Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Komite IV DPD RI Minta BPDP-KS Perhatikan Kesejahteraan Petani Sawit

dpd.go.id

Jakarta,dpd.go.id – Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Komite IV DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang merupakan Badan Layanan Umum dengan tugas menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF) untuk digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Hadir langsung dalam RDP tersebut, Dono Boestami yang merupakan Direktur Utama dari BPDP-KS. Menurut Dono, soal penghimpunan dana pungutan ekspor CPO mencapai 1 Triliun perbulan, dimana  awalnya pungutan dana ini adalah terjadinya harga jual sawit yang rendah pada tahun 2015 yaitu 500 dollar per ton, sehingga diharuskan ada pungutan tersebut untuk membantu petani sawit.

“Peremajaan lahan 53% adalah petani swasta, 41% petani swadaya, jadi siapa saja yang memiliki lahan kelapa sawit dan memenuhi kategorinya maka akan dibantu peremajaan lahannya”, lanjut Dono.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Dirut BPDP-KS tersebut, Senator asal Jawa Tengah, Bambang Sadono mempertanyakan penggunaan dana pungutan ekspor yang sudah terhimpun dalam jumlah besar. Karena asal mula pembentukan pungutan dana ekspor CPO adalah anjloknya harga CPO yang membuat nasib petani menjadi buruk.

“Jadi yang mau ditolong itu banyak sekali, baik petani sawit, sektor bio diesel. Padahal sederhananya, fokusnya adalah menyelamatkan petani sawit, nah kalo uangnya banyak disimpan itu buat apa sampai Kemenkeu bisa pinjam uang dana pungutan dengan jumlah besar sampai 2 Triliun”, pungkas Bambang Sadono.

Ajiep Padindang, Ketua Komite IV DPD RI juga turut mengkritisi mengenai pemberian bantuan subsidi kepada perusahaan sawit yang tidak sampai kepada petani sawit. Pungutan dana tersebut hanya dinikmati oleh industri sawit saja, bukan para petani sawit. Padahal, paparan BPDP-KS menyebutkan alokasi bantuan peremajaan yang diberikan kepada perkebunan swasta sebesar 53%, ke petani swadaya 41% dan 6% kepada lahan sawit yang dikelola oleh BUMN.

“Perusahaan perkebunan kelapa sawit menerima subsidi besar tapi petani hanya mendengar saja dan tidak mendapatkan bantuan, saya harap pemerintah lebih fokus kepada kesejahteraan petani sawit”, tandas Ajiep. (sna)

 

22 Januari 2018
Kembali
LIVE STREAM