x
Posisi Indeks Kompetitif Indonesia Tahun 2016 Menurun

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – “Globalisasi ekonomi ditopang perdagangan dan sistem informasi. Undang-undang ini belum berdampak optimal terhadap Indek Inovasi Indonesia yang ada diperingkat 87 dibawah Kenya. Indek Kesiapan Indonesia ada diperingkat 85. Permintaan paten masih rendah yang mengindikasi inovasi masih rendah sehingga belum layak dikomersialkan. Jumlah publikasi masih rendah. Semua itu merupakan hal mendasar bagaimana cara melihat hubungan teknologi dan ekonomi. Bagaimana merumuskan mekanisme yang tepat antar lembaga.” Demikian disampaikan Fahira Idris, Ketua Komite III sebagai pengantar dalam memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

RDP Komite III mengundang Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memperkaya inventarisasi dalam menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI pada RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilaksanakan di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Senin, (04/09/2017).

Gatot Dwianto, Deputi Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT menguatkan pendapat Fahira atas Posisi Indonesia yang menurun dalam global kompetitif Indeks, “Posisi Indonesia dalam global kompetitif indeks menurun pada posisi 41. Tahun 2015-2016, Indonesia pada posisi 37 dan pada Tahun 2016-2017 pada posisi 41 dengan nilai rata-rata 4,5.  Angka itu dinilai atas 12 Pilar diantaranya Pilar Inovasi Indonesia.”

“Dalam RUU ini diintensifkan pada kualitas, interaksi, kemitraan, sinergi terhadap pemanfaatan Iptek. Karena sampai saat ini, masing-masing kementerian/lembaga berjalan sendiri-sendiri sehingga perlu diatur networking yang lebih jelas. Maka RUU ini mendesak untuk pengkajian dan penelitian yang menghasilkan inovasi,” tegas Gatot.

Dia menambahkan, bila undang-undang yang lalu (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)  pengaturan lembaga penelitian/pengkajian cuma sampai penelitian dan kajian (invensi), maka RUU sekarang (RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) lebih pada tindaklanjut dari penelitian/kajian menjadi temuan (inovasi) sehingga timbul paten dan dimanfaatkan secara komersial oleh industri. Hal itu diatur dalam Rencana Induk Pemajuan IPTEK.

Pada akhir RDP, Fahira Idris yang didampingi Abdul Aziz dan Delis Jukarson Hehi Wakil Ketua Komite III mengharapkan RUU ini mengatasi birokrasi administrasi, meningkatkan Iptek di daerah dan meningkatkan jumlah peneliti dan meningkatkan daya saing global.  (ank)

04 September 2017
Kembali
LIVE STREAM