x
Kemenpora dan Kemendikbud Diminta Koordinasi Untuk Majukan Olahraga Nasional

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI menghadirkan Komite Olimpiade Indonesia dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI membahas inventarisasi materi pengawasan dan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. RDP digelar di ruang rapat Komite III, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/18), dan dipimpin oleh Fahira Idris, Ketua Komite III DPD RI.

Dalam pembukaan RDP Fahira mengatakan bahwa dalam rangka pengembangan Sistem Keolahragaan Nasional sangat diperlukan koordinasi antara Kemenpora dan Kemendikbud, seperti dalam hal pembinaan atlit, SDM keolahragaan, dan juga regulasi termasuk pembahasan revisi UU No. 3 Tahun 2005 ini. Mulyana yang dalam hal ini mewakili Kemenpora sepakat bahwa perlu melakukan integrasi program Kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan Kemenpora khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan SDM.

“Terkait dengan regulasi, sangat dibutuhkan PERDA/PERGUB agar pembinaan olahraga di daerah dapat membantu dan menghasilkan masyarakat yang produktif serta atlet yang potensial”, tambah Mulyana.

Dalam hal pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD khususnya di daerah masih relatif kecil/kurang. Pemerintah sudah menjajaki untuk melakukan kerjasama dengan BUMN dalam rangka mencari bapak angkat dalam pembinaan olah raga. Peran industri dalam mendukung keolahragaan di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Sedangkan mengenai penghargaan olahraga, pemerintah sudah memperhatikan penghargaan bagi pelaku olahraga yang berprestasi berupa bonus, CPNS, beasiswa, ruma, dan lain-lain.  

Standarisasi keolahragaan sangat dibutuhkan untuk mengatur kompetensi tenaga keolahragaan, isi program penataran / pelatihan tenaga keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, pengelolaan organisasi keolahragaan, organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan, dan pelayanan minimal keolahragaan. Hal ini digunakan sebagai acuan pengembangan keolahragaan nasional.

Helen yang merupakan Sekjen KOI menyampaikan bahwa KOI dalam hal ini memberikan saran untuk meninjau kembali UU No. 3 tahun 2005 demi Pengembangan sistem keolahragaan nasional yang memiliki tata kelola yang baik. Menurut KOI UU ini telah berusia 13 tahun sehingga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, misalnya mengenai keberadaan KOI sendiri.

Hal ini senada dengan Stefanus yang mengatakan bahwa perlu adanya revisi UU No. 3 tahun 2005 namun dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, dengan memperhatikan kesejahteraan atlit, sarana dan prasana. (nis) 

30 Januari 2018
Kembali
LIVE STREAM