x
KOMITE III DPD: MASALAH KLASIK IBADAH HAJI DAN PENDIDIKAN AGAMA PERLU SEGERA DIPERBAIKI

Persoalan penyelenggaraan ibadah haji dan pendidikan agama menjadi bahasan yang mengemuka dalam rapat kerja (raker) Komite III DPD dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komite III DPD Sulistiyo, didampingi Wakil Ketua Komite III DPD, Azis Qahhar Mudzakkar dan Darmayanti Lubis, berlangsung di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Senin (15/02).

Berdasarkan pengawasan di 33 provinsi, Komite III DPD menemukan beberapa permasalahan menyangkut penyelenggaraan ibadah haji dan pendidikan agama. Masalah penyelenggaraan ibadah haji meliputi transparansi pemanfaatan dana tabungan awal, penetapan kuota yang perlu perbaikan, administrasi kelengkapan dokumen yang rumit, perlu penataan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), penataan kegiatan di asrama haji, serta masalah pemondokan yang jauh dan masalah makanan di Tanah Suci. Komite III menyatakan permasalahan timbul karena pemerintah kurang tegas dalam mengambil peran sebagai regulator atau operator. Selain itu peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan dari UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji harus segera dikeluarkan.

Sementara, Komite III menemukan masalah pendidikan agama yang meliputi sarana prasarana, pembiayaan pendidikan dan kualitas pondok pesantren masih kurang. Guru agama juga belum mendapat perhatian serius, terutama kualifikasi dan kesejahteraan.

Menanggapi peran pemerintah sebagai regulator sekaligus operator seperti yang diungkapkan Komite III tersebut, Menteri Agama Suryadharma Ali mengungkapkan perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus di Indonesia hanya 120, yang hanya mampu menangani kurang lebih 50.000 jamaah haji. “Bagaimana kalau mereka diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan ibadah haji dengan jumlah jamaah 210.000 orang, apalagi kita berikan ke perusahaan lain yang sama sekali baru yang belum mempunyai pengalaman, resikonya sangat tinggi,” ujar Suryadharma Ali. Selain itu untuk mempermudah jamaah haji, Kementrian Agama juga berupaya mendekatkan pemondokan dari 7 km (di tahun 2009) menjadi 4 km (tahun 2010).

Masalah penggunaan setoran awal ditegaskan oleh Suryadharma Ali semakin transparan, karena yang mengawasi bertambah banyak yaitu DPR RI, DPD RI, BPK, BPKP, KPK, Irjen Kementrian Agama dan Pers. Permasalahan katering yang selalu menjadi persoalan dari tahun ke tahun, ternyata juga menjadi perdebatan di internal Kementrian Agama, yaitu dalam bentuk prasmanan atau nasi kotak. Berkaitan dengan masalah peraturan pemerintah yang belum diterbitkan dan pembentukan Komisi Pengawas Haji Indonesia, Menteri Agama berjanji akan menyelesaikannya dalam periode ini.

Sedangkan, mengenai masalah pendidikan agama, Suryadharma Ali mengakui pendidikan agama memang masih kurang, karena pembiayaan berasal dari masyarakat dan belum ada standarisasi.

Dalam kesempatan ini, beberapa anggota Komite III DPD menyampaikan pendapat dan pertanyaan kepada Kementrian Agama diantaranya mengenai ongkos haji yang semakin naik, beberapa daerah yang mengharapkan menjadi embarkasi penuh, penyelesaian pemondokan yang terus menjadi masalah, bimbingan manasik haji yang perlu dimaksimalkan, dan meminta kemungkinan maskapai penerbangan selain Garuda untuk mengangkut jamaah ibadah haji.

Dalam hal pendidikan, anggota Komite III meminta Kementrian Agama untuk lebih memperhatikan mutu pendidikan madrasah, sertifikasi guru-guru agama di sekolah umum yang menjadi masalah di semua provinsi, serta masih kurangnya jumlah guru agama.

Raker ini menghasilkan beberapa usulan Komite III DPD RI kepada Kementrian Agama, yaitu: melakukan peningkatan mutu pendidikan madrasah, pondok pesantren dan pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat, melalui peningkatan sarana, prasarana, kualifikasi dan kompetensi pendidikan; memastikan status & peningkatan kesejahteraan guru honorer di lingkungan kementerian agama; menuntaskan pengesahan seluruh peraturan perundangan yang diamanatkan UU No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji & membentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia & membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat tahun 2010; melakukan langkah efisiensi terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2010 dengan mempertimbangkan hasil pengawasan haji.

Poin selanjutnya yaitu membuka peluang peran maskapai nasional lainnya dalam pengangkutan jamaah haji secara terbuka untuk efisiensi BPIH; meningkatkan pembinaan terhadap jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji untuk mencapai haji mabrur, serta mendorong peran serta Pemprov dan Kabupaten Kota dalam pelayanan jamaah haji asal daerah masing-masing dan membantu pembangunan embarkasi haji di daerah yang membutuhkan.

08 Februari 2010
Kembali
LIVE STREAM