Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
18 Januari 2011

Resolusi Dewan Perwakilan Daerah di tahun 2011 yaitu ingin lebih dikenal dan dicintai publik dalam arti yang positif. Keinginan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Siti Nurbaya Bakar dalam acara Dialog Perspektif Indonesia dengan tema ”DPD RI dan Resolusi 2011” bertempat di press room DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/01). Pembicara lain dalam diskusi interaktif tersebut adalah Refly Harun (Pengamat Hukum Tata Negara) dan Cecep Effendi (Pengamat Politik).

Dalam pemaparannya, Siti Nurbaya menyampaikan evaluasi kinerja sepanjang tahun 2010 dan program yang akan dicapai sebagai resolusi 2011. Siti Nurbaya mengungkapkan kinerja DPD dan keberadaan DPD secara kelembagaan semakin baik. Di awal tahun 2010, nama DPD RI terpampang bersama dengan DPR dan MPR. Walaupun hanya sebuah nama, imbuh Nurbaya, hal itu sangat monumental.

Selanjutnya, DPD RI juga mampu mewujudkan perjuangan kerasnya mengenai sidang bersama antara DPD dan DPR RI pada Agustus 2010. Untuk sidang bersama yang baru pertama kali diselenggarakan itu, dipimpin oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Untuk tahun ini, masih menurut Nurbaya, sidang bersama yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan dipimpin Ketua DPD RI Irman Gusman.

Terkait dengan perannya sebagai perwakilan daerah, DPD RI telah dan sedang mempersiapkan gedung perwakilan di setiap propinsi. Namun, DPD menyebut gedung itu sebagai rumah aspirasi sesuai ketentuan dalam undang-undang.

”Agenda DPD lebih dikenal oleh publik dan dunia internasional,” kata Siti. Upaya yang dilakukan DPD untuk mewujudkan keinginan itu diantaranya membuat program-program yang bertujuan mengedukasi publik dan lebih banyak interaksi dengan media. Selain itu, ada juga program rutin seperti perbaikan sistem legislasi dan peraturan daerah. DPD juga ingin lebih dilibatkan dalam penyusunan RAPBN. "Karena berhubungan dengan daerah, kita ingin terlibat dalam perumusan sampai penentuan RAPBN," tegasnya.

Keberadaan DPD di masa mendatang, lanjut Siti Nurbaya, harus lebih memberikan peran, termasuk dalam proses legislasi. Ke depan, peran dan fungsi DPD harus semakin baik bagi penyelesaian persoalan bangsa.

Siti Nurbaya mencontohkan ketika terjadi polemik mengenai keistimewaan Yogyakarta. Pimpinan DPRD DIY telah menyampaikan langsung dalam sidang paripurna DPD. Hal itu mendapat tanggapan dari pimpinan DPR yang menyampaikan surat dari Marzuki Alie dengan lampiran draft RUU Keistimewaan DIY. Dengan tanggapan itu, maka fungsi dan peran DPD RI dalam proses legislasi mengalami perkembangan lebih baik. “Ke depan, kita optimistis peran dan fungsi DPD akan semakin baik bagi penyelesaian persoalan bangsa,” katanya.

Refly Harun juga sependapat dengan Siti Nurbaya soal keberadaan DPD yang kurang dikenal publik. Di media massa, DPD juga kurang mendapat porsi karena kurang menarik dari segi isu dan pemberitaan. "Sangat jarang atau bahkan tidak ada headline di media massa tentang DPD," ujarnya.

Keadaan ini membuat pamor DPD kurang dikenal, termasuk dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Karena itu, Refly berharap ada perubahan di DPD. Peran sentral perlu dimainkan oleh para senator, terutama menyangkut isu-isu yang berhubungan daerah. "Semoga nanti ada dua kamar, satu yang DPD bisa berfungsi maksimal," harapnya.

Selain itu, menurut Refly kemampuan DPD mengolah isu perlu ditingkatkan. Selama ini isu-isu yang diolah DPD sering terlambat. DPD harus mampu mengidentifikasi masalah yang akan berkembang, tetapi tidak menjadi perhatian pihak lain. Misalnya, mengenai isu perubahan iklim yang belum menjadi perhatian DPR. "Mungkin DPD sudah memberi perhatian mengenai hal-hal itu, tetapi publik belum mengetahuinya," paparnya.

Refly juga mengemukakan, untuk bisa tampil, DPD harus bisa menempatkan diri sebagai pusaran isu. Artinya, anggota DPD harus mau dan mampu mengolah isu-isu dan menyatakan apapun sikapnya, termasuk yang kontroversi sekalipun. "Peningkatan `capacity building` dan citra (image) DPD di mata publik perlu terus dilakukan terutama dengan media," katanya.

Sementara itu, Cecep Effendi mengatakan bahwa DPD harus mampu memanfaatkan momentum dan mengolah isu yang berkembang di masyarakat supaya keberadaannya semakin diakui publik. "DPD RI harus menampakkan diri. Hanya dengan cara itu, keberadaannya akan diakui publik," kata Cecep.

Menurut Cecep, ada sejumlah UU yang akan direvisi tahun ini dan terkait dengan eksistensi DPD, yaitu UU tentang Pemerintah Daerah, UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah serta UU yang mengatur mengenai pilkada. "DPD RI harus mampu memanfaatkan momentum dan mengolah isu-isu terkait revisi UU itu. Kalau tidak, publik akan mempertanyakan dimana DPD RI," ucapnya.

Selain itu, DPD RI harus menampakkan diri dalam kaitan kepentingan daerah. Cecep mengemukakan, belum banyak anggota DPD yang memberi perhatian dan olahan isunya mengenai persoalan daerah. Anggota DPD justru lebih fokus pada isu nasional, terutama mengenai politik. "Kalau peluang ini bisa dimanfaatkan anggota DPD RI maka keberadaan DPD akan semakin baik. Tidak ada kata lain, DPD harus menampakkan diri," ujarnya.

Cecep dan Refly optimistis DPD RI akan mampu meningkatkan peran dan fungsinya tahun 2011. Sekjen DPD RI Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya agar peran dan fungsi DPD semakin baik dan pihaknya optimistis hal itu dapat dilakukan.

Kembali

KOMENTAR




Max 160 Karakter
Berapa hasil dari 17 + 39 =

Anggota DPD RI 2009-2014
Pimpinan DPD 2009-2014
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI