Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Pelaksanaan UU Keperawatan Belum Optimal

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id—UU RI No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan tidak hanya berpihak pada perawat, tetapi juga pemenuhan akan hak pasien dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena di dalam UU RI No. 38 Tahun 2014 diatur mengenai peningkatan mutu perawat; mutu pelayanan keperawatan; memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meluaskan cakupan pelayanan kepewaratan dan peran perawat.

Namun sejak diundangkannya UU RI No. 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dalam rangka menggali lebih dalam permasalahan atas pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/17).

Dengan menghadirkan Prof. Achir Yani S Hamid, dan Yeni Rustina, diharapkan RDP kali ini dapat memperkaya substansi materi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan UU RI No. 38 Tahun 2014, atas inventarisasi masalah yang ada dari para ahli di bidang keperawatan.

Achir dalam paparannya menyebutkan mengenai kondisi keperawatan di Indonesia pasca pengesahan UU RI No. 38 Tahun 2014, yaitu berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh para perawat seperti tantangan situasi di pelayanan, tantangan dalam bidang pendidikan, dan juga tantangan dalam kebijakan.

“Tantangan dalam hal pelayanan adalah asuhan keperawatan belum menjadi bagian integral dan pelayanan kesehatan, selain itu jumlah dan kualifikasi perawat yang masih belum memenuhi standar. Penyebaran dan pendayagunaan perawat yang belum merata, rekrutmen dan retensi perawat yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketidaksesuaian kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan menjadi kendala yang selama ini dihadapi”, terang Achir.

Sedangkan dalam bidang pendidikan, tantangan yang dihadapi adalah kualitas lulusan yang belum memenuhi standar minimal. Hasil uji kompetensi nasional masih rendah, rata-rata kurang dari 50%; akreditasi Institusi Pendidikan mayoritas C berhubungan dengan rendahnya jumlah lulusan uji kompetensi.

Dalam hal kebijakan Fahira Idris senator asal DKI Jakarta mengatakan bahwa sejak diundangkannya UU RI No. 38 Tahun 2014, masih terkendala masalah regulasi yang belum diterbitkan, peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Hal senada juga disampaikan oleh  Stefanus, senator asal Sulawesi Utara dan menurutnya patut dipertanyakan.

Konsep pendayagunaan perawat dalam sistem pelayanan kesehatan sesuai UU RI No. 38 Tahun 2014 belum dilaksanakan pemerintah, kemudian kebijakan tentang keperawatan belum mengacu pada UU RI No. 38 Tahun 2014 dan elaborasi perawat sebagai tenaga professional bidang kesehatan perlu dilakukan agar tidak menganggap perawat pembantu tenaga kesehatan lain, menurut Achir Yani juga merupakan masalah dalam kebijakan. (nis)

22 November 2017
Kembali
LIVE STREAM