x
Kedua Kalinya RUU Masyarakat Adat Jadi Prolegnas

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (PPHA) sudah pernah di agendakan dalam prolegnas yakni 2004-2009 dan prolegnas 2015-2019 dimana pada waktu Anggota DPD RI periode 2004-2009 sudah disusun oleh DPD RI RUU no. 37 2009 tentang RUU perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan dalam prolegnas 2015-2019 RUU tentang perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat hal tersebut mengingat karena keputusan pembentukan undang-undang ada di DPR.

“RDPU ini kita harapkan output, pikiran dan rumusan agar menjadi UU yang sangat subtansi yang dapat mengakomodasi dan menjawab berbagai hal permasalahan, sebagaimana yang di amanat dari undang-undang dasar”. Terang Akhmad Muqowam Senator Asal Jawa Tengah, di Jakarta (23/1/2018).

Ada Catatan penting dari Mantan Mahkamah Agung Bagir Manan  1. Dasar Konstitusional dari RUU tentang PPHA; 2. Pembatasan-pembatasan yang diatur dalam UUD 1945; 3. Pranata-pranata adat yang sudah diatur dalam sistem UUD 1945; 4. Pertanyaan-pertanyaan mengenai kemungkinan yang menjadi subtansi dalam RUU tentang PPHA.

“Ada dua hal yang menjadi batasan-batasan dalam RUU tentang PPHA menggunakan ungkapan sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan jaman, makna sepanjang masih hidup adalah hidup sebagai kenyataan, hidup yang sebagai cermin cara hidup dan keyakinan hidup dalam masyarakat.” Kata Bagir

Menurut Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, Nomenklatur RUU Masyarakat Adat, perlu ditinjau kembali agar tidak ada kerancuan antara Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat Dan Masyarakat Tradisional. RUU Masyarakat Adat ini bersifat unifikasi administrasi dan tetap memperhatikan pluralisme hukum. RUU Masyarakat Adat  memuat konsep Hukum Adat, Adat Istiadat dan Adat, namun perlu dikaji kembali agar tidak ada kerancuan. Kriteria Masyarakat Adat adalah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional. Hak-Hak Masyarakat Adat berupa identitas budaya dan hak tradisional. Sistem Religi masuk sebagai hak masyarakat tradisional.

Catharina menambahkan bahwa Inventarisasi dan verifikasi tidak perlu dibahas dalam RUU Masyarakat Adat. Pemberdayaan masyarakat adat dilakukan oleh masyarakat adat sendiri dan pemerintah hanya sebagai pendamping dan fasilitator. Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian  di lingkungan masyarakat adat yang berfungsi memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa-sengketa menurut hukum adat dengan memperhatikan  HAM. Peradilan Adat berwenang untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat adat termasuk dibidang pertanahan. Kalau berkaitan dengan pihak di luar Masyarakat Adat, maka diperlukan Peradilan Pertanahan secara  Ad Hoc.

Instiawati Ayus senator asal Provinsi Riau memberi masukan tentang permasalahan hukum adat, yang akan dituangkan ke dalam RUU tentang PPHA adalah siapa yang memberikan legalitas bahwa “dia” masuk dalam sebuah adat dengan cara sah, legal dan mendapatkan suatu pengakuan, karena harus ada subjek dan objeknya. Tidak semua masyarakat adat yang mau memberikan suatu hak atau wilayahnya. (idr)

23 Januari 2018
Kembali
LIVE STREAM