x
La Ode Ida: Tidak ada Demokrasi Jika Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Usulan mengembalikan proses pemilihan kepala daerah kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah) kembali mencuat, terlebih dengan terjadinya kerusuhan pasca Pilkada di beberapa tempat. Tema tersebut menjadi bahasan dalam dialog radio DPD RI dengan tema ‘Pemilukada dan Demokrasi’, Jumat (05/04/2013) dengan nara sumber Wakil Ketua DPD La Ode Ida, Heri Budianto dan Indra (Anggota Komisis II DPR RI/FPKS).

                Menurut La Ode, mengembalikan proses pemilihan kepala daerah kepada DPRD merupakan bentuk kebuntuan berpikir. Meskipun pemilukada langsung memiliki potensi konflik yang cukup besar, namun demokrasi perwakilan melalui DPRD juga tidak menjamin tidak adanya konflik. “DPRD itu komandonya dari luar yaitu elit-elit Parpol, padahal lokus dari demokrasi adalah setiap individu, sehingga tidak ada demokrasi jika pemilihan oleh DPRD,” ujar Senator dari Sulawesi Tenggara ini.

                Selain langkah mundur, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga dinilai mencederai demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Heri Budianto (pakar Komunikasi Sosial Universitas Mercu Buana). Menurut Heri, dengan pemilihan langsung justru legitimasi kepala daerah terpilih menjadi lebih kuat. “Dalam pilkada yang dilakukan oleh DPRD, nuansa politik uang juga sangat kental. Dalam pemilukada langsung, paling tidak biaya politik ini kembali kepada rakyat meskipun dalam bentuk lain dan secara tidak langsung,” ucap Heri.

                Munculnya aksi kekerasan sebagai ekses dari pemilukada, ditanggapi politisi PKS, Indra, merupakan tanggung jawab elit dan calon kepala daerah. Dalam pandangan Indra, pemilukada langsung masih menjadi upaya terbaik untuk menjaring pemimpin yang baik. “Saat ini masyarakat sangat minim keteladanan, sehingga cenderung tidak percaya terhadap penyelenggara Negara, apalagi penegakan hukum kita lemah. Kedepan perlu ada terobosan dalam penyelenggaraan pemilukada, seperti pemilu serentak dan pembatasan kampanye dan larangan rangkap jabatan,” pungkas Indra. (saf)

05 April 2013
Kembali
LIVE STREAM