Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
La Ode Ida: Tidak Ada Demokrasi Jika Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD
05 April 2013
http://www.dpd.go.id/

Jakarta, dpd.go.id – Usulan mengembalikan proses pemilihan kepala daerah kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah) kembali mencuat, terlebih dengan terjadinya kerusuhan pasca Pilkada di beberapa tempat. Tema tersebut menjadi bahasan dalam dialog radio DPD RI dengan tema ‘Pemilukada dan Demokrasi’, Jumat (05/04/2013) dengan nara sumber Wakil Ketua DPD La Ode Ida, Heri Budianto dan Indra (Anggota Komisis II DPR RI/FPKS).

                Menurut La Ode, mengembalikan proses pemilihan kepala daerah kepada DPRD merupakan bentuk kebuntuan berpikir. Meskipun pemilukada langsung memiliki potensi konflik yang cukup besar, namun demokrasi perwakilan melalui DPRD juga tidak menjamin tidak adanya konflik. “DPRD itu komandonya dari luar yaitu elit-elit Parpol, padahal lokus dari demokrasi adalah setiap individu, sehingga tidak ada demokrasi jika pemilihan oleh DPRD,” ujar Senator dari Sulawesi Tenggara ini.

                Selain langkah mundur, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga dinilai mencederai demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Heri Budianto (pakar Komunikasi Sosial Universitas Mercu Buana). Menurut Heri, dengan pemilihan langsung justru legitimasi kepala daerah terpilih menjadi lebih kuat. “Dalam pilkada yang dilakukan oleh DPRD, nuansa politik uang juga sangat kental. Dalam pemilukada langsung, paling tidak biaya politik ini kembali kepada rakyat meskipun dalam bentuk lain dan secara tidak langsung,” ucap Heri.

                Munculnya aksi kekerasan sebagai ekses dari pemilukada, ditanggapi politisi PKS, Indra, merupakan tanggung jawab elit dan calon kepala daerah. Dalam pandangan Indra, pemilukada langsung masih menjadi upaya terbaik untuk menjaring pemimpin yang baik. “Saat ini masyarakat sangat minim keteladanan, sehingga cenderung tidak percaya terhadap penyelenggara Negara, apalagi penegakan hukum kita lemah. Kedepan perlu ada terobosan dalam penyelenggaraan pemilukada, seperti pemilu serentak dan pembatasan kampanye dan larangan rangkap jabatan,” pungkas Indra. (saf)

Kembali

KOMENTAR




Max 160 Karakter
Berapa hasil dari 24 - 43 =

Anggota DPD RI 2014-2019
Pimpinan DPD 2014-2019
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI