x
DPD RI Minta Pengawasan TKA Ilegal Diperketat

dpd.go.id

Semarang, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI mengaku prihatin meningkatnya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Indonesia belakangan ini. Untuk itu DPD RI meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan TKA ilegal.

“Bukan hanya di Semarang saja yang mengalami peningkatan TKA ilegal. Di Sumatera Utara (Sumut) lebih banyak dan sudah lama. Maka diperlukan pengawasan,” ucap Darmayanti saat kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/4).

Sebelumnya, sambungnya, DPD RI telah membentuk Panita Khusus (Pansus) TKI. Pansus TKA DPD RI juga sudah melakukan pengawasan dan penelitian. “Pengawasan yang paling penting oleh jajaran imigrasi, kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah. Saya kira ini harus dilakukan,” kata Darmayanti.

Ia mencontohkan di Sumut secara geografis dekat dengan negara tetangga. Sehingga banyak TKA masuk dengan pasport turis, kenyataannya ia justru bekerja. “Jika ini dibiarkan oleh pihak imigrasi maka TKA ilegal ini akan semakin meningkat,” ujar senator asal Sumut ini.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus membuka kanal pengaduan terkait dengan TKA ilegal yang bekerja di berbagai sektor. “Pemda juga harus berperan dalam membuka pengaduan TKA ilegal,” tegas Darmayanti.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Tentunya hal itu menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. 

“Terkait pro dan kontra, kita harus sensitif terkait masalah ini. Karena jika tidak negara kita diserbu oleh TKA ilegal,” terang Wakil Ketua DPD RI itu.

28 April 2018
Kembali
LIVE STREAM