x
TAHUN KESEMBILAN, OTONOMI KHUSUS PAPUA BELUM BERHASIL

Memasuki tahun kesembilan, otonomi khusus belum berhasil memenuhi keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi orang asli Papua. Ketentuan otonomi khusus bagi Papua Barat mengandung kerancuan dengan otonomi khusus bagi Papua, sehingga menyulitkan implementasinya dan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Kerancuan disebabkan tumpang tindih ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua Barat dengan UU Otonomi Khusus bagi Papua, UU Pemerintahan Daerah, dan UU sektoral lainnya. UU Otonomi Khusus bagi Papua berlaku menyeluruh di wilayah Papua tetapi belum didukung aturan derivatif yang menjelaskan dan merincikan tata cara dan tata laksananya.

Demikian kesimpulan Laporan Kegiatan di Daerah empat anggota DPD asal Papua Barat yang mengangkat persoalan otonomi khusus di Papua. Mereka merekomendasikan dua pokok permasalahan, yaitu penyempurnaan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat dan rekonstruksi otonomi khusus di seluruh Bumi Cendrawasih. Diharapkan, UU otonomi khusus menjadi solusi menyelesaikan persoalan Papua sekaligus mengatasi kesenjangan dalam segala bidang dengan daerah lain.

Mereka mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) DPD yang mengkaji kemacetan otonomi khusus sekaligus merumuskan draft RUU-nya bersinkronisasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dan Papua Barat. Juga mendesakkan penyelenggaraan dialog dengan Jakarta yang difasilitasi DPD melalui simposium atau lokakarya yang mengkaji komprehensif persoalan Papua.

Laporan Kegiatan di Daerah menyebut latar belakang otonomi khusus Papua. Papua sebelum tahun 2001 mengalami ketertinggalan dari provinsi lain dalam segala bidang dan selalu didera konflik. Mengatasinya, Pemerintah mengesahkan Papua memiliki otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Otonomi khusus sudah 9 tahun namun belum menampakkan capaian yang mengembirakan. Makna otonomi khusus baru sekadar penambahan anggaran atau dana otonomi khusus tapi belum substantif, yaitu memenuhi keadilan, kesejahteraan, dan penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di Papua. Malah, Papua dan Papua Barat tetap tertinggal dari daerah lain,” ujar Sofia Maipauw.

Ia membacakan Laporan Kegiatan di Daerah mewakili ketiga koleganya (Ishak Mandacan, Mervin Sadipun Komber, dan Wahidin Ismail di Sidang Paripurna DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Selasa (5/1). Acara dipimpin Ketua DPD Irman Gusman didampingi kedua wakil ketua DPD, Laode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Keempat anggota DPD asal Papua Barat mencatat, ketika otonomi khusus diimplementasikan justru Pemerintah menginstruksikan pembentukan Provinsi Papua Barat di wilayah Papua berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2003. Jadi, hingga tahun 2008 Provinsi Papua Barat tidak dikelola dalam kerangka UU 21/2001.

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat berlaku sah tahun 2008 setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Perppu diubah menjadi UU 35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Provinsi Papua Barat adalah provinsi kelima yang bersifatkhususatauistimewa setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Papua.

Jadi, sejak pengesahan UU 35/2008 bulan Juli tahun 2008 di Papua Barat berlaku sah dan menyeluruh UU 21/2001. Tetapi, UU 35/2008 belum spesifik menjelaskan seluruh persyaratan membentuk provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selama melaksanakan kegiatan di daerah, mereka bertemu pimpinan dan anggota MRP membahas rekonstruksi otonomi khusus Papua dan Papua Barat serta dialog dengan Jakarta. Juga bertemu bupati dan masyarakat di Manokwari, Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Maybrat membahas rekonstruksi otonomi khusus, pemekaran daerah, dan dialog dengan Jakarta.

Temuan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada keempat anggota DPD asal Papua adalah ketidakkonfrehensifan implementasi UU Otonomi Khusus di Papua Barat yang bermasalah, tapal batas kabupten/kota setelah pemekaran daerah, tumpang tindih aturan antara instansi vertikal dengan instansi horisontal, kerancuan aturan pengelolaan dana bagi hasil sumber daya alam dan dana otonomi khusus, serta ketidakjelasan aturan relasi gubernur dan bupati/walikota.

