x
Concern DPD terhadap Daerah Perbatasan Indonesia

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Sebagai bentuk perhatian atau concern Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap wilayah perbatasan, Komite I DPD RI menggelar Focus Group Discussion dalam tema “Menggagas Format Pengelolaan Daerah Perbatasan di Indonesia” mengundang segenap jajaran dari Panglima TNI, Kementrian Pertahanan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kepolisian Negara RI serta Badan Intelijen Negara (BIN) di Ruang Rapat GBHN Nusantara V, Kompleks Senayan Jakarta, Selasa (11/06/13).

“Daerah Perbatasan memiliki potensi yang sangat strategis untuk kegiatan perdagangan nasional tetapi juga menciptakan potensi pengaruh negatif baik ideologi dan budaya,” kata Jacob Jack Ospara selaku ketua tim Kerja Daerah Perbatasan yang lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk menanggulangi potensi negatif tersebut Tim Kerja Daerah Perbatasan Komite I DPD tengah menginisiasi sebuah undang undang yang berisikan tiga unsur substansif yaitu pendekatan Prosperity, Security dan Environment.

Mengapresiasi undangan dari DPD, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Letjen Moeldoko masih mempertanyakan mengenai kebutuhan akan inisiasi undang undang yang dimaksud. Namun, jika undang undang tersebut merupakan kebutuhan mendesak dan dapat dijadikan solusi konkrit dalam upaya percepatan pembangunan di daerah perbatasan, maka TNI AD menegaskan untuk memasukan beberapa hal yaitu memasukan materi yang berkenaan dengan organisasi dan kewenangan, penataan zonasi, serta pemeliharaan ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. 

Sedangkan perwakilan dari TNI AU mengawali paparan dengan memberikan penjelasan mengenai salah satu permasalahan ruang udara di atas daerah perbatasan diantaranya permasalahan batas di Kepulauan Riau dan Natuna. Mereka berharap agar DPD bisa lebih memperhatikan pembangunan dan pengelolaan wilayah daerah perbatasan darat, laut dan udara secara terpadu; menyusun rencana aksi terpadu wilayah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan mensinergikan kegiatan instansi di pusat dan daerah; memprioritaskan pembangunan pulau-pulau kecil terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga; serta mempercepat penyelesaian penetapan garis batas wilayah negara yang masih bermasalah.

Untuk pengelolaan perbatasan di laut, Hidro-oseanografi TNI AL Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia, S.Sos menegaskan perlunya penambahan penempatan bangunan simbol negara sebagai tanda perbatasan, “seperti di Ambalat, kita membangun suar di sana sebagai simbol negara kita,” kata Aan yang juga menambahkan perlunya percepatan proses penyelesaian batas negara di laut; peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan; pengembangan potensi maritime untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan; serta peningkatan patroli dan penempatan pos pertahanan.

Hal ini serupa dengan BIN yang juga merekomendasikan agar menambah pos pengamanan serta mengintensifkan patrol pengamanan dan pengawasan di wilayah perbatasan. Selain itu, Drs. Drajat Tirtayasa dari BIN juga menyarankan untuk terus mendorong percepatan pembangunan daerah perbatasan dengan membangun pusat pertumbuhan serta membuat berbagi kesepakatan kerjasama antar negara yang secara geografis berbatasan. 

Tidak jauh berbeda dengan narasumber sebelumnya, Irjen. Pol. Drs. Anton Setiadji, SH. MH,  juga turut memberikan masukan dan saran kepada DPD terkait dengan wilayah perbatasan. Wakil dari Kapolri ini diantaranya menyarankan untuk memberikan nama dan pendataan yang jelas bagi pulau terluar serta penataan masalah status kewarganegaraan penduduk pulau, “perlu dipikirkan distribusi pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat di wilayah perbatasan juga pembangunan infrastruktur yang ada,” tambahnya lagi. 

Sementara itu, perwakilan Panglima TNI, Mayjen (TNI) Muhammad Fuad Basya menyatakan bahwa secara materil substansif draft RUU DPD ini diharapkan dapat bersinergi dengan undang undang yang telah ada dan dapat saling melengkapi dengan undang undang lainnya, “cakupan isinya harus lebih detail tentang ketentuan perbatasan laut dan kawasan udara,” ujar Fuad. Masukan lainnya terkait dengan judul RUU perbatasan yang dinilai perlu untuk diubah dan penambahan untuk memasukan klausul yang mengatur tentang pelanggaran memasuki wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia baik di darat, laut maupun udara.

Dalam diskusi terbatas yang dipimpin oleh Ketua Komite I, Alirman Sori (Anggota DPD asal Sumatera Barat) tersebut, I Wayan Sudirta (Anggota DPD RI asal Bali) menawarkan jika bisa melakukan Mou terkait dengan RUU daerah perbatasan ini, menimbang DPD telah melaksanakan Mou dengan lembaga lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Mayjen (TNI) Muhammad Fuad Basya menyatakan akan menyampaikan tawaran I Wayan kepada Panglima TNI, namun demikian menurut pertimbangan Fuad, Mou tidak perlu dilakukan mengingat tugas TNI adalah mendukung dan membantu seluruh institusi negara, "menurut pertimbangan saya, karena kami merasa DPD adalah milik bangsa Indonesia, kami siap sepenuhnya mendukung DPD," ujar Fuad.

 

 

11 Juni 2013
Kembali
LIVE STREAM