Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Sipur Luar Biasa DPD ke-1, BPK Laporkan IHPS Semester I Tahun 2017

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – “Memenuhi amanat undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hari ini BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Daerah.” Demikian disampaikan Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua (Badan Pemeriksaan Keuangan) BPK RI pada Sidang Paripurna (Sipur) Luar Biasa DPD RI ke-1 di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Rabu, (04/10/2017).

Moermahadi melaporkan bahwa IHPS I Tahun 2017 memuat ringkasan dari 687 LHP yang terdiri 113 LHP Pemerintah Pusat, 537 LHP Pemerintah Daerah dan BUMD, serta 37 LHP pada BUMN dan Badan lainnya. Pada Semester I Tahun 2017, BPK menerbitkan 537 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2016 dari 542 LKPD. Terdapat lima pemda di  Provinsi Aceh yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada BPK. Terhadap 537 LKPD tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 375 LKPD, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 LKPD, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 LKPD.

Dibandingkan capaian 2015, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat 12% dari 58% menjadi 70% pada Tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kualitas LKPD yang didukung upaya pemda dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi sebelumnya. Selain mengungkapkan opini, juga mengungkapkan 7.950 temuan yang memuat 12.168 permasalahan yang meliputi 6.053 (50%) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.115 (50%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp. 2,08 triliun.

“Kami berharap informasi yang kami sampaikan dalam IHPS dan LHP BKP Semester I 2017, dapat mendukung tugas dan wewenang DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesungguhnya efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut adalah pengawasan yang intensif dari pimpinan dan anggota DPD,” pungkas Moermahadi dalam laporannya.                

Dari penjelasan Moermahadi, DPD mencatat 50% temuan atas kelemahan SPI sehingga DPD menghimbau baik kementerian maupun pemerintah daerah agar memperhatikan dan meningkatkan pengawasan internal karena kelemahan tersebut merupakan celah untuk penyimpangan. Terkait peningkatan opini WTP, DPD RI akan terus melakukan dukungan dan telaah atas pengelolaan aset pemda, demi penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik.

“Kami meminta anggota dan alat kelengkapan menjadikan hal ini sebagai catatan penting dalam bersinergi dengan pemda demi perbaikan dan tata kelola keuangan yang stabil,” tutur Nono Sampono Wakil Ketua DPD RI saat mendampingi Oesman Sapta memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI ke-1.

Selanjutnya IHPS beserta LHP Semester I Tahun 2017 diserahkan kepada Pimpinan Komite IV dan Pimpinan BAP DPD RI  untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI ke-1 dengan agenda tunggal Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dihadiri Ketua BPK RI, Wakil Ketua BPK, Anggota I BPK, Anggota III BPK, Anggota V BPK, dan Sekjen BPK RI beserta jajarannya. Disamping itu, hadir pula Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) sebagai apreasiasi terhadap dukungan DPD RI.

Sidang Paripurna ditutup Ketua DPD RI, Oesman Sapta. Sidang Paripurna DPD RI ke-5 akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018. (ank)

04 Oktober 2017
Kembali
LIVE STREAM