Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
MK Kabulkan Judicial Review DPD RI, Babak Baru Bagi Parlemen Indonesia
27 Maret 2013
http://www.dpd.go.id/

Jakarta, dpd.go.id – Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusan terhadap pengujian kembali terhadap UU No. 27/2009 tentang Susunan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi, Hamdan Zulfa, menurut mahkamah terdapat lima masalah konstitusional yang dimohonkan oleh pemohon. Kelima hal tersebut adalah kewenangan DPD RI dalam mengajukan RUU setara dengan DPR  dan Presiden, kewenangan ikut membahas RUU sesuai pasal 22 D UUD 1945, memberikan persetujuan atas RUU yang disebutkan dalam pasal 22 D UUD 1945, keterlibatan DPD dalam menyusun Prolegnas, dan kewenagan DPD memberikan pertimbangan dalam pembahasan RUU yang disebutkan dalam pasal 22 D UUD 194.

 “Menurut Mahkamah, sesuai pasal 22 D kewenangan DPD dalam memberikan keputusan terhadap RUU telah sejalan dengan original intent dalam perubahan ketiga UUD 1945 tentang pembentukan DPD, bahwa hanya presiden dan DPR lah yang berhak memberikan keputusan terhadap suatu RUU yang sedang dibahas,” kata Hamdan Zulfa. Dengan penegasan ini, DPD RI bisa saja ikut memberikan pendapat dalam persidangan tingkat II (pengambilan keputusan), namun tetap tidak memiliki hak memberikan keputusan.

Terhadap kewenangan DPD RI yang diatur sebelumnya dalam UU P3, MK memberikan pendapat tentang antara lain, penyebarluasan RUU oleh masing-masing institusi yang mengajukan, penyebarluasan prolegnas bersama-sama antara DPD, DPR dan Presiden/pemerintah. Sedangkan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 antara lain; Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) UU P3 yang meniadakan kewenangan DPD RI mengajukan RUU baik didalam maupun diluar prolegnas.

“Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,” ujar Ketua MK M. Mahfud MD, dalam putusan yang dibacakan pada , Rabu, (27/03/2013). (saf)

Kembali

Suci Acit
23 Mei 2013 14:23:17
scmacan@yahoo.com

"Sebagai orang awam .....Saya ngga ngerti betul...tapi sepemahaman saya seperti pada berita di atas....sudah jelas dikatakan dalam perubahan ketiga UUD 1945 bahw"

KOMENTAR




Max 160 Karakter
Berapa hasil dari 95 + 49 =

Anggota DPD RI 2009-2014
Pimpinan DPD 2009-2014
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI