x
BAP Rekomendasikan Reaktivitasi Jalur KA Semarang Tawang-Tanjung Mas

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – “DPD mendukung proyek revitalisasi jalur kereta api, akan tetapi masyarakat juga perlu diperhatikan agar tidak merasa dirugikan.” Demikian disampaikan Abdul Gafar Usman Ketua BAP pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) diselenggarakan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memfasilitasi masalah sengketa lahan Kampung Kebonharjo, Tanjung Mas, Semarang antara PT. KAI dengan masyarakat di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Kamis (05/10/2017). RDP ini sebagai tindaklanjut atas kunjungan kerja Tim Analisis BAP pada Tanggal 21-23 September lalu.                      

“Status tanah pada awalnya adalah tanah negara yang terletak di Kampung Kebonharjo, Semarang. Kondisi saat ini telah diterbitkan sertifikat sejumlah 3360 bidang. Dan sebagian menjadi tanah sengketa karena telah masuk aset PT.KAI. Seiring dengan program pemerintah atas Reaktivitasi Jalur KA Semarang Tawang-Tanjung Mas yang melewati tanah warga Kebonharjo, timbul keresahan masyarakat terkait penertiban aset PT.KAI dan pemblokiran atas tanah tersebut. Saat ini dilema, karena masyarakat ada didalam lahan dan disatu sisi ada hak atas tanah tersebut untuk pembangunan proyek pemerintah. Diharapkan solusi terbaik, dimana masyarakat tidak dirugikan dan pembangunan proyek berjalan,” tutur Bambang Tri Suryo, Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo membenarkan bahwa ada pembangunan proyek reaktivasi jalur kereta api dari Semarang Tawang-Tanjung Mas sebagai program koneksi antara pelabuhan dan stasiun karena memiliki nilai efisiensi tinggi. Terhadap hal ini kita mengambil langkah pembangunan maka pekerjaan untuk trase dikerjakan dua sisi menunggu penyelesaian sengketa di Kebonharjo. Kita sudah alokasikan anggaran tetapi ada satu kendala berkenaan dasar hukum. “Tolong diberikan dasar hukum untuk melakukan pembayaran. Kami memahami kondisi masyarakat, tetapi kami memohon agar pembangunan ini juga cepat selesai karena manfaatnya juga buat masyarakat,” harap Sugihardjo.

Pada kesempatan yang sama, Zaenal Arifin mewakili PT. KAI menyatakan bahwa tanah itu merupakan tanah KAI. Kami merasa ini masalah hukum maka diselesaikan secara hukum.

Encep Sudarwan Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa tanah tersebut sudah menjadi aset PT.KAI dan tidak lagi terdaftar pada BMN. Dari segi kami tidak tercatat dan menyerahkan selanjutnya kepada PT.KAI.

Wahyu Utomo, Deputi VI Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian mengatakan bahwa proyek Reaktivitasi Jalur KA Semarang Tawang-Tanjung Mas tersebut tidak masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai dampak Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perlu diperhatikan juga, apabila mengikuti perpres maka masyarakat hanya mendapat santunan atas empat hal yaitu biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah, dan tunjangan kehilangan pendapatan. Bila dikaitkan besarnya kami serahkan kepada teknisnya. 

Bambang Sadono, Senator Jawa Tengah mengungkapkan, “Saya saksi mata yang melihat posisi tanah itu. PT. KAI tidak pernah mengurus dan tiba-tiba meminta dan memakai. Saat ini warga menerima pembangunan proyek. Persoalan kami adalah ganti ruginya yang masuk akal. Berkenaan dengan itu kami mengusulkan DPD RI membuat merekomendasi kepada presiden agar proyek ini dinyatakan Proyek Strategi Nasional (PSN). Bila menunggu putusan pengadilan maka kondisi masyarakat akan seperti ini terus, dan pembangunan juga tidak berjalan.”

Pada akhir RDP, Pimpinan BAP menyimpulkan bahwa DPD RI merekomendasikan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri BUMN yang membawahi PT.KAI, Gubernur Jawa Tengah agar pemberian ganti rugi yang layak dan disepakati pada proyek reaktivasi rel kereta api Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Permasalahan ini diselesaikan dalam waktu tiga bulan yang proses penyelesaiannya dikoordinator oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (ank)

05 Oktober 2017
Kembali
LIVE STREAM