x
RDP BAP Terkait Permasalahan Opini BPK RI terhadap TVRI

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah permasalahan opini BPK RI terhadap TVRI yang dipimpin Abdul Gafar Usman Ketua BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (27/09/2017).  Hasil Pemeriksaan BPK RI memberikan Opini Laporan Keuangan TVRI empat tahun berturut-turut TMP/Disclaimer (2013, 2014, 2015, dan 2016).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Farida Dwi Cahyarini mengungkapkan bahwa Kominfo membantu dalam SDMnya mulai dari perekrutan PNS dan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sampai dengan memproses kenaikan pangkat dan jabatan. Hal-hal diluar SDM sepertinya tidak terjangkau karena mereka punya atasan langsung kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Presiden dan DPR. Mengenai piutang kami kepada TVRI yang cukup besar atas layanan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi yang seharusnya menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara sudah kami serahkan ke BPK. Tetapi karena berbeda instansi/ kelembagaan maka tetap menjadi catatan BPK.

“Kami membantu untuk penguatan pemancar TV di daerah perbatasan. Hal itu keinginan Kominfo agar TVRI sejajar dengan TV swasta atau TV tetangga. Pandangan kami, bahwa TVRI belum mendapatkan WTP, diantaranya belum adanya payung hukum atas PNBP TVRI. PP mengenai hal itu baru ditetapkan tanggal 6 September yang lalu sehingga diharapkan dengan terbentukanya PP tersebut diharapkan mampu menyelesaikan rekomendasi BPK terkait Opini,” tutur Farida.

Selanjutnya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili Deputi Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwijanto menjelaskan BPKP tidak termasuk memberikan opini. Dari data-data yang diperoleh melihat penyimpangan yang disampaikan BPK, menurut kami, membutuhkan kerja luar biasa, kami menyampaikan sembilan langkah yang harus diambil oleh TVRI.  Sembilan langkah umum untuk peningkatan kualitas laporan keuangan yaitu; Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan; Penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan; Penguatan perencanaan dan penganggaran; Peningkatan kualitas laporan keuangan; Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa; Permbenahan penatausahaan BMN; Penguatan monitoring dan evaluasi; Peningkatan kualitas pengawasan dan review LK; dan Perceparan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Langkah-langkah ini membutuhkan waktu setidaknya satu tahun, yang diperlukan adalah komitmen tindakannya, tidak hanya direksi tetapi semua elemen TVRI. Karena standar yang dipenuhi adalah Standar Akuntansi Pemerintahan tentunya harus memenuhi hal tersebut. Tidak harus serta merta  WTP bisa bertahap yaitu opini WDP lebih dulu. Kita harapkan komitmen direksi yang mendorong unit-unit untuk melakukan langkah tersebut, dan memaksimalkan fungsi SPI. Semua tergantung komitmen pihak TVRI,” ujar Bonny.

Pada akhir RDP, Ketua BAP didampingi Ahmad Sadeli Karim dan Novita Anakotta selaku Wakil Ketua BAP menyampaikan bahwa dengan langkah-langkah dan dukungan semua pihak diharapkan Tahun 2018 TVRI sudah mendapatkan perubahan Opini BPK. (ank)

27 September 2017
Kembali
LIVE STREAM