x
Pemerintah Tawarkan 25% Bagian Saham PT. Newmont ke Pemda NTB

Jakarta, dpd.go.id - Pemerintah Pusat akan membagi 25 persen dari 7 persen sisa divestasi PT Newmont Nusa Tenggara pada pemerintah daerah. Penawaran tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri ESDM dalam pertemuan dengan Pimpinan serta anggota DPD RI, Selasa (21/06). Dewan Perwakilan Daerah mengadakan pertemuan tersebut untuk membahas persoalan divestasi saham PT Newmont.”Kami akan memediasi permasalahan yang terjadi di daerah terkait divestasi saham Newmont,” kata Wakil Ketua DPD GKR Hemas, yang memimpin pertemuan di ruang pimpinan DPD.

Agus Martowardojo, Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa pemerintah akan mengirimkan pusat investasi pemerintah untuk bertemu dengan pemerintah daerah dan pemegang saham Newmont, untuk menjelaskan penawaran pemerintah. Agus menerangkan bahwa pembelian divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 7% harus disampaikan ke pemerintah pusat dulu, selanjutnya pemerintah pusat akan menawarkan ke pemerintah daerah untuk memiliki usahanya sebesar 25% dari 7% tersebut. ”Tentu daerah harus memiliki konsorsium, siapa yang akan menerima 25% dari 7%. 25% dari 7% itu harus dibayar, karena pertanggungjawaban di pusat juga harus dijaga,” jelas Agus.

Agus juga mengatakan jika ada konsorsium, masing-masing daerah meminta kepada DPRD-nya untuk membuat Peraturan Daerah agar bisa membentuk BUMD. BUMD inilah yang akan menerima bagian saham tersebut. ”Nanti BUMD ini akan memiliki saham langsung ke Newmont, kalau Newmont harga sahamnya naik, dia juga akan ikut naik,” terang Agus.

Anggota DPD dari NTB, Farouk Muhammad, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kesepahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. ”Karena itu tim pusat investasi pemerintah akan menjelaskan, bahwa skema yang ditawarkan ini tidak akan merugikan, seperti yang dikhawatirkan gubernur,” kata Farouk.

Bupati Sumbawa Barat, Zulkifli Muhadli, juga menginginkan setuju dengan penawaran pemerintah pusat tersebut. Zulkifli merasa bahwa hanya Sumbawa Barat sebagai kabupaten penghasil yang menerima dampak kerugian, sehingga 25% dari 7% tersebut semestinya menjadi hak Kabupaten Sumbawa Barat. ” Kami minta Menkeu, ESDM dan DPD untuk mengkomunikasikan ke Gubernur, bahwa 24% untuk konsorsium daerah itu sudah cukup, dan yang 25% dari 7% hanya untuk kabupaten penghasil,” ungkap Zulkifli.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komite I H. Dani Anwar, Wakil Ketua Komite II Mursyid, Wakil Ketua Komite IV H. Abdul Gafar Usman, dan anggota DPD Provinsi NTB yaitu Abdul Muhyi Abidin, serta Diyah Ratu Ganefi.

(har/ify/ims)

22 Juni 2011
Kembali
LIVE STREAM