Prinsip otonomi khusus

Menurut mereka, otonomi khusus di Papua dan Papua Barat setidak-tidaknya harus memenuhi prinsip perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan. Perlindungan meliputi pengakuan masyarakat adat, hak memanfaatkan sumber daya alam, peradilan adat, dan pemerintahan adat sebagai identitas lokal; serta penyelesaian masalah politik-sosial dan hak asasi manusia, penegakan dan pemenuhannya; keberpihakan (affirmatif action) meliputi pewadahan kebutuhan orang asli Papua meningkatkan pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan kesejahteraan; sedangkan pemberdayaan meliputi pembangunan fisik dan nonfisik, seperti infrastruktur, keterisolasian, dan transportasi.

Permasalahannya, ketiga prinsip belum terlaksana di Papua Barat karena kerancuan aturan yang mengakibatkan ketidaksiapan aparat pemerintah daerah dan ketidaksatuan sikap dan tindak aparat pemerintah pusat mengimplementasikan otonomi khusus. Tumpang tindih peraturan membingungkan aparat pemerintah daerah ditambah UU sektoral yang saling bertentangan dengan UU otonomi khusus.

Agar ketiga prinsip tertampung maka keempat anggota DPD asal Papua mendesak revisi UU 35/2008. Revisi bertujuan menghilangkan kerancuan substansinya dan keragu-raguan aparat baik di daerah maupun di pusat mengimplementasikannya. Selanjutnya, menghilangkan tumpang tindih ketentuan hukum yang menjadikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bekerja optimal; dan mempertegas hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Persoalan UU 35/2008 sehingga harus direvisi adalah rujukannya kepada Perppu 1/2008. Revisi diharapkan meneguhkan Papua Barat sebagai satu provinsi yang utuh dan setara dengan provinsi lainnya. Kerancuan eksistensi Papua Barat dalam UU 35/2008 jo Perppu 1/2008 karena ketidaktegasnya mengakui Papua Barat.

Kerancuan ditemukan dalam rumusan “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua”.

Jadi, seluruh uraian tidak menyebut sama sekali Papua Barat, hanya menyebut Papua. UU 35/2008 jo Perppu 1/2008 membuktikan cara kerja Pemerintah yang sangat ceroboh. Mengoreksinya, diperlukan revisi UU.

Kerancuan lainnya, revisi diperlukan karena UU 35/2008 tidak mengatur operasionalisasi ketentuan UU 21/2001. Di antaranya, peran MRP di Papua Barat sesuai dengan ketentuan UU 21/2001. Karena UU 21/2001 hanya menyebut MRP di Jayapura, Papua, bagaimana mekanisme penyusunan peraturan daerah khusus (perdasus) di Papua Barat jika MRP hanya di Jayapura.

Lalu, hubungan DPR Papua Barat dan Gubernur dengan MRP. Padahal, MRP memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus yang disusun DPR-PB dan Gubernur sebelum diputuskan dan diberlakukan. Atau, apakah perda di Papua Barat juga bernama perdasus?

Selanjutnya, bagaimana pemilihan anggota MRP di Papua Barat? Dan, bagaimana representasi Papua Barat dalam MRP? Juga persoalan anggaran. Bagaimana menyusun anggaran MRP dan mempertanggungjawabkannya dalam dua provinsi yang masing-masing mandiri.

Revisi UU 35/2008 diperlukan untuk mempertegas wewenang daerah sesuai dengan otonomi khusus. Prinsip otonomi khusus adalah desentralisasi asimetris yang wewenang daerahnya diatur Pasal 4 ayat UU 21/2001 yang menekankan: “Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain.” Artinya, seluruh kewenangan ada di tangan Pemerintah Provinsi Papua kecuali yang disebutkan tersebut.

Persoalannya, apakah wewenang itu juga berlaku di Papua Barat serta bagaimana pengunaannya karena Perppu 1/2008 tidak menjelaskannya. Kewenangan ini hampir sama dengan kewenangan pemerintah provinsi lain yang tidak memiliki kekhususan sebagaimana diatur Pasal 10 UU 32/2004. Karenanya, wewenang dalam rangka otonomi khusus tidak terlaksana.

Revisi juga diperlukan karena UU otonomi khusus bagi Papua (UU 21/2001) dan Papua Barat (UU 35/2008) bertentangan dengan UU 32/2004. Merujuk kepada dua UU otonomi khusus, gubernur di Papua dan Papua Barat tidak memiliki kewenangan khusus melaksanakan otonomi khusus atau sama dengan gubernur di provinsi bukan otonomi khusus.

