik bagi kepentingan rakyat dan negara,” ujar Wayan kepada wartawan di Pressroom DPD Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/7). Menurutnya, kini saatnya UU MD3 diuji dengan mekanisme kerja antara DPR dan DPD, agar dihasilkan produk-produk legislasi yang bermutu sekaligus meningkatkan kinerja keparlemenan.

Sebagai kelanjutan rapat, Ketua DPD Irman Gusman menyurati Presiden yang ditembuskan kepada pimpinan DPR tanggal 20 Juli 2010 dan menyurati pimpinan DPR yang ditembuskan kepada Presiden tanggal 25 Maret 2010 dan 20 Juli 2010. Melalui surat itu, Ketua DPD memberitahu Presiden dan pimpinan DPR tentang rencana tersebut. “Jika sidang paripurna bersama itu tidak dilaksanakan, maka anggota DPR dan anggota DPD berpotensi melanggar UU MD3 yang dampaknya dapat menimbulkan resistensi dan gejolak sosial politik,” demikian sebagian isi surat Ketua DPD.

Wayan menambahkan, “DPD akan bekerja keras untuk melaksanakan UU MD3 tersebut. DPD berharap ada komitmen politik DPR dan Presiden agar konsisten melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang. DPD berusaha agar di mata publik lembaga parlemen semakin dipercaya. Jangan sampai publik menuding DPD jika sidang bersama antara anggota DPR dan anggota DPD tidak dilaksanakan sebagaimana bunyi Pasal 268 dan Pasal 199, sehingga potensi tuduhan pelanggaran UU akan ditujukan kepada tidak saja DPD tetapi juga DPR dan akhirnya mengait kepada Presiden. Oleh karena itu, DPD berusaha menutup kemungkinan tuduhan itu agar tidak terjadi.”

Dani mengatakan, pimpinan DPR dan pimpinan DPD telah mengadakan rapat. “Tetapi rapat berujung pada DPR tidak mau melakukan sidang bersama dengan DPD. Alasan mereka, yang menurut kami sangat tidak masuk akal, peraturan tata tertib untuk mengadakan sidang bersama belum selesai dibuat. Padahal, kedudukan UU MD3 lebih tinggi ketimbang Peraturan Tata Tertib DPR. Dan, sebetulnya DPR bisa menyusun pedoman di bawah peraturan tata tertib itu dalam rangka pelaksanaan sidang bersama.”

“Tiga kali pertemuan konsultasi ternyata belum ada hasil akhir bagaimana sidang bersama dilaksanakan. Sudah ada UU-nya tapi menjelang tanggal 16 Agustus, belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan ada jalan keluar dan sidang bersama bisa terwujud,” tukas Wayan.

Apa konsekuensi hukumnya? Dani menyatakan, “Apabila DPR tidak mau melakukan sidang bersama dengan DPD maka anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden berpotensi untuk dituduh melanggar UU MD3. Persoalannya, DPR tidak mau menggelar sidang bersama untuk mendengarkan pidato kenegaraan yang secara rutin dilakukan setiap tanggal 16 Agustus. Mereka ingin tetap seperti yang lalu, di mana DPD sekadar undangan. Padahal, bunyi UU MD3 itu menekankan sidang dilakukan bersama antara DPR dan DPD secara bergantian. Ketua pimpinan sidangnya disepakati, yaitu ketua DPR. Kalau ini yang terjadi akan menimbulkan polemik ketatanegaraan.”

“DPD yakin, pertimbangan DPD menjadi pemikiran Presiden dan DPR untuk mencari jalan keluar, agar UU MD3 tidak dilanggar,” sambung Wayan. “Karena UU ini dibuat DPR dan Pemerintah maka DPR dan Pemerintah yang di garis depan untuk melaksanakannya dan DPD akan mengikutinya. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, DPR dan Presiden jangan melangkah di luar aturan yang nyata-nyata eksplisit dalam UU ini. Kalau harus berandai-andai, DPD menyiapkan Tim Kerja semata-mata agar DPD tidak dianggap melanggar UU ini. DPD tetap akan menyelenggarakannya, kalau DPR belum siap setelah himbauan ini maksimal dilakukan.

Ditegaskan Dani, “Kalau DPR belum siap, DPD tetap akan menyelenggarakannya. Kami yang memberi undangan kepada DPR dan Presiden. Begitu antisipasinya. Dua kali kami mengirim surat, tapi sampai sekarang belum ditanggapi oleh DPR. Sidang bersama ini bukan persoalan gengsi tetapi, yang terpenting, sidang bersama ini diperintah UU. Siapapun harus melaksanakan UU.”

“Maksudnya,” timpal Wayan, “Kalau DPR belum siap karena ada alasan lain, biar kami yang menyelenggarakan. Supaya kami tidak dianggap melanggar UU.” Jika sidang bersama antara anggota DPR dan anggota DPD terlaksana maka acara tersebut hanya kelanjutan konvensi yang selama ini dipraktikkan DPD. “Sangat wajar bila konvensi terus dibangun atau terbangun, mengingat proses demokratisasi sedang terus berlangsung di negara kita. Apalagi, untuk acara ini UU sudah sangat jelas memberikan perintah.”

Pasal 199 ayat (5) dan Pasal 268 ayat (5) menyatakan, sebelum pembukaan tahun sidang, anggota DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian. “Jadi, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang bersama antara anggota DPR dan anggota DPD,” tukas Wayan. Menurut Dani, “Pasal 199 dan Pasal 268 adalah pasal yangautomaticly berlaku setelah UU itu diketok, jadi bukan termasuk pasal peralihan.”

Mengimplementasikan pasal-pasal itu, DPD menyiapkan pedoman pelaksanaan sidang bersama yang sistematikanya, antara lain, pimpinan sidang bersama adalah pimpinan DPR dan pimpinan DPD sedangkan ketua sidangnya adalah ketua DPR; serta agenda sidang meliputi pidato kenegaraan, kebijakan nasional, kebijakan pembangunan daerah, dan nota keuangan. DPD, lanjut Wayan, mendukung langkah DPR untuk mematangkan berbagai format berkenaan dengan mekanisme kerja antara DPR dan DPD sesuai dengan isi surat Ketua DPD kepada pimpinan DPR.

Dani mengingatkan bahwa masa sidang sekarang berakhir tanggal 30 Juli 2010. “Setelah reses, kami langsung mendengarkan pidato kenegaraan. Jadi, waktunya hanya tinggal 8 hari. Kami berharap, sejak hari ini hingga penutupan masa sidang ini sudah ada titik temu antara pimpinan DPR dan pimpinan DPD, sehingga polemik tidak akan muncul saat pelaksanaan sidang bersama.”

Kembali

timoteus
08 Mei 2013 17:01:30
timoteuscuex@ymail.com

"apakah nama nama sidang MPR"

KOMENTAR




Max 160 Karakter
Berapa hasil dari 22 + 3 =

Anggota DPD RI 2009-2014
Pimpinan DPD 2009-2014
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI