Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
26 Februari 2013
http://www.dpd.go.id/

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Wayan Sudirta mengingatkan bahwa “syarat domisili” calon anggota DPD dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sangat merugikan DPD (daerah), karena memberikan kesempatan bagi calon di luar daerah pemilihan untuk maju menjadi calon anggota DPD. Calon anggota DPD seharusnya memenuhi syarat berdomisili di provinsi yang bersangkutan, UU 8/2012 justru meniadakannya yang berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

“DPD (daerah) berpotensi sangat dirugikan. Apakah kita membiarkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tidak menghiraukan putusan MK (Mahkamah Konstitusi)? Ini patut jadi pemikiran kita, kesepakatan kita. Sebaiknya kita mengambil inisiatif. Kalau DPR mengabaikan putusan MK, lalu siapa lagi yang menghormati putusan MK?” Wayan menyatakannya ketika membacakan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas PPUU DPD di Sidang Paripurna DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2).

Di kesempatan tersebut, ia mengemukakan beberapa isu dalam undang-undang pemilihan umum (pemilu), yaitu syarat calon anggota DPD sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa salah satu syarat calon anggota DPD ialah bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Syarat tersebut mirip ketentuan UU Pemilu sebelumnya, yakni Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diuji materi oleh DPD dan perorangan anggota DPD. Dalam amar (perintah) putusannya, MK mengabulkan permohonan DPD dan perorangan anggota DPD.

MK berkesimpulan bahwa syarat “domisili di provinsi” calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, sehingga seharusnya dimuat sebagai rumusan norma yang eksplisit dalam Pasal 12 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu).

“MK memutuskan frasa bertempat tinggal di wilayah NKRI harus dimaknai sebagai syarat domisili di provinsi yang didomisilinya bagi calon anggota DPD. Kami menyampaikannya kepada KPU agar KPU menuangkan prinsip putusan MK tersebut dalam peraturannya. Tapi KPU tidak memenuhinya. Ketentuan Pasal 12 huruf C UU 8/2012 berpotensi sangat merugikan DPD (daerah), karena memberikan kesempatan bagi calon di luar daerah pemilihan untuk maju menjadi calon anggota DPD.”

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara PPUU DPD dan KPU di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/2/2013), Ketua KPU Husni Kamil Manik beralasan bahwa ketentuan tersebut penegasan Pasal 12 huruf C UU 8/2012. Di hadapan pimpinan dan anggota PPUU DPD, ia menjelaskan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPD.

Waktu itu, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mempertanyakan mengapa di bawah UUD 1945, dua UU Pemilu bertentangan satu sama lain, khususnya ketentuan syarat domisili calon anggota DPD. Kedua UU Pemilu ialah Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“UU 12/2003 dengan UU Pemilu yang baru kan bertentangan. Yang dulu mengatakan harus berdomisili di daerah, yang sekarang menjadi tidak, justru di bawah UUD yang sama,” Ginandjar mencontohkan penafsiran leluasa oleh penguasa di hadapan para pakar dan kalangan pers di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Sabtu (29/3/2008). Ia membandingkan perbedaan kedua UU Pemilu di bawah UUD 1945 dengan rezim Soekarno dan Soeharto juga di bawah UUD 1945. “UUD-nya sama tapi diterapkan berbeda. Yang benar yang mana?”

 

Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Bagian lain, Wayan menyinggung revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Tanggal 21 Februari 2013 Tim Kerja (Timja) Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD PPUU DPD dan Wakil Ketua DPD Laode Ida bertemu Panitia Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Panja Baleg DPR).

Hasilnya, Panja Baleg DPR mendorong UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD terbagi empat undang-undang, yaitu UU tentang MPR, UU tentang DPR, UU tentang DPD, dan UU tentang DPRD. Kemudian, juga mendorong sekretariat jenderal lembaga legislatif yang mandiri dan tidak tergantung lembaga eksekutif.

“Kita harus mewaspadai usulan tersebut, karena menyangkut uji materi kita ke MK, yaitu keterlibatan DPD dalam proses legislasi. Tentunya kita mendukung peningkatan peran DPD dalam proses legislasi di UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebelum penguatan posisi DPD dalam perubahan kelima konstitusi.”

“Pengalaman kami membuktikan bahwa lobby-lobby seperti ini sejak tujuh tahun yang lalu, waktu kita membahas UU Susduk, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Kita juga lobby-lobby DPR agar (komposisi unsur) pimpinan MPR tidak seperti sekarang, ternyata mereka putuskan sendiri. Lobby-lobby itu tidak berhasil sama sekali. Lobby-lobby tetap kita teruskan, tidak bermaksud berburuk sangka, jauh lebih penting kita harus waspada. Kita berharap lobby-lobby berhasil dan putusan MK tidak membuat kita semakin lemah.”

Kembali

KOMENTAR




Max 160 Karakter
Berapa hasil dari 60 - 26 =

Anggota DPD RI 2014-2019
Pimpinan DPD 2014-2019
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI