x
Komite II DPD RI menolak kebijakan impor beras oleh pemerintah

Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menolak kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Hal tersebut merupakan salah satu sikap Komite II menanggapi aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang akan dilakukan pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II Lantai 3 Gedung B DPD RI pada hari Rabu (17/01/2018).

“Kebijakan mengimpor 500 ribu ton beras yang dilakukan pemerintah yang akan dilaksanakan akhir Januari atau sekitar awal Februari 2018 ini dianggap meresahkan masyarakat khususnya petani. Komite II DPD RI dalam reses mendapatkan informasi bahwa di tiap daerah Senator menyatakan bahwa stok beras sampai saat ini hingga panen raya masih mencukupi,” papar Aji Mirza, selaku Wakil Ketua Komite II

Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Ketahan Pangan (Kabadan) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi menjelaskan bahwa stok di Bulog masih ada dan sudah sebagian panen, namun tidak sebesar panen raya.

“Kenapa harga beras saat ini tinggi karena harga gabah yang tinggi, hal ini berlangsung setiap tahun. Data yang ada di Kementan saat ini tentang hasil beras berdasarkan pada luas tanah harian, jika terus didasarkan pada luas tanah maka akan menjaga kondisi panen”, jelas Agung

Selain itu, Indrasari Wisnu, Direktur Impor Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjelaskan bahwa kurangnya beras medium yang ada di pasar rakyat karena naiknya harga beras tersebut di bulan Januari diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menipisnya jumlah beras yang ada di Bulog karena beras yang keluar lebih banyak daripada yang masuk.

“Langkah impor beras 500 ribu ton harus dilakukan untuk menjaga kontinuitas pasokan yang akan dilakukan oleh Bulog yang sekarang menjadi BUMN. Hanya untuk ketersediaan pangan, dibandingkan dengan 49 juta ton per tahun yang dibutuhkan masyarakat, 500 ribu ton hanya sedikit dari jumlah tersebut”, papar Indrasari.

Disisi lain Pendeta Marthen Senator asal Sulawesi Barat mengungkapkan bahwa data yang ada di lapangan berbeda dengan data yang telah dipaparkan oleh Kementan dan Kemendag karena beras yang ada di daerah masih mencukupi untuk kebutuhan daerah, selain itu beras medium dan kualitas dibawahnya dibeli oleh Bulog dari petani sebagai bentuk keberpihakan kepada petani.

Baiq Diah Ganefi, Senator asal NTB menanyakan tentang urgensi impor beras yang dilakukan pemerintah ini.

“Pemerintah perlu mengkaji lagi kebijakan impor beras ini karena stok di NTB dan beberapa daerah lain masih aman hingga panen raya, serta jika berbicara data seharusnya pemerintah lebih komprehensif sebelum memutuskan sebuah kebijakan”, tekan Baiq Diah Ganefi

Di akhir rapat, Komite II juga meminta pemerintah agar mengembalikan fungsi dan kewenangan Bulog agar menguatkan aturan Bulog dapat menyerap beras petani sesuai target, selain itu meminta penjelasan Kementan atas program cetak sawah dan subsidi pupuk sehingga menyebabkan adanya impor beras dan pertanggungjawaban Kemendag dan Bulog terhadap impor beras. (ast)

17 Januari 2018
Kembali
LIVE STREAM