x
Budget Office DPD RI Gelar Seminar Kupas DAU

dpd.go.id

Jakarta,dpd.go.id – Konstitusi mengamanatkan terwujudnya lembaga permusyawaratan atau perwakilan yang demokratis, yang lebih mampu mewujudkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga negara yang mengemban tanggung jawab, melalui fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan yang salah satunya berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah  mendapatkan dukungan substantif dari Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah (Budget Office) DPD RI sebagai unit kajian yang memberikan input akademik bagi fungsi pertimbangan dan pengawasan DPD RI, khususnya dalam hal anggaran.

Terkait dengan fungsi tersebut, maka Budget Office DPD RI menyelenggarakan seminar tentang pokok-pokok pikiran mengenai dana transfer daerah dengan tema Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Berkepastian dan Berkeadilan di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (13/12/2017).

“Bahwasanya seminar ini dilakukan dengan tujuan agar mendapat masukan substantif bagi Budget Office DPD RI dalam menyiapkan masukan pertimbangan terhadap APBN tentang pokok-pokok pikiran penyusunan APBN khususnya Dana Alokasi Umum yang berkepastian dan Berkeadilan”, buka Ajiep Padindang selaku Ketua Komite IV DPD RI yang salah satu ruang lingkup tugasnya adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang menjadi salah satu narasumber mengatakan tujuan transfer ke daerah dan dana desa adalah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI sesuai nawacita Presiden Jokowi.

“Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan fiskal antar daerah agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik. Diarahkan agar minimal 25% dari DAU dan DBH untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto dalam APBN perubahan tahun berjalan. DAU diharapkan dapat menjadi instrumen untuk pengelolaan APBD yang lebih baik, efektif dan efisien”, pungkas Kunta.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kunta Wibawa, Akademisi LPEM FEB Universitas Indonesia, Khoirunurrofik, Ph.D yang biasa dipanggil Rofik menjelaskan bahwa tujuan DAU yaitu untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah.

“Besaran pagu untuk alokasi bagi provinsi dan Kabupaten/Kota mempertimbangkan beban urusan-urusan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, sehingga pagu alokasi menjadi Provinsi sebesar 13% dan Kabupaten/Kota sebesar 87%”, tambah Rofik.

Melihat paparan yang ada, Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Garu meminta agar pemerintah mengevaluasi infrastruktur yang sudah dibangun di daerah. “Banyak proyek-proyek di daerah terbengkalai yang dibangun melalui APBN. Salah satu contohnya pembangunan dermaga, sejak bangun sampai mau runtuh tidak ada kapal yang masuk. Saya sudah meminta kepada ibu Sri Mulyani untuk mengevaluasi itu, agar uang APBN tidak mubazir”.(sna)

13 Desember 2017
Kembali
LIVE STREAM