Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Menyikapi Isu Kenaikan BBM Dan Proyeksi Ekonomi Indonesia
05 Juni 2013
http://www.dpd.go.id/

Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI mengundang Menteri Keuangan, Kepala Bapennas dan Gubernur Bank Indonesia dalam menyikapi isu kenaikan harga BBM dan Perkembangan terkini dan proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2013-2014 yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Selasa, (04/06/2013).

Menteri Keuangan, Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec. menyatakan bahwa alasan utama subsidi BBM harus dipertahankan adalah karena unsur keadilan, unsur keadilan yang dimaksud terkait dengan alokasi pemberian subsidi yang salah arah, karena hampir 90% pengguna BBM bersubsidi adalah menengah keatas. “Subsidinya diubah, bukan dihapus, yaitu dari alokasi untuk menengah dan kaya kepada yang miskin,” kata Chatib yang kemudian menyatakan pemberlakuan kebijakan program perlindungan sosial sebagai salah satu jalan keluar.

Sedangkan, Armida Alisjahbana, Kepala Bappenas, memaparkan bahwa latar belakang adanya kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM akan berdampak yang cukup signifikan pada kondisi perekonomian nasional yang berakibat inflasi akan meningkat. Dengan kenaikan BBM Premium sebesar Rp 2000,- dan BBM Solar sebesar Rp 1000,- diperkirakan tingkat inflasi mencapai 7,2%. Pada Akhir tahun 2013, diperkirakan pada kisaran 11,85-12,10%. Dengan hal tersebut, Kepala Bappenas menyatakan sudah disiapkan langkah-langkah antisipasif untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah/miskin dengan menyiapkan paket program yaitu Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Khusus. Tiga Program P4S adalah pertama, Subsidi beras untuk keluarga miskin(Raskin); kedua, Program Keluarga Harapan (PKH); ketiga, Bantuan siswa miskin (BSM) sedangkan Program Kompensasi Khusus adalah Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM); dan Program infrastruktur dasar. “Agar pelaksanaan lebih efektif dan optimal harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat biaya,” ujar Armida. 

Disamping berbagai manfaat-manfaat paket program tersebut bagi masyarakat miskin, Armida juga menjelaskan mekanisme baru penyaluran P4S yaitu dengan menggunakan sistem kartu yang akan dikirimkan langsung melalui kantor pos kepada 15,5 juta rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah. “target angka kemiskinan yang telah disepakati DPR dan Pemerintah dalam APBN 2013 sebesar 9,50-10,50% akan tetap dapat dicapai,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo memaparkan perkembangan terkini dan proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2013-2014. Untuk Produk Domestik Bruto 2013, perekonomian Indonesia pada triwulan 1-2013 tumbuh 6,02%, melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,11% dan “Untuk tahun 2013, ekonomi diperkirakan tumbuh 6,2% apabila telah memperhitungkan kenaikan harga BBM bersubsidi atau 6,3% tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi,” papar GBI.  Kinerja pembayaran Indonesia (NPI) mengalami perbaikan sebagaimana yang diharapkan, dengan defisit transaksi berjalan -2,4% terhadap PDB di triwulan I-2013.

Menanggapi penjelasan sebelumnya, delapan anggota DPD RI menyuarakan pendapatnya dan mempertanyakan rencana program yang ditetapkan oleh ketiga undangan. Salah satunya datang dari anggota asal NTB, Abdul Muhyi Abidin yang mengemukakan keraguannya pada sistem kartu perlindungan sosial. Menurutnya, program rencana kartu ini perlu untuk dipersiapkan dan dipelajari lebih lanjut agar tidak mubazir dan tidak mengalami kegagalan.

Terkait dengan perencanaan prioritas, Abdul mempertanyakan mengenai pagu anggaran kesehatan yang selalu turun.  Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat dan menurutnya sampai saat ini masih belum memadai, “hemat kami, karena ini merupakan kebutuhan dasar, semestinya perencanaan ini diprioritaskan untuk yang terkait dengan kebutuhan dasar ini,” jelas Abdul.

Kembali

KOMENTAR




Max 160 Karakter
Berapa hasil dari 29 - 42 =

Anggota DPD RI 2014-2019
Pimpinan DPD 2014-2019
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI