Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Ini Proyek Strategis Nasional Yang Menjadi Target Hingga Tahun 2019

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – “Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, yang dibentuk untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara. LMAN dibentuk untuk mengatasi sulitnya pembebasan tanah. LMAN hadir karena 2 Tahun pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) kesulitan terhadap pengadaan (pembebasan) tanah, setelah LMAN hadir, 7 bulan kemudian pembebasan lahan dapat dilakukan dan PSN kembali dapat berjalan”, papar Rahayu Puspasari yang merupakan Direktur LMAN dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (10/10/2017).

Rahayu menambahkan bahwa PSN yang ada dalam Perpres No.58/2017 mencakup 245 proyek ditambah 2 program dengan estimasi total nilai investasi Rp.4.197 T. Target PSN hingga pada tahun 2019 meliputi pembangunan 1.000 km jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, pembangunan 3.258 km jalur kereta api untuk peningkatan pangsa muatan angkutan barang kereta api minimal 5% dan angkutan penumpang 7,5%, pembangunan 65 bendungan dan penyelesaian 22 diantaranya di Tahun 2019 dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan air baku, terjaminnya sumber irigasi, mendukung penyediaan energi 142.57 MW melalui penggunaan bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), untuk mereduksi potensi banjir dengan bendungan sebagai wilayah penampungan air.

“Peran LMAN sangat difokuskan pada pengadaan (pembebasan) tanah bagi PSN dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah. Pengadaan tanah tidak lagi melalui Kementerian/Lembaga akan tetapi melalui pembiayaan investasi dengan skema pendanaan tanah terhadap PSN yang didalamnya terdapat pembagian peran yang melibatkan KPPIP (Koordinator Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Badan Usaha (Jasa Marga, Waskita, Hutama Karya dan Trans Sumatera), P2T/KEM.ATR (Pelaksana Pengadaan Tanah). Pada saat pembebasan tanah kami tidak turun ke lapangan”, pungkas Rahayu.

Menanggapi paparan yang disampaikan oleh Direktur LMAN. Jhon Pieris, Senator asal Provinsi Maluku mempertanyakan soal pertanggungjawaban LMAN. “Karena uang yang dikelola tidak sedikit, soal pertanggungjawaban keuangan LMAN apakah disampaikan kepada Menteri?”, tanya Jhon Pieris.

Di sisi lain, Senator asal Provinsi Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua I Komite IV DPD RI, Ayi Hambali bertanya. “Kriteria sebuah proyek dikatakan PSN itu seperti apa?”.

“Kami berkoordinasi dengan regulator penyelenggara keuangan, baru-baru ini ada seminar dimana kami mengusulkan agar bagaimana supaya ada pengawasan dan evaluasi untuk melihat apakah layak atau tidak dan kami punya filter BPKP untuk menjamin tata kelola pengadaan tanah, nanti kami akan diaudit”, jawab Rahayu terhadap pertanyaan Jhon Pieris.

“Untuk kriteria sebuah proyek dapat masuk dalam PSN, ini murni ranahnya KPPIP. Akan tetapi kami akan coba menjawab bahwa kriterianya ada 3. Pertama, kriteria dasar dimana proyek harus masuk dalam RPJMN/D (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah). Kedua, harus dengan tata ruang dan wilayah, untuk memastikannya itu kewenangannya ada pada PEMDA. Ketiga, kriteria strategis yang meliputi harus ada kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ada keterkaitan sektor infrastruktur, keragaman distribusi antar pulau. Dari sisi operasional dipandang layak jika proyek akan membangun perekonomian daerah”,tanggap Rahayu terhadap pertanyaan Ayi Hambali.

Dalam kesempatan ini, Siska Marleni, Senator asal Provinsi Sumatera Selatan sekaligus sebagai Wakil Ketua II mengucapkan terima kasih karena Di Sumatera Selatan terdapat 4 PSN. “Saya mengucapkan terima kasih karena ada 3-4 PSN yang ada di Palembang masuk dalam PSN yaitu pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya, Palembang-Tanjung Api Api, Jalur kereta api Palembang-Jambi, dan LRT”,ujar Siska Marleni.

Mengingat kewenangan LMAN yang memperoleh mandat terhadap pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional, Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang, Senator yang berasal dari Sulawesi Selatan mengingatkan LMAN agar LMAN berhati-hati.

Rahayu selaku Direktur LMAN meminta bantuan DPD RI. “DPD dalam hal ini yang paling dekat dengan masyarakat daerah, kami harap bisa difasilitasi jika ada masalah terhadap pembebasan tanah, mudah-mudahan kedepan tidak ada permasalahan karena pemerintah sangat berpihak kepada masyarakat terhadap ganti rugi pembebasan lahan”,pinta Rahayu. (sna)

10 Oktober 2017
Kembali
LIVE STREAM