x
PANSUS TKA DPD RI DESAK PEMERINTAH TINJAU KEMBALI REGULASI TERKAIT TENAGA KERJA ASING

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – DPD RI berpandangan bahwa penting membentuk Pansus Tenaga Kerja Asing (TKA), karena maraknya serbuan TKA dapat mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, Pasal 27 UUD, hak dasar konstitusional WNI tidak terpenuhi, angka pengangguran tinggi. Selain itu juga membahayakan stabilitas ekonomi, dimana tujuan negara yakni menciptakan kesejahteraan umum tidak tercapai. Membahayakan stabilitas pertahanan keamanan, memicu konflik karena peluang kerja WNI atau TKI menjadi berkurang. 

Pansus TKA DPD RI menurut Fahira senator asal DKI Jakarta, saat ini telah melakukan analisis dan rekomendasi terhadap fenomena serbuan TKA ke Indonesia berdasarkan rumusan temuan yang telah diperoleh. “Adapun hasil tersebut diperoleh berdasarkan rapat kerja dengan kementerian terkait, rapat dengar pendapat umum dengan lembaga pemerintah dan kementerian serta pakar, kunjungan kerja, peer review dengan pakar dan focus group discussion”, tambah Fahira.

Rumusan temuan, analisis dan rekomendasi terhadap fenomena serbuan TKA ke Indonesia dirangkum menjadi sebuah laporan yang disampaikan hari ini kepada seluruh anggota Pansus di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/17).

Beberapa temuan Pansus TKA adalah mengenai pintu masuk serbuan TKA ke Indonesia melalui visa bebas kunjungan dan kelonggaran regulasi. Temuan lain adalah terkait TKA non prosedural yang menduduki jabatan tidak sesuai dan tidak memiliki IMTA. Jelas hal ini melanggar regulasi yang ada di negara kita. Berdasarkan temuan tersebut, Pansus menganalisis bahwa ada persoalan terkait efektifitas hukum (regulasi) tentang penggunaan TKA.

Atas temuan dan analisis yang telah dilakukan, Pansus TKA membuat beberapa point mengenai rekomendasi terhadap fenomena serbuan TKA ke Indonesia. Rekomendasi tersebut adalah : (1) Libatkan Kemenakertrans pada level ministerial meeting saat penjajakan investasi asing untuk preventif memastikan penegakan hukum ketenagakerjaan. (2) Cabut Keppres 21/2016, tinjau ulang BVK bagi 196 negara. (3) Tegakkan asas resiprocity dan asas selective policy. (4) Cabut Permenaker 16/2015 dan 35/2015, hidupkan kembali kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA dan rasio TKA dengan TKI sebagai pendamping. (5) Revisi UU 13/2003 khususnya bab dan pasal tentang penggunaan TKA (Pasal 42 s.d 49), memperkuat dan memperjelas tentang jenis jabatan yang dibolehkan bagi TKA, standar kompetensi TKA (ilmu pengetahuan, keahlian, pemahaman bahasa dan budaya Indonesia), ratio TKA : TKI, pengawasan naker khusus TKA. (nis)

29 November 2017
Kembali
LIVE STREAM