x
BPK RI Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 Dalam Sidang Paripurna DPD RI

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id - Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI menyampaikan LKPP Tahun 2012 dalam Sidang Paripurna Ke-14 DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/06/13) pagi.


Dalam paparannya, Hadi menyampaikan bahwa LKPP Tahun 2012 yang diperiksa meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang menjelaskan secara rinci laporan-laporan tersebut. Berkaitan dengan aspek-aspek yang diperiksa terhadap LKPP Tahun 2012 BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion). "Pada tahun 2012 Pemerintah telah melakukan perbaikan signifikan dengan melakukan peningkatan ketertiban dalam inventarisasi, penilaian, dan pencatatan Aset Tetap dan Aset lainnya. Kerja keras Pemerintah juga terlihat dari opini pada kementerian negara/lembaga (KL) yang mengalami peningkatan. Jumlah kementerian negara/lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah meningkat dari 67 kementerian negara/lembaga pada tahun 2011 menjadi 69 kementerian negara/lembaga pada tahun 2012, termasuk di antaranya seluruh lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY," papar Hadi.


Dalam kesempatan tersebut, Hadi menyampaikan apresiasi kepada DPD RI atas kerja sama dan perhatian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK. "Kami berharap DPD RI dapat membantu tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LKPP oleh Pemerintah sehingga tidak ada masalah yang sama atau temua berulang pada tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus ditingkatkan oleh Pemerintah," harap Hadi.

Terkait pemberian opini WTP kepada DPD RI, Irman Gusman mengapresiasi hal tersebut dan berharap agar opini tersebut dapat terus dipertahankan. "Ini merupakan ke-tujuh kalinya DPD RI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2006. Tentu saja kami mengapresiasi dan berharap kinerja kita dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Irman.

13 Juni 2013
Kembali
LIVE STREAM