UU 32/2004 menitikberatkan otonomi di kabupaten/kota, sementara UU 21/2001 dan UU 35/2008 menitikberatkannya di provinsi. Masalahnya, terjadi kerancuan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah akibat ketidakjelasan relasi gubernur dan bupati/walikota. Apakah relasi tersebut merujuk kepada UU Pemerintahan Daerah atau UU otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat?

UU 32/2004 pun tidak mengakomodasi keberadaan MRP yang dalam UU 21/2001 dan UU 35/2008 menjadi bagian penyelenggaraan pemerintahan.

Perimbangan keuangan

Persoalan perimbangan keuangan dan dana otonomi khusus juga menuntut revisi UU 35/2008. Jika penggunaan dana alokasi umum (DAU) dan pengontrolannya sesuai dengan ketentuan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka pengunaan dana otonomi khusus dan pengontrolannya tidak bisa dengan ketentuan UU 33/2004.

Karenanya, penggunaan dan pengontrolan dana otonomi khusus harus diatur dengan UU 35/2008 agar berbeda dengan DAU. Selama ini terjadi kerancuan pengelolaan dana otonomi khusus karena penggunaan dan pengontrolannya merujuk kepada UU 33/2004.

Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 161/PMK.07/2009 menetapkan dana otonomi khusus untuk Papua berjumlah Rp 2.694.864.000 dan Rp 1.154.942.052 untuk Papua Barat yang diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan serta dana tambahan yang diprioritaskan untuk infrastruktur Rp 800.000.000 untuk Papua dan Rp 600.000.000 untuk Papua Barat.

Revisi dana bagi hasil (DBH) juga dituntut. UU 21/2001 menyatakan 80% dana perimbangan bagi Papua dari sektor kehutanan, perikanan, dan pertambangan umum sementara 70% dana perimbangan bagi Papua dari minyak bumi dan gas alam. Apakah ketentuan tersebut juga berlaku bagi Papua Barat? Bagaimana antara provinsi dan kabupaten/kota? Dua persoalan ini tidak diatur UU 35/2008.

Apakah ketentuan pendapatan daerah juga mengacu kepada UU 33/2004? Jika ya, berarti UU otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat tidak memiliki keistimewaan, karena UU 33/2004 menetapkan persentase yang sama.

Belakangan ini, sangat memarak usulan pemekaran atau pembentukan daerah provinsi/kabupten/kota di wilayah Papua. Tuntutan yang terus-menerus tanpa dirancang atau dipersiapkan hanya menyulitkan keadaan dan membebani keuangan pemerintah daerah. Selama ini pemekaran daerah kabupaten/kota merujuk kepada UU 32/2004, bukan UU 21/2001 yang hanya mengatur pemekaran daerah provinsi.

Permasalahan serius yang mengikutnya adalah penetapan perbatasan wilayah, pembentukan organisasi perangkat daerah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, serta pengalihan personil, pembiayaan, peralatan, dan dokumen (P3D) dari daerah induk kepada daerah otonom baru.

Kebutuhan merestrukturisasi birokrasi pemerintah daerah setelah pemekaran daerah juga menuntut revisi UU 35/2008. Makanya, di wilayah Papua harus diberlakukan moratorium (jeda) pemekaran daerah sembari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat merestrukturisasi birokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan kehandalan yang diharapkan.

Juga terjadi kerancuan membentuk badan-badan daerah. Jika UU 35/2008 menyatakan UU 21/2001 berlaku menyeluruh di wilayah Papua, bagaimana pembentukan badan-badan daerah? Badan-badan daerah yang dimaksud adalah Komisi Hukum Daerah, Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Pengadilan Adat. Bagaimana dengan pembentukan partai lokal di Papua Barat?

Terakhir, yang menjadi permasalahan adalah simbol atau lambang berbentuk bendera dan lagu Papua dan Papua Barat. Jika Papua memiliki lambang bendera dan lagu daerah sesuai dengan UU 21/2001, apakah Papua Barat juga mengunakan bendera dan lagu daerah yang sama atau berbeda?

Bagaimana pengesahannya mengingat pengaturannya melalui perdasus, sementara MRP yang menyetujui perdasasus tidak ada di Papua Barat? Demikian Laporan Kegiatan di Daerah empat anggota DPD asal Papua Barat yang mengangkat persoalan otonomi khusus di Papua.

13 Januari 2010
Kembali
LIVE STREAM