x
DPD RI Minta Pemerintah Sigap Atasi Bencana di NTB

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id-Memasuki akhir masa sidang V tahun sidang 2017-2018, DPD RI menyampaikan belasungkawa atas musibah gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Seluruh anggota DPD RI menyampaikan rasa belasungkawa atas rentetan bencana gempa yang menelan ratusan korban jiwa.

“Kami mewakili Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI mengucapkan turut berbelasungkawa atas rentetan bencana gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat yang terjadi beberapa kali sejak akhir Juli sampai dengan awal Agustus lalu. Kami meminta agar pemerintah segera membuat langkah yang berkesinambungan dalam penanggulangan bencana tersebut,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam saat membuka Sidang Paripurna ke-16 di Nusantara V, Jakarta, Rabu (15/8).

Pada kesempatan itu, hadir pimpinan DPD RI yaitu Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis. Ia memaparkan dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya selama tahun Sidang 2017-2018 ini. DPD telah menghasilkan 1 usul Prolegnas DPD RI, 10 usul inisiatif RUU, 23 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU. Selain itu, DPD RI juga telah menghasilkan 6 pertimbangan terkait anggaran dan Pemilihan Anggota BPK RI, 8 pandangan, pendapat dan pertimbangan terhadap RUU, serta 3 rekomendasi DPD RI terhadap permasalahan masyarakat dan daerah. “Produk hukum yang dihasilkan, merupakan bentuk pertanggungjawaban DPD RI terhadap kewenangan sesuai Undang-undang,” jelas Muqowam.

Saat menyampaikan laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan, Senator asal Maluku, John Pieris mengatakan dirinya menaruh harapan pada kawasan Indonesia Timur. Ia mencontohkan, bila postur APBN Rp. 3000 Triliun, seharusnya bisa digeser Rp. 1000 Triliun ke kawasan Indonesia timur. “Jika berdasarkan jumlah penduduk, maka akan susah bagi daerah kepulauan.

Kesenjangan terus mengagah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu menekan pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan wilayah timur,” kata John. Selain itu, Anggota DPD asal Provinsi Sulawesi Barat, Pendeta Marthen menyoroti persoalan dana desa. Masih banyak perangkat desa yang tidak tahu cara penggunaan dana. “Ini juga perlu perhatian bagi kita semua,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Gorontalo Rahmiyati Jahja menjelaskan kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Lantaran masih banyak TKI yang mendapatkan perlakuan tidak wajar dari majikan. Bahkan, tidak sedikit yang kehilangan nyawa. “Tentunya ini juga perlu perhatian yang serius bagi pemerintah,” harap dia. (ars/fan)

15 Agustus 2018
Kembali
LIVE STREAM