x
Membangun Penegakan Hukum yang Mengakomodasi Keadilan Warga Tak Mampu

Disampaikan sebagai pidato sambutan Ketua DPD RI pada seminar

"Membangun politik penegakan hukum yang mengakomodasi keadilan warga tak mampu"

Permasalahan hukum yang muncul akhir-akhir ini mencederai rasa keadilan publik dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa hukum jelang tahun 2010 memang didominasi oleh kekisruhan antara lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK versus Kepolisian, pemberantasan korupsi, serta kasus-kasus mafia peradilan. Namun jugs dihiasi oleh munculnya kasus-kasus hukum yang melibatkan warga tak mampu. Untuk itu diperlukan suatu gagasan dan pemikiran untuk memperbaiki penegakan hukum bagi warga tidak mampu.

Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep equality before the law mengenai pengakuan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Untuk menerapkan Negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum yang terdiri dari supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia yang bersifat demokratis sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara, clan menciptakan transparansi serta kontrol sosial. Penerapan hukum itulah dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, disamping sebagai alat pengendalian sosial.

Namun dalam pelaksanaannya, beberapa kasus yang muncul akhir-akhir ini menunjukkan bahwa hukum tidak memihak bagi warga kurang mampu, seperti kasus Mba Minah yang mencuri 3 buah kakao clan harus berurusan dengan pengadilan. Ketiadaan pengacara dalam kasus Mba Minah tersebut membuat ia harus mengalami percobaan hukuman selama 1 bulan 15 hari. Sementara itu kasus yang berbeda, terlihat dari beberapa tersangka kasus korupsi yang merugikan Negara milyaran Rupiah. Para koruptor masih tetap bisa menjalankan hidup mewah clan ticlak mendapatkan hukuman.

Dari berbagai kasus tersebut, DPD menilai bahwa buruknya penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. Mulai dari sistem peradilan yang tidak transparan, perangkat hukum yang tidak adil, inkonsistensi aparat penegak hukum, intervensi kekuasaan, sampai perlindungan hukum yang diskriminatif. Untuk itu diperlukan reformasi sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan clan berkesinambungan.

Keteguhan komitmen clan konsistensi aparatur penegak hukum merupakan hal mendasar yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Selain itu, kualitas aparatur penegak hukum penting pula dibenahi. Untuk itu diperlukan seleksi yang ketat serta pengawasan yang komprehensif dalam setiap proses seleksi clan perekrutan aparatur penyelenggara hukum. Perbaikan hukum juga perlu ditunjang oleh oleh dasar legal formal atau undang-undang yang berpihak pada warga tak mampu. Masalah mafia peradilan yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini merupakan agenda utama dalam menciptakan peradilan yang bebas intervensi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

DPD menilai hukum tidak hanya bertautan dengan hukum itu sendiri tapi juga mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, clan budaya. Artinya, reformasi penegakan hukum juga harus berorientasi pada pembangunan ekonomi. Aturan-aturan hukum yang dibuat dari mulai tingkat pusat hingga daerah mestinya jangan hanya memberi perlindungan dan akses bagi para pelaku ekonomi kelas kakap, melainkan juga harus mengakomodasi kepentingan warga negara yang tidak mampu dalam mengembangkan aktivitas ekonominya.

Oleh karena itu, sudah saatnya keadilan harus dapat diakses oleh siapa saja, termasuk masyarakat tidak mampu. Negara bersama aparatur penegak hukum harus benar-benar menjamin acces to justice bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Berbagai masalah hukum yang merugikan masyarakat tidak mampu harus disingkirkan, penegakan hukum di Indonesia haruslah bersifat pro Poor dan pro-yustisia. Tidak memandang status sosial ekonomi masyarakatnya.

01 Februari 2010
Kembali
LIVE STREAM