x
Konsekuensi Putusan MK, Kinerja Anggota DPD RI, Wajib, Sewajib-wajibnya Harus Lebih

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – “Hari ini merupakan hari istimewa karena Keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin,” ujar Irman Gusman pada pembukaan Rapat Panmus DPD RI di Ruang Rapat DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis (28/03/2013). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan seluruh ketentuan UU Nomor 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD RI yang ditentukan oleh UUD 1945. Mengenai kewenangan konstitusional DPD tentang pengajuan RUU, kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut, bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dapat dimaknai DPD memiliki hak atau kewenangan mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah. DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU. Sementara itu mengenai kewenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Penggunaan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Hal itu berarti bahwa, “ikut membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Hal ini merupakan sejarah dalam sistem ketatanegaraan sehingga tugas dan fungsi DPD memiliki tempat yang sepantasnya, berkaitan dengan hal itu, Pimpinan akan segera melakukan konsultasi dengan DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK dimaksud. ”Dengan putusan MK ini, merupakan langkah awal, masih panjang jalan yang kita tempuh dan menimbulkan konsekuensi kepada kita semua,” ujar Ketua DPD RI. “Melalui Panmus ini, agar kita melakukan ektra kerja keras sebagai konsekuensi logis dari apa yang diperjuangkan, dari masyarakat dan daerah ada suatu harapan yang dititipkan kepada kita, jadi kita harus lebih fokus lagi,” tambah Irman Gusman.

            Menanggapi keputusan MK, Rahmat Shah (Anggota DPD RI asal Sumatera Utara) menegaskan bahwa, “Kinerja kita, Anggota DPD RI, wajib, sewajib-wajibnya harus lebih, karena kita menuntut hak dan tanggungjawab sesuai dengan yang semestinya dan dibarengi dengan kinerja kerja dan kemampuan,” tegas Rahmat.

            Dalam Rapat Panmus diputuskan bahwa kegiatan Anggota di daerah pemilihan dijadwalkan tanggal 29 Maret  s.d 28 April 2013.

28 Maret 2013
Kembali
LIVE STREAM