x
Presiden Jokowi Minta DPD Dukung Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka tindak lanjut dari serangkaian pengkajian dan simposium bersama lembaga kajian MPR RI, hari ini Jum’at (17/11) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)  menyelenggarakan Sarasehan Nasional DPD RI dengan tema “Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI” di Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan.

Hadir dalam acara sarasehan DPD RI, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Teten Masduki. Selain Jokowi tampak hadir Menteri Kabinet Kerja yaitu Menkopolhukam Wiranto, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Hadir pula Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, Ketua DPD RI Periode 2004-2009, Ginandjar Kartasasmita, Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chairul Azwar, Duta Besar negara sahabat, Pemimpin Redaksi Media Massa, Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan, Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI.

Dalam kegiatan Sarasehan Nasional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan revolusi industri keempat begitu cepat di semua negara, termasuk Indonesia. Karena itu perlu ada pergerakan cepat menyiapkan kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya Jawa Sentris tapi Indonesia Sentris.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, DPD RI harus memberikan dukungan atas program pemerintah dalam membangun daerah, sebagai upaya menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya dengan dukungan DPD RI, pondasi-pondasi pembangunan daerah akan semakin kuat dan bangsa ini akan dapat lebih cepat masuk pada tahap pembangunan Sumber Daya Manusia.

Jokowi juga mengungkit tentang gencarnya pembangunan infrasruktur yang cukup banyak menuai kritik dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu kritik tertuju pada pembangunan Trans Papua. Banyak pihak yang meragukan pembangunan tersebut cenderung boros, karena aktivitas ekonomi yang masih rendah namun sudah disediakan jalan yang begitu lebar.

"Ada yang menyampaikan ke saya, presiden Jokowi apakah ada jaminan pembangunan Trans Papua akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua?," ungkap Jokowi di depan anggota DPD.

"Ini kan kayak telur sama ayam, dibangun dulu jalannya terus ekonomi tumbuh atau kita tunggu ekonomi tumbuh baru dibangun jalan, tentu saja mestinya DPD memberikan dukungan kalau kita bangun daerah-daerah, dukungan DPD RI ini sekaligus upaya mewujudkan kewajiban konstitusional DPD RI" ungkap Jokowi yang disambut tepuk tangan.

Pada kesempatan itu, Nono Sampono, selaku Wakil Ketua DPD RI meminta dukungan dari pemerintah untuk merealisasikan serta mewujudkan konstitusional DPD RI. “DPD telah memiliki komitmen untuk semakin memperkuat peran serta fungsinya dalam ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara untuk itu kami meminta dukungan dan tentunya jajaran pemerintah dari DPR/MPR untuk kita sama-sama merealisasikan dan mewujudkan konstitusional DPD RI dalam menyempurnakan sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945”.

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO) turut meminta dukungan kepada Presiden dan jajaran pemerintah. “Sekali lagi kami tegaskan bahwa untuk mewujudkan kewajiban konstitusional DPD RI, dukungan Bapak Presiden, dukungan DPR RI, dan dukungan semua pihak adalah mutlak diperlukan”, pungkas OSO.

OSO juga menyinggung rencana revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Menurutnya, UU MD3 direvisi.  

“Perlu dilakukan perubahan sejumlah Undang-Undang untuk mengembalikan kewajiban konstitusional itu, yaitu UU MD3, UU P3 dan Undang-Undang lain, termasuk UU 17/2003 tentang keuangan negara. Dengan penyempurnaan berbagai UU tersebut, kewenangan legislasi DPD RI dapat dinormalkan kembali sesuai perintah UUD Negara Republik Indonesia 1945”, ujarnya. (sna)

 

17 November 2017
Kembali
LIVE STREAM