Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Susun Prolegnas, PPUU Gelar RDPU dengan 3 Universitas

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id –Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Penelitian Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, serta Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kamis siang (14/09/17).

“Rapat kali ini merupakan pertemuan untuk mendengarkan paparan narasumber terkait penyusunan Prolegnas DPD RI Prioritas Tahun 2018. Ekspektasi masyarakat terhadap penyusunan legislasi yang pro terhadap kepentingan rakyat dan daerah merupakan tujuan yang harus menjadi dasar dan tujuan dalam penyusunan legislasi itu sendiri. Dalam hal ini DPD RI sebagai lembaga legislatif yang diberi mandat oleh konstitusi untuk menjaga kepentingan daerah dalam menentukan kebijakan nasional,” ungkap pimpinan PPUU, Nofi Candra, saat membuka rapat di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Untung Dwi Hananto mewakili Universitas Diponegoro melalui makalah yang berjudul “Pembentukan Indikator Penetapan Prolegnas Prioritas yang Solutif dan Konstruktif bagi Pembangunan Hukum Pusat-Daerah” menyimpulkan bahwa penyusunan Prolegnas harus memenuhi tolok ukur yakni, rancangan undang-undang yang diusulkan harus urgent dan dibutuhkan masyarakat sesuai amanat konstitusi, kemampuan dan rasionalitas.

“Mekanisme ideal penyusunan Prolegnas DPD RI dilakukan dengan beberapa tahapan dan harus memenuhi syarat diantaranya adalah memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis,” lanjut Untung.

Sejalan dengan Untung, Prof. Yohanes Usfunan dari Universitas Udayana menuturkan bahwa syarat penyusunan UU harus memenuhi 3 (tiga) komponen yaitu apakah memenuhi standar filosofis, bagaimana pendekatan sosiologis, dan apakah UU yang dibuat betul-betul akan menjamin kepastian hukum dan keadilan.

“Persoalan yang lebih konkret mungkin perlu dipertimbangkan adalah terkait kemiskinan, infrastruktur di wilayah Timur, kesejahteraan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan penciptaan lapangan pekerjaan,” tambah Yohanes.

Sementara itu, narasumber PSHK yang diwakili Direktur Monev dan Penguatan Jaringan, Ronald Rofiandri memberikan beberapa catatan terkait kedudukan DPD bahwa putusan MK seharusnya dapat dimaknai bukan sekadar menegaskan dan mengukuhkan kewenangan DPD tetapi juga membutuhkan ruang aktualisasi yang memadai dan turut mendukung dimana orientasinya tetap pada produk legislasi yang berkualitas. Ruang aktualisasi tersebut menurutnya, bisa ditopang dari kehadiran instrumen, alur/ siklus hingga aspek teknis perancangan yang sejalan.

Abdul Azis Khafia (senator asal DKI Jakarta) memandang banyak undang-undang yang sifatnya reaktif bukan antisipatif, lebih merupakan hasil opini yang berkembang dan kepentingan pemilik modal bukan berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat.  

Sedangkan, senator asal Kalimantan Tengah, Muhammad Mawardi mempertanyakan apa sebenarnya yang perlu diperbaiki, undang-undang yang mana yang perlu diperbaiki agar daerah memiliki kemampuan lebih dalam pembangunan.

Terkait hal ini, Untung menanggapi bahwa sistem yang baik adalah sistem yang sesuai dengan kehendak rakyat dan kehendak rakyat yang harus dijunjung tinggi.

“Adapun mengenai undang-undang yang sifatnya reaktif, kalau reaktif terhadap kepentingan rakyat atau sesuai dengan kehendak rakyat bukan terhadap kepentingan global, tidak masalah,” pungkas Untung. (ram)

14 September 2017
Kembali
LIVE STREAM