Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Koordinasi Informatif PAP DPD RI Dengan Mabes POLRI, KPK, Dan BPKP
30 Januari 2013
http://www.dpd.go.id/

Jakarta, dpd.go.id – Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap masalah tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia dengan melakukan koordinasi yang bersifat informatif bersama beberapa lembaga penegak hukum Indonesia. Koordinasi tersebut berlangsung di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (30/01/2013) dengan menghadirkan Mabes POLRI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai narasumber. Dalam kesempatan itu, Ketua PAP DPD RI, Farouk Muhammad, meminta masing-masing lembaga untuk memaparkan perkembangan maupun kendala yang dialami dalam menangani kasus tipikor.

Dilaporkan oleh Nur Ali, grafik jumlah tipikor yang ditangani Mabes Polri dari tahun 2008 hingga 2012 cenderung meningkat drastis. “Tahun 2008 ada sebanyak 226 kasus dan bertambah tiga kasus pada 2009 menjadi 229 kasus. Peningkatan drastis ini mulai terjadi pada tahun 2010 dengan 315 kasus, tahun 2011 sebanyak 526 kasus dan 657 kasus pada tahun 2012,” papar Nur Ali.

Namun, sebanyak apapun kasus dan target yang ada, Mabes POLRI tetap memegang teguh komitmen kesetiaan pada negara melalui penindakan kasus tipikor. Nur Ali juga mengakui bahwa penyidikan kasus korupsi tidak mudah dan ada banyak kendala yang dihadapi. “Kendala tersebut bukan kami hindari, tapi kami hadapi dan kami carikan solusi. Kami juga melakukan koordinasi intens dengan BPK dan turun langsung ke lapangan,” Nur Ali menegaskan.

Kendala dalam menangani kasus tipikor juga dihadapi oleh KPK, seperti dituturkan oleh Jaksa Fungsional KPK, Zet Tadung Allo. Menurut Tadung, kendala yang dihadapi oleh KPK di antaranya adalah ketidak-sepahaman antara penuntut umum dan penyidik dalam hasil perhitungan kerugian negara, kendala teknis dan juga biaya. Kendala tersebut juga berusaha untuk diselesaikan KPK. Bahkan, untuk meningkatkan kemampuan dalam memberantas korupsi, KPK akan rutin menyelenggarakan pelatihan. “Pada tahun 2013 ini, KPK akan melaksanakan pelatihan bersama aparat penegak hukum,” terang Tadung.

Sementara itu, BPKP juga mengemukakan bahwa pihaknya selama ini berkoordinasi baik dengan KPK dan Mabes POLRI dalam upaya penanganan kasus tipikor meskipun juga tidak berjalan tanpa kendala. “Ada banyak seni dan dinamika di sini. Bahkan ada perkara yang baru selesai setelah enam tahun karena membutuhkan campur tangan banyak ahli,” Edi dari BPKP menjelaskan. Edi juga membenarkan bahwa lonjakan kasus tipikor yang ditangani memang luar biasa. “Entah karena keberhasilan para penegak hukum atau justru jumlah koruptor yang semakin banyak. Akan tetapi, sampai kapanpun kami akan semakin profesional karena SOP di lembaga kami ketat,” Edi berjanji. (af)

Kembali

KOMENTAR




Max 160 Karakter
Berapa hasil dari 21 + 18 =

Anggota DPD RI 2009-2014
Pimpinan DPD 2009-2014
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI