x
Senator Lampung: Rekomendasi BAP Harus Mengutamakan Kepentingan Semua Pihak

dpd.go.id

Bogor, dpd.go.id –Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar konsinyering dengan agenda Laporan Hasil Kerja Tim Analisis BAP DPD RI dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan NTB, Kamis (12/10/17).

Rapat diawali dengan penyampaian laporan oleh staf ahli yang merupakan perwakilan Tim Analisis dari tiap-tiap provinsi. Terdapat berbagai permasalahan yang ditemui oleh Tim Analisis yaitu permasalahan pembangunan gedung sekolah dan rumah sakit, permasalahan sengketa lahan, dan permasalahan kenaikan PBB.

Terkait permasalahan pembangunan Gedung SMKN 12 di lokasi fasos dan fasum Perumahan Jatibening Dua di Kota Bekasi, Tim Analisis BAP DPD RI merekomendasikan kepada Walikota Bekasi agar penyelesaian persoalan mengedepankan kepentingan dan kemanfaatan umum, melakukan koordinasi dengan gubernur Jawa Barat, menunda pelaksanaan pembangunan Gedung SMKN 12, dan menunda status penggunaan lahan tersebut.

“Kasus pembangunan Gedung SMKN 12 merupakan kasus yang agak pelik, oleh karena itu DPD harus lebih berhati-hati dalam membuat sebuah rekomendasi sehingga bisa diterima semua pihak, rekomendasi tersebut juga harus bisa mendorong pemerintah kota dan provinsi untuk bertindak agar bisa mengamankan dan melindungi semua kepentingan semua pihak,” tutur Andi Surya senator asal Lampung, memberikan tanggapanya.

Sementara itu, terkait masalah rencana pembangunan RS Haji Batam yang hingga kini belum terealisasikan, Tim Analisis BAP DPD RI merekomendasikan perlunya diadakan RDP/RDPU dengan terkait, terkait hasil studi kelayakan (feasibility study) senantiasa disempurnakan dan dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait, serta perlunya diperhatikan masalah penanganan limbah rumah sakit.

Adapun terkait permasalahan sengketa lahan baik yang terjadi di daerah Kebonharjo Semarang, Kelurahan Sawah Brebes dan Desa Branti Provinsi Lampung, Desa Sungai Burung dan Desa Sungai Purun Besar Kabupaten Mempawah, antara masyarakat Repatrian dari Suriname dengan PT Tunas Rimba Raya, Kelompok Tani Batang Linkin, Kelompok Tani Famili Saiyo dan Kelompok Tani Ladang II Juranggo (Sumatera Barat), secara garis besar BAP DPD RI merekomendasikan agar dinas pemukiman setempat untuk menginventarisasi masyarakat yang benar-benar berhak atas tanah sengketa, kemudian kepada kantor BPN setempat agar melakukan pendataan dan pemetaan atas tanah sengketa, dan kepada aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus-kasus hukum yang terkait dengan masalah sengketa ini.

Lain halnya dengan masalah kenaikan PBB Pedesaaan dan Perkotaan di Dusun Batu Gulung Kabupaten Lombok Tengah, NTB, BAP DPD RI merekomendasikan kepada Pemda Lombok Tengah agar segera melakukan evaluasi atas penetapan NJOP melalui koordinasi dengan masyarakat dan warga terkait, kemudian menyampaikan perkembangan evaluasi kepada BAP DPD RI.

“Untuk semua kasus di berbagai daerah terutama yang masih memerlukan tindak lanjut, perlu ada peninjauan dan monitoring secara terus-menerus oleh BAP. Hasil laporan yang memerlukan tindak lanjut tersebut perlu ditembuskan kepada daerah terkait sehingga mereka merasa terus kita pantau sehingga tidak ada yang melalaikan rekomendasi kita,” pungkas Lalu Suhaimi Ismy, senator asal NTB pada rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman dan Wakil Ketua BAP DPD RI, A. Sadeli Karim.—(ram)

12 Oktober 2017
Kembali
LIVE STREAM