x
Siskeudes Diharapkan Mampu Mengatasi Korupsi Dana Desa

dpd.go.id

Jakarta,dpd.go.id – Banyak kasus terungkapnya dugaan korupsi dana desa di berbagai daerah mendapat perhatian serius oleh DPD RI, apalagi dengan adanya himbauan dari Presiden Joko Widodo yang meminta agar penerapan dana desa itu diawasi terus-menerus. Untuk itu Komite IV DPD RI yang salah satu lingkup tugasnya memperhatikan urusan keuangan pusat dan daerah (dana desa) menyelenggarakan  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas sistem keuangan desa di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (5/2).

“Ada 900 lebih Kepala Desa dari 72.000 Kepala Desa di seluruh Indonesia yang berurusan dengan penegak hukum, yang tentunya bukan karena faktor kesengajaan, hanya karena masalah pelaporan. Tahun 2018 ini BPKP dilibatkan melakukan pengawasan terhadap keuangan desa. Untuk itu kami ingin mengetahui bagaimana tehnik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP?”, tanya Ayi Hambali, selaku Wakil Ketua Komite IV DPD RI sekaligus pimpinan rapat.

Gatot Darmasto, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengatakan bahwa pada tanggal 27 November 2015, Kemendagri mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Lalu pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dikirimkan pula surat himbauan KPK kepada Kepala Desa agar menggunakan aplikasi Siskeudes. Pada Juli-Desember 2017 dilakukan percepatan penerapan aplikasi Siskeudes sehingga pada 31 Desember 2017 penerapan aplikasi Siskeudes telah 100% dilakukan. Terdapat 65.460 desa dari 74.958 desa, 405 Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan Siskeudes.

“Peran BPKP dalam rangka pengawalan preventif akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu pertama dengan melakukan pengembangan pedoman Bimbingan Konsultasi (Bimkon) pengelolaan keuangan desa dan aplikasi sederhana (Siskeudes dan SIA-Bumdes) bersama Kemendagri.  Kedua dengan berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri dan KemendesaPTT, Kab/Kota). Ketiga dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Keempat dengan memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa”, papar Gatot.

Senator asal Provinsi Jambi, Daryati Uteng sangat mengapresiasi Siskeudes. Daryati mengharapkan dengan adanya Siskeudes ini akan mencegah terjadinya korupsi di desa.

Sementara itu, Senator asal Provinsi Jawa Timur, Budiono meminta agar BPKP lebih meningkatkan pendampingan juga melakukan pembinaan di tiap daerah karena akhir-akhir ini banyak temuan BPK. (sna)

05 Februari 2018
Kembali
LIVE STREAM