x
Wacana Impor Beras Warnai Laporan Kunjungan Daerah Para Senator

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id - Wacana impor beras oleh pemerintah sebanyak 500.000 ton menjadi masalah disebagian besar daerah di Indonesia. Seperti disampaikan Senator Baiq Diyah Ratu Ganefi, bahwa pasokan beras di daerah di Indonesia termasuk NTB dalam kondisi aman, apalagi bulan depan akan panen raya. Baiq minta kepada Pimpinan DPD RI agar mendorong pemerintah untuk tidak melakukan kebijakan impor beras.

Hal itu ditekankan Senator asal NTB tersebut saat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna (Sipur) ke-8 dengan agenda Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018, Pidato Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018, dan Laporan Kunjungan Kerja ke daerah Pemilihan. Sidang dipimpin Nono Sampono didampingi Darmayanti Lubis, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Senin (15/01/2018).

“Kami harapkan anggota DPD menolak impor beras, sebaiknya dihentikan karena berdampak kepada petani selain itu juga menolak impor garam dan impor gula,” Ajiep Padindang Senator asal Sulawesi Selatan menguatkan penolakan Baiq.

Mendengar wacana impor beras menjadi masalah disebagian besar di daerah, Nono Sampono mewakili Pimpinan DPD RI akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti hal tersebut, dan  Sidang Paripurna menugaskan alat kelengkapan terkait (Komite II) untuk memanggil Menteri Pertanian, untuk  menentukan sikap DPD RI.

Selain masalah impor beras, sebagian anggota juga melaporkan berkaitan permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2). “K2 agar diperjuangkan, kami meminta Pimpinan DPD RI agar meminta pemerintah melakukan revisi atas Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga secara otomatis pegawai K2 menjadi ASN,” tukas Delis Jukarson Hehi, Senator asal Sulawesi Tengah yang juga Pimpinan Komite III yang membidangi Pendidikan.

Menutup Sidang, Pimpinan meminta anggota DPD lebih disiplin dan patuh terhadap jadwal sidang yang sudah ditetapkan Panmus sehingga bisa mencapai target kerja tepat waktu. Selanjutnya Sidang Paripurna DPD RI ke-9 diagendakan tanggal 15 Februari 2018 dengan agenda Laporan Perkembangan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2017-2018. (ank)

15 Januari 2018
Kembali
LIVE STREAM