x
Komite II DPD RI: Peran BAKAMLA belum Optimal

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Persoalan laut, terutama keamanan dan keselamatan di laut Indonesia belum terjamin. Masih banyaknya tumpang tindang undang-undang dan instansi yang berkepentingan di perairan laut Indonesia. Demikian disampaikan H. Ahmad Nawardi, S.Ag dalam membuka Expert Meeting Komite II dengan tema Keamanan dan Keselamatan di Laut yang dilaksanakan di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Rabu (18/11/2015) siang.

Bakamla (Badan Keamanan Laut) merupakan badan baru yang lahir sesuai Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA sebagai turunan ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Awal tujuan dibentuknya Bakamla dengan harapan tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan di laut. Memperkuat poros maritim dunia merupakan tujuan awal dibentuknya undang-undang tersebut. Demikian disampaikan Permana Sari (anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah), salah satu saksi sejarah dalam pembuatan undang-undang Kelautan, yang merupakan usul inisiatif DPD RI.

Sutikno, yang mewakili Kepala Bakamla memaparkan Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan fungsi menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum; mensinergikan dan memonitor pelaksanaaan patroli perairan oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Ada beberapa persoalan yang menghambat jalannya Bakamla yaitu belum disahkan peraturan pemerintah turunan Undang-undang Kelautan, masih terbatasnya kewenangan Bakamla, dan regulasi bakamla, yang saat ini belum dapat memperkuat organisasi dan belum memiliki kewenangan sebagai coast guard (Penjaga Pantai).

Menurut Sutikno, banyak terjadi pelanggaran di laut seperti illegal fishing, illegal logging melalui laut, penyelundupan narkotika, penyelundupan manusia, perompakan, permasalahan batas wilayah perairan, dan pencemaran laut. Masalah tersebut saat ini belum ditangani secara efektif dan maksimal karena instansi-instansi yang bertindak di laut mempunyai peran-peran yang terbatas.

Adanya Bakamla menjawab keresahan kalangan pelayaran maupun pengguna jasa kelautan karena selama ini mengaku bingung dengan banyaknya instansi pemerintah di laut. Diharapkan masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat dan terkendali karena Bakamla mempunyai fungsi yang tak terbatas wilayah perairan yaitu dari teritorial, ZEE, sampai dengan perairan laut lepas.

“Mohon dukungan DPD RI untuk penguatan Bakamla ke depan menjadi coast guard Indonesia yang sebenarnya,” ujar Sutikno. Diharapkan kedepan, di laut Indonesia hanya ada dua instansi yaitu TNI AL yang mengawal tentang pertahanan dan kedaulatan Indonesia, dan Bakamla menjaga keamanan dan keselamatan laut.

Expert Meeting Komite II DPD RI memutuskan akan mengkaji ulang dan merevisi pasal-pasal untuk penguatan Bakamla kedepan sehingga terwujud slogan Bakamla “Raksamihiva Camudresu Nusantarasya, Kami Sebagai Penjaga Laut Nusantara”. Demikian kata penutup Pimpinan Komite II dalam menutup Expert Meeting.  (ank)

18 November 2015
Kembali
LIVE STREAM